Bank digital bersiap tawarkan fitur-fitur unggulan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Persaingan bank digital di Tanah Air akan semakin sengit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis aturan mengenai bank umum yang di dalamnya bakal mencakup  bank digital. Selain itu, kerangka kerja transformasi digital juga akan diluncurkan untuk menjaga keseimbangan inovasi digital dan keamanan data nasabah.

Seiring dengan bakal terbitnya aturan tersebut, sejumlah bank telah bersiap meluncur menjadi bank digital dan bahkan ada yang akan hadir menjadi bank yang akan beroperasi secara digital penuh lewat aplikasi, termasuk dalam menyalurkan kredit. 

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya, meluncurkan bank digitalnya pada 2 Juli 2021. Bank digital yang merupakan konversi dari Bank Royal tersebut akan hadir lewat aplikasi bernama Blu. 

Continue reading “Bank digital bersiap tawarkan fitur-fitur unggulan”

Mengenal Bank Digital yang Naik Daun di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — 

Sejumlah bank ramai-ramai bermigrasi atau membangun entitas anak usaha dalam bentuk bank digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada tujuh bank yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bank digital.

Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony mengungkapkan selain tujuh bank, ada pula lima bank yang sudah resmi jadi bank digital.

“Sampai saat ini ada tujuh bank yang dalam proses go-digital dan ada lima bank yang sudah menobatkan diri atau menyatakan diri menjadi bank digital,” kata Tony, Kamis, (10/6) lalu.

Tujuh bank tersebut meliputi Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Sementara lima bank yang sudah menjadi bank digital, yaitu Jenius dari Bank BTPN, Wokee dari Bank Bukopin, Digibank dari Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, LINE Bank dari KEB Hana Bank dan Jago dari Bank Jago.

Continue reading “Mengenal Bank Digital yang Naik Daun di Indonesia”

Hancurkan integritas sistem keuangan, PPATK paparkan modus canggih pencucian uang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  April 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait beleid ini, Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  Ary Zulfikar menjelaskan, PP itu  perubahan dari PP 43 tahun 2015 tentang  pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pencucian uang. 

PP  terkait pelaporan  harta kekayaan yang patut diduga berasal dari suatu tindak pidana dan prinsip dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 
LPS  sendiri seringkali melakukan penyelidikan suatu tindak pidana. “Namun setelah kerugian itu terjadi. Setelah bank tersebut telah mengalami kerugian,” ujar Ary, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), dalam webinar daring, Jumat (28/5).
 
Dengan kegiatan pelaporan dapat mencegah tindak pidana pencucian uang. Pelaku akhirnya tidak dapat menggunakan hasil kejahatan atau menyamarkan harta kekayaan dari tindak pidana tersebut.

Continue reading “Hancurkan integritas sistem keuangan, PPATK paparkan modus canggih pencucian uang”

BI akan keluarkan mata uang digital, simak bocorannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) sudah berencana untuk mengeluarkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan ada tiga pertimbangan bank sentral dalam rencana penerbitan CBDC ini. 

Pertama, mata uang digital merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dijabarkan lewat UU mta uang dan UU Bank Indonesia. 

“Dalam konteks ini, BI merencanakan ke depan akan menerbitkan CBDC rupiah sebagai alat pembayaran yang sah,” tegas Perry, Selasa (25/5) dalam Rapat Dewan Gubernur BI secara daring. 

Continue reading “BI akan keluarkan mata uang digital, simak bocorannya”

Uang pecahan Rp 75.000, apakah bisa digunakan untuk transaksi?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pada tahun lalu, Bank Indonesia (BI) merilis Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI (UPK 75 Tahun RI) atau uang khusus pecahan Rp 75.000. Hingga saat ini, masyarakat pun masih bisa melakukan penukaran uang edisi khusus Rp 75.000 tersebut di seluruh kantor BI dan jaringan kantor bank. 

Lalu, apakah uang pecahan Rp 75.000 bisa digunakan untuk transaksi? 

BI melalui akun instagram resmi mereka, @bank_indonesia pun menegaskan, uang Rp 75.000 sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga masyarakat seharusnya tidak ragu untuk menggunakan uang tersebut sebagai alat transaksi di dalam negeri. 

Continue reading “Uang pecahan Rp 75.000, apakah bisa digunakan untuk transaksi?”

Gampang! 3 Cara membedakan kartu lama yang bakal segera diblokir dengan kartu baru

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pihak perbankab di Indonesia masih terus mengimbau para nasabah agar segera mengganti kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi berbasis chip. 

Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. 

Penggantian kartu ATM berbasis magnetic stripes ke chip ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Bila masa penggantian berakhir, maka kartu ATM berbasis magnetic stripes akan diblokir. 

Bank BCA memberikan batas waktu hingga akhir Desember 2021. Sementara Bank Mandiri memberikan batas waktu bertahap. Kartu ATM Bank Mandiri dengan expiry date 2021-2022 akan diblokir pada April 2021. 

Continue reading “Gampang! 3 Cara membedakan kartu lama yang bakal segera diblokir dengan kartu baru”

Rumuskan uang digital, BI akan bikin Central Bank Digital Currency (CBDC)

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan saat ini BI sedang merumuskan pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk membendung maraknya pengunaan mata uang digital yakni kripto seperti bitcoin.

“Sejak awal kami tegaskan bitcoin tidak sebagai alat pembayaran yang sah demikian juga mata uang selain rupiah,” kata Perry dalam acara yang bertajuk Indonesia Economic Outlook, Kamis (25/2).

Kata Perry CBDC akan diedarkan melalui perbankan maupun financial technology (fintech) dengan mekanisme wholesale maupun secara ritel. 

“Kami juga melakukan kerjasama dengan bank-bank setral lain, kami antara bank sentral saling study untuk menyusun dan mengeluarkan itu (CBDC) InsyaAllah ke depannya,” ujar Perry.

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menambahkan CBDC merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency.Ia bilang CBDC bagian dari kewajiban moneter bank sentral.

Continue reading “Rumuskan uang digital, BI akan bikin Central Bank Digital Currency (CBDC)”

Mata uang digital bank sentral akan diterbitkan begini penjelasan Bank Indonesia

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Bank Indonesia tengah menyiapkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono memberikan penjelasan detail mengenai rencana kebijakan penerbitan mata uang digital atau CBDC ini melalui keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Kamis (25/2) malam.

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, secara definisi, Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency. 

CBDC atau mata uang digital ini diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. 

Sebagai catatan, saat ini, bank sentral memiliki kewajiban moneter berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, dan rekening giro pihak ketiga.

Continue reading “Mata uang digital bank sentral akan diterbitkan begini penjelasan Bank Indonesia”

Reformasi ketentuan, BI keluarkan peraturan terkait sistem pembayaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan terbarunya telah melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran). 

Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, kebijakan ini bisa dibilang menjadi payung ketentuan yang mengakomodir struktur industri sistem pembayaran di dalam negeri. 

“Kami jadikan satu untuk mengakomodir ekonomi keuangan digital, melakukan penguatan dan ketentuan dan juga menata struktur industri,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual di Jakarta, Jumat (8/1).

Continue reading “Reformasi ketentuan, BI keluarkan peraturan terkait sistem pembayaran”

Mulai besok, Bank Indonesia buka kembali layanan penukaran uang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang rupiah rusak mulai Kamis (12/11), di kantor pusat maupun kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, penukaran uang rusak akan dibuka setiap hari Kamis, pukul 08.00 hingga 11.30 waktu setempat di loket layanan BI.

“Pembukaan kembali layanan penukaran uang rupiah rusak merupakan upaya BI dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujar Onny dalam keterangan resminya, Rabu (10/11).

Continue reading “Mulai besok, Bank Indonesia buka kembali layanan penukaran uang”