Tekor BPJS Kesehatan Tak Cukup Ditambal Dengan Kenaikan Iuran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dari tahun ke tahun, persoalan defisit terus menghantui anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rendahnya pendapatan iuran dibandingkan klaim hingga ketidakdisiplinan peserta membayar premi, disebut-sebut sebagai biang kerok pembengkakan beban.

Meski sudah ditombok pemerintah, defisit masih terus membesar setiap tahunnya. Alhasil, kenaikan iuran harus dilakukan tahun depan.

Usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 per bulan per orang. Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang. Namun, angka yang disodorkan pemerintah lebih tinggi lagi, naik hingga 100% untuk kelas 1 dan kelas 2.

Adi Pratama, salah satu pekerja di Jakarta mengeluhkan kenaikan biaya iuran ini. Soalnya, ia juga harus menanggung beban iuran untuk kedua orang tuanya yang merupakan peserta mandiri kelas I.

Sehingga, jika selama ini Adi hanya membayar Rp 240.000 per bulan untuk anggota keluarganya, di tahun depan ia harus menanggung biaya hingga Rp 480.000 per bulan. Padahal menurutnya, selama ini layanan BPJS kesehatan masih belum memuaskan.

Selain jalur administrasi yang panjang dan berbelit, ketersediaan kamar juga kerap menjadi kendala pasien. “Prosedurnya memang harus mengantre dari subuh dan belum tentu dokternya datang tepat waktu. Saat mengurus kamar rawat inap, kelas I seringkali penuh. Jadi harus selalu upgrade kelas yang tidak ditanggung penuh oleh BPJS,” ujarnya.

Tabel Rencana Kenaikan Iuran BPJS

GolonganTarif Iuran Saat IniUsulan Kenaikan DJSNUsulan Kenaikan Kemkeu
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah dan PemdaRp 23.000 per pesertaRp 42.000 per pesertaRp 42.000 per peserta
Pekerja Swasta5% dari batas pendapatan tertinggi Rp 8 juta per bulan5% dari batas pendapatan tertinggi Rp 12 juta per bulan5% dari batas pendapatan tertinggi Rp 12 juta per bulan
ASN dan Pegawai BUMN/BUMD5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga5% dari take home pay5% dari take home pay
Peserta MandiriKelas I: Rp 80.000 per pesertaKelas I: Rp 120.000 per pesertaKelas I: Rp 160.000 per peserta
 Kelas II Rp 51.000 per pesertaKelas II Rp 75.000 per pesertaKelas II Rp 110.000 per peserta
 Kelas III Rp 25.500 per pesertaKelas III Rp 42.000 per pesertaKelas III Rp 42.000 per peserta
Sumber: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sejak tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengalami defisit. Talangan dana yang diberikan pemerintah dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) juga terus membengkak. Angkanya sudah mencapai Rp 10,3 triliun di tahun 2018.

Meski sudah nombok, defisit tahun 2018 masih belum tertutup dan tersisa hingga Rp 9,1 triliun (lihat grafik). Sri Mulyani mengatakan, defisit BPJS berpotensi semakin parah. Dalam pada Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disampaikan BPJS, akan terjadi defisit sekitar Rp 28,9 triliun di tahun ini.

Namun, hitungan pemerintah, besaran defisit tanpa ada kenaikan iuran bisa lebih dari itu. Defisit BPJS dapat mencapai Rp 32 triliun di tahun 2019, Rp 44 triliun di tahun 2020, Rp 56 triliun di 2021 dan Rp 65 triliun di tahun 2022. Karena saat ini saja, outstanding defisit sudah mencapai Rp 11 triliun.

Baca Juga: Premi asuransi kesehatan Asuransi Sinar Mas naik dua digit 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, saat ini tunggakan paling besar terjadi pada peserta mandiri. Total kepesertaan mandiri sebesar 14% atau 32 juta jiwa dari keseluruhan peserta sebanyak 223 juta jiwa. Sementara jumlah peserta mandiri yang aktif membayar, hanya sekitar 54%.

Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri hanya Rp 8,9 triliun dengan total klaim Rp 27,9 triliun. Artinya, claim ratio dari peserta mandiri mencapai 313%. Peserta mandiri juga seringkali hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, namun setelah sembuh berhenti membayar iuran.

Di sisi lain, kenaikan iuran BPJS yang cukup drastis dinilai tak serta merta mengatasi problem defisit BPJS kesehatan.

Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, kenaikan iuran sejatinya dilakukan secara bertahap, sembari melakukan perbaikan pelayanan. Hitungan dia, dengan total kepesertaan mandiri sebanyak 32 juta peserta, total iuran yang didapat setelah kenaikan ialah Rp 28 triliun. Namun, ini adalah asumsi seluruh peserta membayar setiap bulan.

Faktanya, hanya separuh yang aktif membayar iuran. Jika angka nonaktif ini terus bertahan hingga tahun depan, total iuran yang kemungkinan diperoleh hanya sekitar Rp 12 triliun. Sementara, target pendapatan dalam RKAT tahun ini sebesar Rp 9,9 triliun. “Artinya, kenaikan iuran hanya menambah sekitar Rp 2 triliunan, tidak signifikan,” ujarnya kepada KONTAN.

Kenaikan iuran yang tinggi ini dinilai kurang efektif dan bisa menimbulkan masalah baru, yakni tunggakan peserta mandiri bakal makin besar. “Masyarakat akan semakin malas membayar, karena kan bukan bicara satu orang saja, tapi ada yang membayar untuk satu keluarga akan langsung terasa dampaknya,” imbuhnya.

Perbedaan jumlah iuran antarkelas yang terlalu jauh juga akan membuat masyarakat memilih turun kelas. Perkiraannya, sekitar 30% peserta akan pindah ke kelas II dan III. Tapi, manajemen BPJS mengklaim, perpindahan peserta ke kelas yang lebih rendah tidak akan berefek besar bagi pengelolaan iuran, asalkan pembayaran berlangsung lancar.

Menurut Timboel, kenaikan iuran lebih efektif jika dilakukan dengan jumlah kecil, seperti Rp 10.000 per kelas. Dengan kenaikan yang tak terlalu tinggi, peserta BPJS diasumsikan bakal lebih disiplin membayar, tentunya dengan mengoptimalisasi kepatuhan. Dia menghitung total pendapatan yang bisa diraih sekitar Rp 16,7 triliun jika dibarengi dengan pengawasan maksimal.

Letak kebocoran anggaran BPJS bukan cuma soal iuran dan tunggakan peserta. Sri Mulyani bilang, inefisiensi layanan, serta tak sempurnanya manajemen klaim juga menjadi penyebab BPJS cekak. Pemerintah juga menemukan adanya indikasi kecurangan alias fraud dalam proses penagihan kepada pihak rumahsakit dalam program ini.

Tunggakan rumahsakit

Problem defisit yang berkepanjangan juga menambah tunggakan ke rumahsakit dan industri farmasi. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menyatakan, tunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada seluruh rumah sakit mitra sudah mencapai Rp 6,5 triliun.

Anggota Kompartemen Jaminan Sosial Persi Odang Muchtar miminta pemerintah untuk segera membayar tunggakan itu, karena telah mempengaruhi arus kas keuangan rumahsakit.

Belum lagi, tunggakan tersebut kerap membuat pemasok obat menghentikan kiriman obat kepada rumah sakit. Harapannya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal meningkatkan kemampuan BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban.

Iqbal mengatakan, kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumahsakit mitra terus diupayakan maksimal. Apalagi, jika terlambat membayar, BPJS terkena denda tambahan. Ia memastikan, soal pembayaran jika iuran yang diterima mencukupi. “Ada daftar tunggu untuk dibayarkan, prinsipnya first in first out dengan anggaran yang sudah masuk,” ujarnya.

Selama pembiayaan BPJS Kesehatan mengacu pada Indonesia CaseBase Group (INA-CBGs). Artinya, klaim rumahsakit akan dibayarkan per paket sesuai biaya rata-rata kelompok diagnosis penyakit. Timboel mengatakan, seharusnya, suntikan dana dari pemerintah langsung diutamakan untuk membayar seluruh tunggakan yang ada. Sehingga tahun depan, BPJS bisa memulai kinerja tanpa adanya beban utang.

NoUraianRealisasi
Jumlah faskses yang bekerjasama
1faskes tingkat pertama (FTKP)23.084
2Faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)2.431
3Faskes penunjang (apotek dan optik)4.099
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
1Jumlah kunjungan RJTP158.482.938
2Jumlah rujukan13.999.799
3Jumlah kunjungan RJTL35.583.094
4Jumlah kasus RITL4.550.849

Di sisi lain, kenaikan iuran BPJS bisa saja positif bagi industri rumahsakit dan farmasi. Harapannya, klaim BPJS bisa lebih lancar. Pengelola rumahsakit juga berharap BPJS bisa menaikkan reimbursement rate. 

Salah satu rumahsakit yang mengail pendapatan dari program BPJS adalah PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO). Berdasarkan riset Ciptadana Sekuritas 10 September 2019, BPJS kesehatan berkontribusi 24% terhadap pendapatan kotor Siloam.

Sementara itu, segmen asuransi perusahaan berkontribusi 38% dan segmen out of pocket sebesar 37%. Ke depan, perusahaan mengharapkan kontribusi pendapatan dari BPJS mencapai 30%. 

Sementara itu, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) juga berharap bisa meningkatkan pendapatan dari segmen BPJS seiring bertambahnya jaringan RS Mitra Keluarga yang dikonversi ke layanan BPJS Kesehatan.

Investor Relation PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Aditya Widjaja, mengatakan, sampai saat ini terdapat 14 rumahsakit jaringan Mitra Keluarga yang melayani pasien BPJS dari total 24 jaringan. Jumlah tersebut akan bertambah satu lagi dalam waktu dekat melalui rencana operasi RS Mitra Keluarga Pratama Jatiasih.

Namun, dengan adanya beban keuangan yang tinggi di tubuh BPJS, rumahsakit memang harus pandai mengatur strategi untuk menekan biaya, agar arus kas tetap terjaga. 

“Kalau soal margin, itu tergantung masing-masing rumahsakit dalam memanajemen biaya dan arus kas. Selama ini kan rumahsakit dibayar BPJS sesuai plafon yang tersedia, per diagnosa. Semoga ke depannya juga pembayaran jadi lebih tepat waktu,” ujarnya.

Perusahaan farmasi juga berharap pembayaran klaim BPJS bisa lebih tepat waktu. PT Indofarma Tbk misalnya, saat ini memiliki piutang BPJS sekitar Rp 60 miliar. Lalu, PT Kimia Farma Tbk juga memiliki piutang BPJS senilai Rp 400 miliar. Tunggakan yang menumpuk di BPJS Kesehatan sekitar 30% dari seluruh piutang yang tercatat. 

Dengan banyaknya beban di tubuh BPJS Kesehatan, kenaikan iuran saja tak cukup memperbaiki anggaran. Hasil audit BPKP juga merekomendasikan BPJS untuk membenahi proses data cleansing kepesertaan bermasalah dan pemuktahiran data kepesertaan. Pasalnya, masih banyak masalah valifitas data BPJS Kesehatan. 

Bukan cuma itu, BPJS Kesehatan juga harus memperbaiki manajemen klaim, karena masih banyak kebocoran data, seperti klaim fiktif, klaim ganda, dan sebagainya.

Iqbal juga tak menampik kalau kenaikan iuran tak bisa menjadi jalan satu-satunya penambal defisit BPJS. Asumsinya, jika 100% peserta BPJS membayarkan iurannya, kekurangan pembiayaan masih akan terjadi lantaran penetapan iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah tahun nomor 82 tahun 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Kesehatan, jika terjadi dana jaminan sosial negatif, maka langkahnya adalah menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat, dan memberikan suntikan dana ke dalam program JKN-KIS.

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *