Stafsus Menkeu: Tak semua sembako dikenakan kebijakan PPN yang baru

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat tidak menjadi sasaran kebijakan PPN baru.

Menurutnya barang kebutuhan pokok harus mendapat dukungan dari pemerintah agar tidak dikenakan PPN. Namun pengaturan yang terlalu lebar justru membuat berbagai jenis barang yang semestinya tidak masuk ke dalam fasilitas, sekarang mendapat fasilitas karena frase di UU sekarang tidak ada dikecualikan.  

Dalam sistem PPN, fasilitas diberikan pada barang tertentu, seperti bahan kebutuhan pokok dan bukan bahan kebutuhan pokok yang dibeli orang miskin, tentunya kelompok kaya juga mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok.

Continue reading “Stafsus Menkeu: Tak semua sembako dikenakan kebijakan PPN yang baru”

Beri edukasi soal PPN, Ditjen Pajak kirimkan surat pemberitahuan ke 13 juta WP

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan surat elektronik atau electronic mail (e-mail) tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pemerintah sedang dalam proses mengirimkan pemberitahuan ini kepada sekitar 13 juta wajib pajak (WP). 

“On going process, nantinya ke 13 juta-an WP. Kami kirimkan e-mail tersebut sebagai salah satu sarana edukasi dan pemberian informasi kepada WP,” ujar Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Selasa (22/6). 

Continue reading “Beri edukasi soal PPN, Ditjen Pajak kirimkan surat pemberitahuan ke 13 juta WP”

Likuiditas perekonomian meningkat pada Mei 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Mei 2021. Bank Indonesia (BI) mencatat M2 pada bulan laporan sebesar Rp 6.994,9 triliun atau naik dari posisi bulan April 2021 yang sebesar 6.957,3 triliun. 

Namun, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan M2 pada bulan tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan. “Pada Mei 2021, M2 tumbuh 8,1% yoy, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 11,5% yoy,” ujar Erwin dalam laporannya, Selasa (22/6). 

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada mayoritas komponen, seperti uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. 

Continue reading “Likuiditas perekonomian meningkat pada Mei 2021”

BRI, BNI, dan Bank Mandiri kebut penyaluran KUR ke pelaku UMKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) terus berupaya merealisasikan plafon kredit yang diberikan pemerintah. Kredit berbunga rendah ini terus disalurkan jelang tengah tahun meskipun pandemi masih menghantui.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) misalnya, mencatatkan sejak awal tahun hingga Mei 2021 telah menyalurkan KUR senilai Rp 69,2 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto bilang, KUR itu disalurkan kepada 2,4 juta pelaku UMKM atau setara dengan 40,7% dari kuota yang diberikan pemerintah di tahun ini.

“BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan, hal tersebut terbukti dengan NPL yang tercatat 0%. Dari penyaluran KUR tersebut, sebanyak 56,2% berhasil disalurkan kepada sektor produksi,” ujar Aestika kepada Kontan.co.id pada Jumat (18/6).

Continue reading “BRI, BNI, dan Bank Mandiri kebut penyaluran KUR ke pelaku UMKM”

Pengenaan PPN sembako bisa memperbesar naiknya gini rasio

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun juga semakin meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rasio gini pada bulan September 2020 sebesar 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, rasio gini dihitung dengan kategori berdasar distribusi pengeluaran antar kelompok 20% teratas dan 40% terbawah. Karena dilihat dari sisi distribusi pengeluaran orang kaya naik maka solusinya adalah pajak untuk penghasilan di atas 500 juta harus dinaikkan.

Continue reading “Pengenaan PPN sembako bisa memperbesar naiknya gini rasio”

Penyebab PPN baru berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Rencana pemerintah mengerek tarif sekaligus memperluas objek barang dan jasa kena pajak pertambahan nilai (PPN) bisa berdampak terhadap ekonomi. Aliran dana investor ke dalam negeri berpotensi terhambat.

Dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari tarif yang berlaku saat ini 10%.

Di saat yang sama, pemerintah memberlakukan skema PPN multitarif, dengan tarif paling rendah 5% untuk barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan tarif tertinggi 25% untuk barang atau jasa super mewah.

Pemerintah pun berencana memperluas objek PPN termasuk barang kebutuhan pokok atau sembako dan barang pertambangan serta beberapa jenis jasa, seperti jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, juga pendidikan.

Continue reading “Penyebab PPN baru berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia”

Catat! Ini rincian iuran BPJS Kesehatan terbaru 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Iuran BPJS Kesehatan secara rutin diperbaharui oleh pemerintah. Terakhir kali, iuran BPJS Kesehatan mengalami perubahan di awal tahun. 

Besaran iuran BPJS Kesehatan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi itu, ketentuan bagi peserta mandiri diatur dalam Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020. 

Jumlah iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III ditetapkan sebesar Rp 42.000 per bulan. Namun yang perlu diketahui, tarif itu terdiri dari dua komponen, yakni iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan peserta dan subsidi dari pemerintah. 

Continue reading “Catat! Ini rincian iuran BPJS Kesehatan terbaru 2021”

PMK 57/2021 terbit, tarif layanan sertifikasi halal UMK gratis

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan tarif layanan Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan itu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Kementerian Agama.

PMK ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ditetapkan pada 3 Juni 2021, dan mulai berlaku sejak diundangkan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham RI, 4 Juni 2021.

“PMK ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/6).

Continue reading “PMK 57/2021 terbit, tarif layanan sertifikasi halal UMK gratis”

Ekonomi Digital Berkembang Hingga Perbatasan Negeri

Jakarta, CNN Indonesia — 

Perkembangan ekonomi digital di Tarakan, sebuah pulau di Kalimantan Utara terbilang cukup pesat. Perkembangan tersebut juga didorong oleh kehadiran perusahaan teknologi Grab Indonesia yang sangat membantu masyarakat Tarakan maupun UMKM lokal untuk berkembang.

Layanan transportasi on-demand dalam ekosistem Grab pun menjadi titik awal perkembangan ekonomi digital di kota kecil ini. Layanan-layanan dari Grab seperti GrabBike, GrabCar, dan GrabExpress telah membuka banyak peluang untuk masyarakat dan UMKM lokal.

Beberapa di antaranya membantu UMKM Tarakan terus berusaha dan berkembang dengan menyediakan akses mudah guna mengirimkan barang ke konsumen mereka. UMKM yang paling banyak memanfaatkan layanan GrabExpress sejauh ini, yakni UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman, pertokoan, serta UMKM produksi rumahan.

Continue reading “Ekonomi Digital Berkembang Hingga Perbatasan Negeri”

Naik lagi, utang luar negeri Indonesia capai US$ 418 miliar pada bulan April 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat. Per akhir April 2021, Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN sebesar US$ 418,0 miliar, lebih tinggi dari posisi utang per akhir Maret 2021 yang sebesar US$ 415,6 miliar. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, pertumbuhan ULN periode tersebut sebesar 4,8% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% yoy.  “Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN Swasta,” ujar Erwin dalam laporannya, Selasa (15/6).

Terperinci, ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar US$ 206,0 miliar atau lebih tinggi dari US$ 203,4 miliar pada bulan sebelumnya. Namun, bila menilik pertumbuhannya yang sebesar 8,6% yoy, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6% yoy.

Continue reading “Naik lagi, utang luar negeri Indonesia capai US$ 418 miliar pada bulan April 2021”