KEPATUHAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP STANDAR PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Saat ini banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan global yang tentunya nanti banyak melahirkan persaingan-persaingan yang sangat tajam. Untuk bisa melahirkan suatu daya saing yang kuat tentunya perusahaan bisa melakukan banyak cara baik ke dalam perusahaan maupun ke luar perusahaan. Salah satu cara perusahaan meningkatkan daya saingnya, perusahaan bisa menggunakan jasa pelayanan dari Akuntan Publik untuk menilai performa dari perusahaan dimana   penilaiannya melalui penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan dan nantinya hasil dari penilaian kewajaran laporan keuangan tersebut bisa digunakan sebagai wacana untuk pembuatan kebijakan manajemen ke depan, untuk pengajuan pinjaman kredit, konsultasi pajak, dan sebagainya.

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang              menjalankan tugas profesi. Disamping itu, hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat  profesionalisme auditor yang  bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor.

Berikut beberapa fakta catatan pelanggaran kode etik, yang seharusnya tidak terjadi mengingat peran akuntan publik dalam dunia bisnis sangat penting. Pada laporan DK (Dewan Kehormatan) dan PP (Pengurus Pusat) tahun 1982 – 1986, kita jumpai kasus pelanggaran publikasi (penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat kabar, pengedaran buletin Kantor Akuntan Publik), pelanggaran obyektivitas (mengecilkan penghasilan, memperbesar biaya suatu laporan keuangan), isu Pengawas Intern Holding  (badan pengawas yang dibentuk oleh perusahaan induk guna mengawasi  aktivitas perusahaan anak) mempunyai KAP (Kantor Akuntan Publik) yang memeriksa perusahaan  anak Holding tersebut, pelanggaran hubungan rekan seprofesi, isu menerima klien yang ditolak Kantor Akuntan Publik lain dan perang tarif, dan pembentukan Komite Penafsir Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup handal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas      dan efisiansi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi auditor sebagai pihak ketiga   yang independen dimaksud untuk  mengurai teori keagenan (agency theory). Teori keagenan muncul karena adanya hubungan keagenan antara manajemen dan  pemilik. Jensen dan Mecklin dalam Norma  (2012), mengungkapkan bahwa dalam hubungan keagenan terjadi kontrak antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Kontrak tersebut menunjukkan bahwa agen             harus bekerja demi kepentingan pemilik.  Pemilik mendelegasikan wewenang              kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis yang disesuaikan dengan kepentingan pemilik. Proses audit              dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi  perusahaan dan posisi keuangan dengan cara-cara yang adil. Karena itu, perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas audit sengat berperan penting dalam perkembangan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia.

Pengelolaan keuangan   yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika  kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran untuk melakukan penyimpangan anggaran. Dalam beberapa tahun  terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala prakteknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar pemberian imbalan serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai           suatu hal yang lazim terjadi dinegara ini.

Kepatuhan terhadap standar sudah sewajarnya menjadi kewajiban bagi            Akuntan Publik, sebagai suatu profesi untuk memenuhi fungsi auditing, tunduk kepada suatu Kode Etik Profesi dan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan harus berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Standar auditing disamping sebagai pedoman umum yang harus dilaksanakan dalam setiap audit, juga merupakan ukuran mutu pelaksanaan audit. Standar Profesional Akuntan Publik atau Standar Auditing tidak hanya menyangkut kemahiran profesional dari akuntan tetapi juga menyangkut pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam mengaudit dan dalam menyusun laporan akuntan. Standar auditing berbeda dengan prosedur audit.

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Akuntan Publik sangat penting melihat perannya dalam penilaian terhadap kewajaran suatu laporan keuangan yang nantinya hasil opini Akuntan publik terhadap laporan keuangan digunakan baik pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Tetapi menjadi dilema ketika fungsi akuntan publik menjadi sangat penting, tetapi kepatuhan akuntan publik terhadap Standar Profesional Akuntan Publik dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien masih banyak diragukan.

Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi Akuntan Publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan.

(Bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *