MAD BKAD UPK Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

BKAD UPK Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. melaksanakan Musyawarah Amanat Desa (MAD) BKAD UPK sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan dihadiri oleh Masyarakat, Muspika, Kabid Pengembangan Desa Dispermades Kab. Tegal Drs. Agung Nugroho, SE, dan Kantor Jasa Akuntansi Andita Gunawan. Dengan MAD masyarakat dan pihak-pihak terkait akan semakin mengetahui kinerja UPK dan pertanggungjawaban.

Hasil laporan Prosedur yg disepakati KJA Andita Gunawan dengan UPK Kecamatan Margasari dilaporkan langsung dalam MAD. Sehingga atas pihak independen yang mendampingi, masyarakat tambah percaya dengan lembaga yang mengelolanya.

BI akan Keluarkan Stimulus untuk UMKM dan Pariwisata di 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) bakal mengeluarkan kebijakan baru yang akan menjadi stimulus bagi sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata, dan ekspor pada tahun depan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor prioritas yang telah ditetapkan BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan yang nanti akan dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan bank sentral nasional untuk sektor perumahan tahun ini; kebijakan makroprudensial berupa pelonggaran rasio pinjaman (Loan to Value/LTV). Pada tahun ini, BI memberi restu pada perbankan untuk bisa memberi rasio uang muka (Down Payment/DP) hingga nol persen kepada masyarakat.

Tujuannya, guna menggenjot pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sayangnya, Perry belum mau merinci kebijakan tiga sektor itu. Continue reading “BI akan Keluarkan Stimulus untuk UMKM dan Pariwisata di 2019”

Optimistis capai pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2018, ini upaya pemerintah

KONTAN.CO.ID – DEPOK. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini bisa mencapai 5,2%.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengakui, perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2% ini memang lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi di awal tahun yang sebesar 5,4%. Tetapi pelemahan ini didorong oleh kondisi ekonomi global yang tengah mencari keseimbangan baru pasca melemah.

“Downside ini salah satunya karena globalnya yang rebalancing. Ini adalah salah satu kondisi yang konsisten yang sudah kita perkirakan terjadi,” ujar Suahasil, Senin (12/11).

Pada kuartal III-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%. Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi yang terus berkisar 5% ini mendorong peningkatan. Hal ini yang menjadi penyebab melebarnya current account deficit (CAD) di kuartal III yang mencapai 3,37% dari produk domestik bruto (PDB). Apalagi, saat ini Indonesia masih banyak menjalankan proyek-proyek infrastruktur. Continue reading “Optimistis capai pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2018, ini upaya pemerintah”

Bank syariah sepakat penuhi aturan rasio intermediasi dan PLM yang diterbitkan BI

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah memberlakukan aturan mengenai giro rasio intermediasi makroprudensial (RIM) dan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) per 1 Oktober 2018 bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Aturan ini antara lain tertuang dalam Peraturan BI (PBI) No.20/4/PBI/2018 yang dirilis pada 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang berlagi bagi Bank Umum Konvensional (BUK), BUS, dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sejumlah bank umum syariah yang dihubungi Kontan.co.id, Minggu (11/11) sepakat terkait aturan tersebut lantaran ditujukan untuk membuat kondisi likuiditas serta permodalan bank syariah agar berada di level aman.

PT Bank BNI Syariah misalnya yang menyebut pihaknya sudah mempersiapkan aturan tersebut. Direktur BNI Syariah Dhias Widhiyati menerangkan pihaknya mendukung ketentuan mengenai RIM karena dinilai dapat mendorong perbankan syariah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

“BNI Syariah sudah siap dalam pelaksanaan kebijakan RIM tersebut yang berlaku pada 1 Oktober 2018 lalu,” kata Dhias. Continue reading “Bank syariah sepakat penuhi aturan rasio intermediasi dan PLM yang diterbitkan BI”

Rupiah Masih Overshooting, Pemerintah Siapkan Kebijakan Perdagangan

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kurs rupiah telah melewati level fundamentalnya, sehingga seharusnya ruang penguatan mata uang Garuda terbuka lebar.

Sementara itu, pemerintah terus melakukan bauran kebijakan jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki neraca perdagangan guna membantu perbaikan rupiah.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai pergerakan rupiah sudah jauh melewati level fundamentalnya.

“Jujur saja Rp14.400 per dolar AS, sudah di bawah ekspekstasi dan fundamentalnya. Kalau berkaca pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, tidak layak di atas Rp14.400,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (24/7/2018).

Melihat hal tersebut, Tony menilai masih ada persepsi yang kurang tepat terhadap rupiah. Menurutnya, yang sesuai dengan level fundamental rupiah adalah di kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Dengan demikian, masih ada ruang untuk penguatan. Tony melanjutkan seharusnya pelaku pasar memperhatikan fundamental rupiah, karena saat ini pasar masih terpengaruh sentimen psikologis efek The Fed dan perang dagang. Continue reading “Rupiah Masih Overshooting, Pemerintah Siapkan Kebijakan Perdagangan”

RUU PNBP Tuntas, Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi XI DPR dari Mukhamad Misbakhun saat membacakan pandangan fraksinya mengatakan RUU PNBP merupakan strategi penting untuk menjaga pemasukan negara.

Menurut Misbakhun, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP.

Melalui inpres itu pula, Presiden Jokowi tersebut merintahkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dalam belanja pemerintah dan pengelolaan PNBP bisa ditingkatkan.

“RUU PNBP ini nantinya menjadi ruh, sebagai panduan baru dalam memungut PNBP,” ujar Misbakhun yang mewakili FPG dalam penandatanganan RUU PNBP di tingkat panja. Continue reading “RUU PNBP Tuntas, Kesinambungan Fiskal APBN Makin Terjaga”

Inflasi terkendali, BI imbau daerah untuk manfaatkan ekonomi digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengimbau kepada kepala daerah untuk menjaga angka inflasi di daerah. Dengan pemanfaatan ekonomi digital agar inflasi lebih terkendali.

Gubernur BI Perry Warjio mengatakan, pemanfaatan dunia digital dapat diterapkan pada penjualan produk pangan melalui e-commerce.

Untuk itu, para produsen untuk dapat memanfaatkan teknologi keuangan dan saluran ekonomi digital untuk menambah modal guna meningkatkan produksi.

“Teknologi digital dapat diadaptasi khususnya oleh UMKM di berbagai daerah,” kata Perry dalam acara Sarasehan Nasional yang merupakan rangkaian Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018, di Gedung BI (25/7).

Di sisi lain, para Kepala Daerah juga diminta untuk memanfaatkan dunia digital untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan itu, banyaknya startup yang menjamur saat ini dapat menambah lapangN pekerjaan bagi masyarakat. Continue reading “Inflasi terkendali, BI imbau daerah untuk manfaatkan ekonomi digital”

BI juga manfaatkan big data lewat citra satelit

KONTAN.CO.ID – NUSA DUA. Belakangan, istilah big data marak digunakan sebagai teknologi yang akan menjadi tren masa depan. Tak hanya perusahaan swasta, Bank Indonesia (BI) pun turut memanfaatkan big data sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan. Bahkan, pemanfaatan big data oleh bank sentral telah dilakukan sejak 2015 lalu.

Deputi Direktur Pengembangan Pengaturan Statistik Departemen Statistik BI Hidayah Dhini Ari mengatakan, BI telah banyak menjalankan proyek big data dengan kerja sama dengan pihak lain.

Terbaru, BI mulai memanfaatkan data yang berasal dari citra satelit Google. “Kami bisa ketahui luasan alih lahan secaa cepat dari data itu,” kata Dhini, Rabu (25/7).

Lebih lanjut menurut Dhini, melalui data itu maka BI bisa mengambil kebijakan, misalnya untuk kebijakan loan to value ratio (LTV). “Misalnya BI mau keluarkan kebijakan LTV yang sifatnya beda-beda wilayah, kami bisa tahu dengan cepat wilayah mana yang padat dan potensial,” tambahnya. Continue reading “BI juga manfaatkan big data lewat citra satelit”

Menko Darmin: Kita perlu bersinergi kembangkan ekonomi syariah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam di dunia.

Dalam pemaparannya dalam acara High Level Discussion, Indonesia memiliki pangsa 12,7% dari penduduk muslim dunia. Dengan jumlah sebesar itu Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah secara global.

Tapi, menurut Darmin, besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia itu tidak hanya terlihat dari jumlah penduduk tapi juga pada berbagai kegiatan seperti sektor keuangan dan riil dari industri syariah itu sendiri.

“Kita pangsa penduduk muslim dunia, dari sisi pengeluaran secara global itu kira-kira mencapai 12% dari pengeluaran global pada 2016. Pangsa itu diproyeksikan akan naik dari US$ 2,1 triliun pada 2016 menjadi sekitar US$ 3 triliun pada 2022,” jelas Darmin di Gedung Bappenas, Rabu (25/7).

Tapi sayangnya, saat ini Indonesia masih menjadi konsumen untuk industri halal. Itu terlihat dari sisi pengeluaran konsumsi nilai transaksi makanan halal global pada 2016 mencapai US$ 1,2 triliun atau 17% dari pengeluaran konsumsi makanan secara global. Continue reading “Menko Darmin: Kita perlu bersinergi kembangkan ekonomi syariah”

Jelang dan Saat Pilkada, Tidak Ada Lonjakan Penarikan Dana Tunai di Bank

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang maupun saat hari H Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang jatuh pada 27 Juni 2018, tidak terjadi lonjakan penarikan dana tunai signifikan yang terjadi di perbankan.

Meskipun diketahui bahwa pelaksanaan pilkada memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti guna pembayaran para saksi dan kebutuhan logistik lainnya guna mendukung pemenangan para pasangan calon.

Budi Satria, Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk. mengatakan bahwa sebelum dan pada saat hari H pelaksanaan Pilkada Setentak 2018 tidak terjadi lonjakan penarikan dana tunai yang terjadi di bank berkode saham BBTN tersebut.

“Hari ini kami operasional terbatas, tidak ada penarikan yang signifikan, mungkin karena libur hanya sehari dan kebutuhan itu bisa dilakukan melalui ATM dan e channel lainnya,” ujarnya, Rabu (27/6). Continue reading “Jelang dan Saat Pilkada, Tidak Ada Lonjakan Penarikan Dana Tunai di Bank”