Tak ingin wajib pajak dipenjara, Ditjen Pajak revisi aturan hukum perpajakan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi aturan hukum perpajakan yakni dengan merelaksasi sanksi administrasi.

Kasubdit Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan tujuannya agar wajib pajak (WP) dapat mengembalikan kerugian negara daripada harus menelan konsekuensi atas tindakanya hingga berujung dipenjara.

Continue reading “Tak ingin wajib pajak dipenjara, Ditjen Pajak revisi aturan hukum perpajakan”

Penerimaan pajak ditopang sektor pengolahan dan perdagangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerimaan pajak terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tren positif penerimaan utama negara tersebut tersokong hasil setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat, sampai dengan akhir Oktober 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 953,6 triliun,  tumbuh 15,3% year on year (yoy). Pencapaian ini setara dengan 77,6% dari target keseluruhan tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Continue reading “Penerimaan pajak ditopang sektor pengolahan dan perdagangan”

Setelah PPN, kini pemerintah kerek tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Beban pajak yang akan ditanggung akan masyarakat semakin berat. Pasca pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang akan dimulai 1 April 2022, kini giliran tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasalnya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), batas atas tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%.

Continue reading “Setelah PPN, kini pemerintah kerek tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan”

Integrasi NIK dan NPWP buka peluang bagi pajak intip harta tersembunyi wajib pajak

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak.

Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, integrasi data NIK dan NPWP ini akan memudahkan pegawai pajak mendeteksi penghasilan tersembunyi wajib pajak.

Continue reading “Integrasi NIK dan NPWP buka peluang bagi pajak intip harta tersembunyi wajib pajak”

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak maksimal pada 2021 karena faktor ini

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Tingginya kredit menganggur atau undisbursed loan yang mencapai Rp 1.700 triliun dinilai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam bincang virtual Ekonomic Outlook “kebangkitan sekor keuangan,” pada Senin (22/11).

Menurutnya, perbankan harus menyalurkan kreditnya kepada beberapa pengusaha yang mengalami pertumbuhan positif tahun ini, meskipun pandemi Covid-19 belum juga usai. Beberapa sektor yang bisa disalurkan kreditnya antara lain industri otomotif kendaraan bermotor dan sektor komunikasi.

Continue reading “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak maksimal pada 2021 karena faktor ini”

LPS optimistis kredit perbankan akan semakin tumbuh seiring perbaikan ekonomi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan kredit perbankan akan semakin membaik, seiring dengan perbaikan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, perbaikan ini tercermin dari sistem perbankan intermediasi keuangan yang sudah mengalami pertumbuhan positif, selama 4 bulan terakhir sejak Juni 2021.

Continue reading “LPS optimistis kredit perbankan akan semakin tumbuh seiring perbaikan ekonomi”

Jalankan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 43 aturan pelaksana akan diterbitkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menerbitkan 43 aturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan, total aturan pelaksana tersebut terdiri 8 Peraturan Pemerintah (PP) dan sebanyak 35 Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam penyusunannya, Suryo mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.

Continue reading “Jalankan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 43 aturan pelaksana akan diterbitkan”

Tax amnesty jilid II: Pemerintah tawari dua skema pengampunan pajak

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah akan menawari pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak. Tak tanggung-tanggung, para wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan/ tidak melaporkan sebagian penghasilannya itu dapat mengikuti dua program pengampunan pajak sekaligus.

Pemerintah akan menggelar pengampunan pajak mirip tax amnesty lima tahun lalu bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak yang akan berlangsung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Continue reading “Tax amnesty jilid II: Pemerintah tawari dua skema pengampunan pajak”

Neraca pembayaran Indonesia dan neraca transaksi berjalan kuartal III-2021 surplus

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2021 berbalik surplus.

Bank Indonesia (BI) mencatat, surplus NPI pada kuartal III-2021 sebesar US$ 10,7 miliar, setelah mengalami defisit sebesar US$ 0,4 miliar pada kuartal II-2021. 

“Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus, berbalik dari kuartal sebelumnya yang defisit, serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (19/11). 

Continue reading “Neraca pembayaran Indonesia dan neraca transaksi berjalan kuartal III-2021 surplus”

Kemenkop UKM telusuri 52 koperasi terindikasi melakukan praktik pinjol ilegal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menemukan 52 koperasi dengan 16 diantaranya beralamat di lokasi yang sama terindikasi kuat melakukan pelanggaran berupa praktik pinjaman online (pinjol) secara ilegal.

“Ini menjadi indikasi kuat bahwa terjadi pelanggaran. Bagaimana mungkin sebuah kantor di dalamnya terdapat 16 koperasi yang melakukan kegiatan yang sama yaitu simpan pinjam. Karenanya ini adalah suatu praktek ilegal,” kata Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11).

Continue reading “Kemenkop UKM telusuri 52 koperasi terindikasi melakukan praktik pinjol ilegal”