TREN PENINGKATAN KLAIM BIAYA ASURANSI SOSIAL : BPJS Darurat Dana Segar

Bisnis, NGANJUK — Klaim biaya pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga akhir tahun ini berpotensi menembus Rp103 triliun. Pemerintah dinilai perlu segera menyuntikkan dana segar untuk membayar tagihan rumah sakit sebagai solusi jangka pendek.

Direktur Keuangan dan Investasi, BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso memproyeksikan, klaim asuransi sosial hingga akhir tahun ini mencapai Rp103 triliun atau naik 9,57% dibandingkan dengan tahun lalu Rp94 triliun.

“Hingga pertengahan September 2019, klaim asuransi sosial BPJS berkisar Rp80 triliun. Sementara itu, klaim Oktober—Desember 2019, berpotensi mencapai sekitar Rp23 triliun sehingga total klaim asuransi sosial sepanjang 2019 dapat menembus Rp103 triliun,” tuturnya.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BPJS Kesehatan, hingga akhir 2019, dana yang didapatkan dari iuran hanya sebesar Rp88,8 triliun. Jadi, defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini mencapai Rp14,2 triliun.

Data Dewan Jaminan Sosial Nasional menyatakan realisasi iuran BPJS Kesehatan per Juni 2019 hanya Rp44,5 triliun.

Kemal menyatakan, klaim asuransi BPJS hingga akhir tahun ini tidak akan di bawah proyeksi awal. Pasalnya, imbuhnya, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat sehingga klaim asuransi pun terkerek.

Dia menegaskan, peningkatan klaim asuransi sosial belum diiringi dengan penambahan pendapatan iuran yang signifikan sehingga defisit BPJS Kesehatan terus terjadi. “Untuk meningkatkan pendapatan iuran itu, penyesuaian besaran iuran merupakan satu-satunya jalan,” tegasnya.

Kemal pun menyatakan bahwa pihak BPJS Kesehatan juga tidak berwenang dalam menentukan kapan penyesuaian iuran tersebut diberlakukan. “Kami juga belum tahu, pokoknya berproses,” ujarnya.

BELUM NAIK

Adapun, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum naik. “Kenaikan iuran PBI baru efektif setelah revisi Peraturan Presiden No. 82/2018 diterbitkan,” ujarnya singkat, Jumat (20/9).

Defisit Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) terus melebar sejak 2014 kendati pertumbuhan nilai klaim terus turun. (lihat grafis)

Bahkan, pemerintah pun merevisi target defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini dari Rp28,5 triliun naik menjadi Rp32,84 triliun yang disebabkan a.l. tren biaya rawat jalan yang melebihi target. Hal itu membuat tunggakan BPJS Kesehatan ke rumah sakit melonjak. Selain itu, solusi penaikan iuran seluruh jenis anggota BPJS Kesehatan pun baru berlaku pada 1 Januari 2020.

Aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniandi menuturkan, tingginya penyakit katastropik karena gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu pemicunya. Hal itu, imbuhnya, harus menjadi perhatian BPJS Kesehatan dan pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan, berdasarkan RKAP BPJS Kesehatan, defisit JKN/KIS pada 2019 diperkirakan sekitar Rp102,2 triliun. “Saya yakin itu akan lebih dari Rp103 triliun, karena saya melihat ada tren untuk RKAP di biaya rawat jalan rumah sakit lebih besar dari target.”

Dia menambahkan, perubahan proyeksi defisit BPJS Kesehatan pada 2019 dari proyeksi awal Rp28,5 triliun menjadi Rp32,84 triliun disebabkan a.l. tren biaya rawat jalan yang melebihi target.

Timboel mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil langkah dalam mengatasi persoalan kas BPJS Kesehatan.

Menurutnya, langkah paling optimal yang dapat dilakukan adalah dengan mengucurkan bantuan dana secara langsung, melalui peningkatan iuran PBI yang sepenuhnya di bawah kendali Kemenkeu.

Menurutnya, adanya dana yang dapat langsung dibayarkan kepada rumah sakit dapat membantu penyelesaian permasalahan kas pada 2019, sehingga BPJS Kesehatan tidak terlalu banyak masalah keuangan pada 2020.

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *