Kebijakan Anti Fraud Bank, OJK Rilis Aturan Hingga Janji Perketat Pengawasan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan ketentuan soal strategi anti fraud bagi bank umum melalui POJK 39/POJK.03/3019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Berdasarkan beleid ini, bank harus menyampaikan laporan implementasi strategi tersebut per semester.

Pun jika terjadi fraud, bank harus melaporkan paling lambat tiga hari setelah kejadian.

Dalam laporan, bank harus mencantumkan perbuatan yang digolongkan sebagai jenis fraud dalam beleid tersebut.

Misalnya: kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya.

Aktivitas fraud lainnya adalah penghimpunan dana, kredit atau pembiayaan, pengelolaan aset, penggunaan siber, penyajian laporan keuangan, hingga penggunaan identitas, data pihak lain, atau nasabah.

Bank juga harus melaporkan pelaku fraud seperti nasabah, pihak internal bank, pihak yang berhubungan langsung seperti vendor; investor; pemasok; pejabat negara; rekanan, dan pihak yang tidak berhubungan langsung.

Melalui laporan ini, OJK kelak bakal menghimpun data tindakan-tindakan fraud yang terjadi di industri perbankan.

Sayang, untuk tahap awal, data tersebut belum akan dipublikasikan ke khalayak.

Laporan dari bank untuk kepentingan pengawasan, dalam rangka memperbaiki pengendalian risiko bank dan mitigasi risiko operasional.

“Untuk saat ini, tidak dipublikasikan,” kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot kepada KONTAN, Ahad (29/12).

Sanksi menanti

Selain data terkait fraud, laporan bank kepada OJK juga harus mencakup sejumlah aksi rencana mulai dari pencegahan, deteksi, investigasi; pelaporan; dan sanksi, serta pemantauan; evaluasi; dan tindak lanjut.

Sejumlah sanksi juga telah disiapkan bagi bank yang telat maupun tidak menyusun laporan secara berkala.

Bentuknya mulai dari teguran, denda, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan penerbitan produk hingga pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Selain aspek pelaporan, bank juga wajib mengimplementasikan mitigasi risiko dalam strategi anti fraud ini.

Pun termasuk membentuk unit khusus anti fraud yang dipimpin pejabat bank bersertifikat khusus anti fraud.

Direktur Resiko dan Kepatuhan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, I Made Mudiastra mengatakan, sejatinya, sejumlah bank, termasuk Bank Woori, sudah memiliki unit anti fraud sendiri.

“Saat ini kami sudah memiliki komite anti fraud untuk menangani bila ada kasus yang terjadi. Kami juga sudah memiliki standard operating procedure (SOP). Mulai dari pencegahan hingga aksi tindak lanjut,” kata Made kepada KONTAN.

Komite anti fraud ini juga bakal bersinergi dengan satuan kerja audit internal (SKAI) Bank Woori yang bakal menggelar investigasi jika terjadi tindakan fraud.

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *