Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Salah satu kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ialah proses pembentukan perseroan terbatas (PT) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong UMK untuk memperoleh status hukum badan usaha sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pengusaha kecil. 

“Pembentukan PT untuk UMK ini tujuannya untuk melindungi pengusaha dari kebangkrutan. Selama ini tanpa bentuk badan usaha, kalau UMK bangkrut maka keluarganya ikut bangkrut. Kalau sudah PT, jadi terpisah karena sudah ada unit usahanya,” kata Airlangga. 

Airlangga menyebut, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja salah satunya akan menegaskan kembali soal pembebasan syarat modal dasar pembentukan perseroan oleh UMK. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebelumnya mengatur modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp 50 juta. 

Namun, pemerintah telah mengubah ketentuan tersebut lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa besaran modal dasar perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. “Jadi tidak ada lagi syarat modal itu, termasuk untuk UMK yang mau membentuk PT,” sambung Airlangga. 

Staf Ahli bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, menambahkan, pemerintah juga memberi kelonggaran yakni pembentukan PT dapat dilakukan perseorangan dan tidak harus menyertakan akta notaris. 

“Bahkan teman-teman Kemenkeu juga sedang mengkaji untuk pendaftaran pengesahan badan hukumnya bisa dibebaskan juga dari biaya,” kata Elen, Senin (23/12). 

Tambahan kemudahan lainnya, ialah pembebasan biaya sertifikasi halal untuk UMK. Saat UMK melakukan pendaftaran usaha melalui OSS, maupun pendaftaran untuk membentuk PT, pemerintah akan sekaligus memberikan fasilitas sertifikasi halal secara cuma-cuma. 

Selanjutnya, melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah juga akan menetapkan definisi dan kriteria UMKM yang lebih umum. Tujuannya, agar tidak ada definisi yang berbeda-beda soal UMKM antar peraturan perundang-undangan setiap sektor seperti yang selama ini terjadi. 

Elen mengatakan, pemerintah juga akan menghapus kriteria nominal kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008. 

“Jadi kriteria penguncinya seperti aset, modal, omset, nanti akan kita atur dalam PP saja agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di UU hanya akan ada satu kriteria UMKM sehingga tidak ada perbedaan definisi antar undang-undang sektoral seperti selama ini,” tutur Elen. 

Elen pun menegaskan, pemerintah bukan mewajibkan seluruh UMK untuk menjadi perseroan terbatas. Segala kemudahan dan fasilitas tersedia sebagai pilihan bagi UMK yang memutuskan untuk membentuk badan usaha PT. 

“Kalau pengusaha tetap mau usaha perorangan, tidak masalah juga, tinggal daftar di OSS saja, Tapi kalau berbadan hukum kan sudah pasti dapat fasilitas, dan bisa lebih kredibel untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri,” sambung Elen. 

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *