Program PEN jadi tumpuan UMKM di tengah gelombang baru Covid-19

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada para pelaku UMKM sebesar Rp 51,27 triliun. Bantuan dana PEN sangat vital bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terutama ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali seiring meningkatnya kasus Covid-19.

PPKM Darurat yang membatasi mobilitas massa di wilayah Jawa-Bali mengakibatkan kian tergerusnya pendapatan UMKM. Hal ini terlihat dari aktivitas leading indicator business yang terus merosot. 

Hingga kuartal II-2021, 12 leading indicator seperti PMI Market Indonesia, penjualan kendaraan bermotor, pertumbuhan penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen dan proporsi pengeluaran konsumen sudah mulai membaik.

Namun, Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso mengatakan, semua berubah seiring masuknya gelombang kedua pandemi Covid-19 dan mewabahnya varian Delta pada memasuki pertengahan Juni lalu. 

Beberapa leading indikator ekonomi sudah cukup bagus pada kuartal II. Namun, gelombang kedua ini membuat pemerintah harus melakukan perhitungan ulang lagi. 

Faktor utama dalam mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM di kuartal III dan kuartal IV adalah pengendalian kasus Covid-19, percepatan vaksinasi, optimalisasi belanja pemerintah, realisasi program PEN, dan implementasi UU Cipta Kerja.

“Apapun program dan kebijakan, kalau tidak bisa mengendalikan kasus Covid-19 ini berarti kita akan mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam lagi,” jelas Susiwijono dalam keterangannya yang diterima Kontan.co.id, Jumat (16/7).

Pada kesempatan yang sama, Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM mengungkapkan mayoritas pelaku UMKM membutuhkan bantuan berupa modal kerja.

Berdasarkan survei, dia menyebut 69,02% pelaku usaha mikro memerlukan bantuan modal usaha dan 43,53% pelaku usaha menengah membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha. 

Eddy menilai, hingga saat ini kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran. Dia mengaku telah mempersiapkan berbagai upaya yang akjan dilakukan jika PPKM diperpanjang, termasuk perlunya optimalisasi fokus bantuan dan PEN.

Sementara Direktur Bisnis Penjaminan, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Suwarsito mengatakan, Jamkrindo telah menjamin kredit modal kerja (KMK) pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebanyak Rp17,49 triliun hingga Juni 2021 dari 1,05 juta UMKM. 

Menurutnya, jumlah plafon yang dijamin meningkat 102,90% dari akhir 2020 yang Rp8,62 triliun. Dari total penjaminan yang diberikan itu, hingga Juni 2021 Jamkrindo berhasil membukukan imbal jasa penjaminan Rp2,28 triliun atau naik 93,22% dari Rp1,18 triliun di 2020.

Tujuan dari penjaminan program PEN, lanjutnya adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. “Harapannya adalah di masa pandemi ini UMKM tetap eksis, tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Suwarsito.

Pelaku usaha pembiayaan Financial Technology (Fintech) dari Esta Kapital,  Yefta Surya Gunawan mengatakan, Peran kontribusi industri fintech dalam penyaluran kredit secara keseluruhan sangat besar. Dia menyebutkan, sebanyak 10 triliun dana digulirkan per bulannya oleh industri fintech.

“Per bulan mencapai 10 triliun yang disalurkan, 1,7 triliun di bulan juni ini disalurkan khusus untuk usaha, menambah modal usaha ataupun membangun usaha baru  dan bukan konsumtif,” ujarnya.

Esta Kapital merupakan perusahaan yang telah mengantongi ijin OJK dan fokus pada pengembangan UMKM.  Saat ini telah mempertemukan 2000 pemodal dengan lebih dari 30 ribu pengguna di seluruh Indonesia. Perusahaan ini sudah melakukan pencairan pinjaman Rp 100 miliar dengan tingkat kelancaran sampai dengan 98,95%. 

Sementara pengamat ekonomi Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, UMKM merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang harus terus dibina dan dikembangkan.  Dia menyebut ada 3 langkah pendekatan yang bisa dilakukan lembaga pengembang usaha mikro dan perbankan untuk mendukung UMKM agar naik kelas.

Pertama, dengan karakteristik UMKM yang tidak bankable walaupun feasible (layak), bisa diatasi dengan upaya memberikan pelatihan dan pendampingan. 

Kedua, melakukan pendekatan kelompok. Risiko penyaluran bantuan modal, kredit, atau pun pembiayaan akan semakin kecil jika ada lebih banyak orang yang berkomitmen untuk menanggungnya. “Jika ada yang tidak mampu membayar, anggota kelompok lain akan mampu menanggung beban risiko tersebut,” ungkapnya.

Ketiga, memberikan bantuan penjaminan dari pemerintah. Tujuannya, kata Piter, agar pembiayaan di usaha mikro dan kecil bisa berjalan lancar. Sedangkan lembaga pemerintahan seperti Jamkrindo bisa membantu UMKM untuk memberikan jaminan pembiayaan. 

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *