(PERPAJAKAN KUP SERI I – UMUM)

ARTI PENTING PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK DALAM KAITANNYA DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK

By G&A

Pada prinsipnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan membagi wajib pajak sebagai subyek yaitu badan dan orang pribadi. Wajib pajak badan dan pribadi dibagi menjadi kelompok: a. wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, b. wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, c. wajib pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan berlaku bagi setiap a. wajib pajak badan, b. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun sebesar Rp. 4.800.000.000,- atau lebih c. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,-. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yaitu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tetapi wajib pajak tersebut tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pada tanggal 12 Pebruari 2018 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 yang mengatur tentang cara lain untuk menghitung peredaran bruto yang mulai berlaku pada 13 Pebruari 2018. Ringkasnya, peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk dapat menghitung secara jabatan, yaitu dengan cara lain untuk menghitung peredaran brutonya terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya padahal Wajib Pajak tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Tentunya, konsekuensi logis dari penghitungan secara jabatan di atas adalah besarnya pengenaan pajak penghasilan yang terutang belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak yang sebenarnya karena penghitungan besarnya peredaran bruto yang pada akhirnya menjadi dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pengenaan pajak Penghasilan yang terutang bukan berdasarkan pembukuan atau pencatatan.

Berbeda halnya jika wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, Wajib pajak dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan sebagai dasar untuk mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Hal ini pun sejalan dengan definisi penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Namun demikian, tujuan peraturan tersebut sebenarnya mulia karena memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya.

Oleh sebab itu, jangan sampai tujuan mulia tersebut dalam pelaksanaannya malahan menjadi kontra produktif dengan kebijakan yang meminimalisasi biaya kepatuhan (cost of compliance) bagi Wajib Pajak dan biaya pengumpulan (cost of collection) bagi pemerintah karena bisa saja menimbulkan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang tinggi bagi wajib pajak yang pada akhirnya justru menghambat pemenuhan pelaksanaan perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) oleh Wajib Pajak dan menghambat kontribusi penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, bisa saja menimbulkan biaya pengumpulan (cost of collection) yang tinggi bagi pemerintah karena setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak pasti membutuhkan biaya.

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi yang bersifat edukasi yang semata-mata ditujukan hanya sebagai informasi belaka tentang masalah-masalah akuntansi dan perpajakan dan tidak mengandung suatu saran tertentu. Kami tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.

 

One Reply to “(PERPAJAKAN KUP SERI I – UMUM)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *