(PERPAJAKAN KUP SERI II – WP PEMBUKUAN PASAL 17 UU PPH)

ARTI PENTING PEMBUKUAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBUKUAN YANG PENGENAAN

PAJAKNYA DENGAN TARIP PASAL 17 UU PPH DALAM KAITANNYA

DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK 

By G&A

 

 Dalam tulisan sebelumnya, kami telah membahas tentang arti penting pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak secara umum. Silahkan dibaca tulisan sebelumnya. Kali ini kami akan membahas tentang masalah sesuai dengan judul di atas.

Wajib Pajak Pembukuan adalah Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib menyelenggarakan pembukuan yang meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Tambahan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah yang peredaran brutonya dalam satu tahun sebesar Rp4,8 milyar atau lebih atau kurang tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan atau yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan karena menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan Wajib Pajak Pembukuan yang dikenakan pajak dengan tarip pasal 17 UU PPh adalah Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang dikenakan PPh dengan tarip biasa bukan yang dikenakan PPh yang bersifat final yang diatur dalam PP 46/2013 maupun yang diatur dalam ketentuan sebelumnya atau Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya tidak dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau Wajib Pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma penghitungan khusus, yaitu perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional; perusahaan asuransi luar negeri; perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; perusahaan dagang asing; perusahaan yang melakukan investasi dengan pola bangun-guna-serah (build-operate-transfer); Wajib Pajak tertentu lainnya.

Pembukuan itu sendiri menurut pengertian dalam pasal 1 angka 29 UU KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Sementara itu, penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP menjelaskan bahwa berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor,     jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Selain itu, dengan menyelenggarakan pembukuan besarnya penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari peredaran bruto, contohnya sebagai berikut.

 

Tabel 1

Keterangan Jumlah
Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Rp5.100.000.000,00 (-)
Penghasilan neto usaha (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan tarip pasal 17 UU PPh Rp   900.000.000,00
PTKP Wajib Pajak orang pribadi  tidak kawin Rp     54.000.000,00 (-)
Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi setelah PTKP Rp   846.000.000,00

Lain halnya, jika pembukuan tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan, besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung menurut pembukuan sehingga pada saat pemeriksaan dapat dihitung menurut norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2016. Dengan menggunakan contoh yang sama besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung dengan mengunakan norma penghitungan penghasilan neto misalnya dengan tarip NPPN = 20% sebagai berikut.

 

Tabel 2

Keterangan Jumlah
Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
Penghasilan neto usaha (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan tarip NPPN =20% Rp1.200.000.000,00
PTKP Wajib Pajak orang pribadi  tidak kawin Rp     54.000.000,00 (-)
Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi setelah PTKP Rp1.146.000.000,00

Catatan: dalam Tabel 2, diasumsikan peredaran bruto sebesar Rp6 milyar diketahui pada saat pemeriksaan meskipun tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan pembukuan.

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dibuat Tabel 3 di bawah ini. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa besarnya penghasilan kena pajak Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi (sebelum PTKP) yang dihitung menurut pembukuan sebesar Rp900 juta (15% dari peredaran bruto) lebih kecil daripada yang dihitung menurut norma penghitungan penghasilan neto sebesar Rp1,20 milyar (20% dari peredaran bruto). Hal ini terjadi karena dengan tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan pembukuan, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat diketahui sehingga dengan norma penghitungan penghasilan neto, misalnya 20%, biaya-biaya tersebut secara implisit diakui hanya sebesar Rp4,8 milyar (80% dari peredaran bruto) lebih kecil daripada dengan pembukuan sebesar Rp5,1 milyar (85% dari peredaran bruto).

Bahkan, sekalipun menurut pembukuan diperoleh rugi tetap saja dianggap untung menurut norma penghitungan penghasilan neto karena pada prinsipnya, norma penghitungan penghasilan neto merupakan prosentase tertentu yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan penghasilan kena pajak yang dapat digunakan pada saat pemeriksaan jika diketahui bahwa pembukuan tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan.

Tabel 3

Keterangan Tarip Pasal 17   NPPN
Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Rp5.100.000.000,00 (-) Rp                           –
Penghasilan neto usaha (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan pasal 17 UU PPh/ dengan tarip NPPN =20% Rp   900.000.000,00 Rp1.200.000.000,00
PTKP Wajib Pajak orang pribadi  tidak kawin Rp     54.000.000,00 (-) Rp     54.000.000,00
Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi setelah PTKP Rp   846.000.000,00 Rp1.146.000.000,00

Sebaliknya, besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung dengan mengunakan norma penghitungan penghasilan neto misalnya dengan tarip NPPN = 10% bukan 20% sebagai berikut.

 

Tabel 4

Keterangan Jumlah
Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
Penghasilan neto usaha (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan tarip NPPN =10% Rp   600.000.000,00
PTKP Wajib Pajak orang pribadi  tidak kawin Rp     54.000.000,00 (-)
Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi setelah PTKP Rp   546.000.000,00

Dari Tabel 1 dan Tabel 4 dapat dibuat Tabel 5 di bawah ini. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa besarnya penghasilan kena pajak Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi (sebelum PTKP) yang dihitung menurut pembukuan sebesar Rp900 juta (15% dari peredaran bruto) lebih besar daripada yang dihitung menurut norma penghitungan penghasilan neto sebesar Rp600 juta (10% dari peredaran bruto). Hal ini terjadi karena dengan tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan pembukuan, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat diketahui sehingga dengan norma penghitungan penghasilan neto, misalnya 10%, biaya-biaya tersebut secara implisit diakui sebesar Rp5,4 milyar (90% dari peredaran bruto) lebih besar daripada dengan pembukuan sebesar Rp5,1 milyar (85% dari peredaran bruto).

 

Tabel 5

Keterangan Tarip Pasal 17   NPPN
Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Rp5.100.000.000,00 (-) Rp                           –
Penghasilan neto usaha (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan pasal 17 UU PPh/ dengan tarip NPPN =10% Rp   900.000.000,00 Rp   600.000.000,00
PTKP Wajib Pajak orang pribadi  tidak kawin Rp     54.000.000,00 (-) Rp     54.000.000,00
Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi setelah PTKP Rp   846.000.000,00 Rp   546.000.000,00

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang dapat digunakan dalam pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Pembukuan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan dapat menghasilkan besarnya penghasilan kena pajak yang lebih besar atau lebih kecil daripada besarnya penghasilan kena pajak menurut pembukuan.

Dalam Tabel 2, diasumsikan peredaran bruto sebesar Rp6,00 milyar diketahui pada saat pemeriksaan meskipun tidak atau tidak sepenuhnya diselenggarakan pembukuan. Namun demikian, jika tidak diketahui pula peredaran brutonya, pada saat pemeriksaan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 15/PMK.03/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Cara lain untuk Menghitung Peredaran Bruto yang mulai berlaku tanggal 13 Pebruari 2018.

Cara lain ini meliputi metode: transaksi tunai dan non tunai; sumber dan penggunaan dana; satuan dan/atau volume; penghitungan biaya hidup; pertambahan kekayaan bersih; berdasarkan surat pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya; proyeksi nilai ekonomi; dan/atau penghitungan rasio. Dengan cara lain inipun dapat dihasilkan besarnya peredaran bruto yang lebih besar atau lebih kecil daripada besarnya peredaran bruto menurut pembukuan.

Namun demikian, dari segi kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik norma penghitungan penghasilan neto maupun cara lain untuk menghitung peredaran bruto yang dapat digunakan dalam pemeriksaan pajak hanya memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam hal ini Wajib Pajak Pembukuan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan tetapi dari segi keadilan dalam pemungutan pajak, keduanya tidak memberikan keadilan kepada Wajib Pajak Pembukuan.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam pemungutan pajak, Wajib Pajak Pembukuan wajib menyelenggarakan pembukuan karena dengan pembukuan akan diperoleh peredaran bruto atau penghasilan neto (penghasilan kena pajak) yang sesuai dengan kemampuan ekonomisnya.

 

Discliamer:

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi yang bersifat edukasi yang semata-mata ditujukan hanya sebagai informasi belaka tentang masalah-masalah akuntansi dan perpajakan dan tidak mengandung suatu saran tertentu. Kami tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *