Dirjen Dukcapil Kemendagri siapkan Inisiatif SIAK Online dan identitas digital

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengaku pihaknya tengah menyiapkan inisiatif inovasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online dan identitas digital.

Hal ini dalam rangka membenahi kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara nasional.

“Tentang layanan SIAK online, akan kita terapkan tahun ini minimal 50 kabupaten/kota menjadi pilot project. Dengan SIAK online, daerah tidak perlu repot membuat sistem online sendiri.

Selain itu, layanannya juga menjadi 24 jam, dan termonitor seluruhnya sehingga layanan online kita bisa lebih optimal,” kata Zudan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2021, Selasa (30/3).

Adapun mengenai identitas digital, dibentuk untuk mengiringi dokumen penduduk berupa KTP-el yang sering kali hilang atau rusak. Dengan demikian, bila ada hambatan dalam penggantiannya, identitas digital ini bisa digunakan.

Continue reading “Dirjen Dukcapil Kemendagri siapkan Inisiatif SIAK Online dan identitas digital”

Bukalapak digugat Rp 90,32 miliar, ini penyebabnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perusahaan e-commerce PT Bukalapak.com, digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh PT Harmas Jalesveva dengan tuntuan ganti rugi senilai Rp 90,32 miliar. 

Dalam gugatannya, Harmas menuding Bukalapak melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan atas perkara ini juga dilayangkan ke PT Leads Property Services Indonesia. 

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan perdata ini terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021 dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. 

Menanggapi gugatan tersebut, VP of Legal, Public Policy, & Regulatory Affairs Bukalapak Perdana Arning Saputro menyatakan, pihaknya tak pernah menggunakan jasa Harmas. Sebaliknya, Harmas yang memiliki kewajiban kepada Bukalapak. 

Continue reading “Bukalapak digugat Rp 90,32 miliar, ini penyebabnya”

Ke-49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja telah diundangkan, ini daftarnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.

Semua peraturan tersebut dapat diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet jdih.setkab.go.id. Berikut daftarnya:

45 Peraturan Pemerintah

Continue reading “Ke-49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja telah diundangkan, ini daftarnya”

PPATK-Polri sepakat tingkatkan asset recovery dalam penanganan kejahatan ekonomi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam pertemuan ini, PPATK – Polri sepakat meningkatkan kerjasama dalam menangani berbagai tindak kejahatan.

Dian mengatakan, PPATK dan Polri sepakat untuk meningkatkan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk setiap kejahatan ekonomi yang ditangani Kepolisian. Hal ini dalam upaya meningkatkan asset recovery (pemulihan aset negara) dan menimbulkan efek jera dan deterrent terhadap pelaku atau calon pelaku tindak pidana perekonomian.

Tindak pidana yang akan menjadi perhatian khusus adalah tindak pidana yang menurut penilaian risiko nasional (national risk assessment) merupakan tindak pidana yang berisiko tinggi, dan tindak pidana lainnya yang dianggap membahayakan perekonomian dan sistem keuangan nasional.

Continue reading “PPATK-Polri sepakat tingkatkan asset recovery dalam penanganan kejahatan ekonomi”

Sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan, ini 2 kelemahannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan di Indonesia.

“Jangankan elektronik, ( sertifikat) ibunya Pak Dino Patti Djalal aja bisa dipalsu,” ucap Erwin kepada Kompas.com, Sabtu (13/2/2021).

Erwin melanjutkan, sertifikat tanah elektronik memiliki dua kelemahan yakni dari sisi teknis dan hukum. Dari sisi teknis, sertifikat tanah elektronik sangat rawan dan mudah diretas oleh para hacker ( peretas).

Sementara dari sisi hukum, dia mempertanyakan apakah hakim akan menerima sertifikat elektronik sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa tanah atau rumah. 

“Secara undang-undang bisa enggak pembuktian melalui elektronik? Kan belum. Bagaimana dong kalau ada sengketa tanah terus pakai elektronik?” lanjut Erwin.

Continue reading “Sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan, ini 2 kelemahannya”

Inilah bentuk dan tampilan komplit dari sertifikat elektronik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Cepat atau lambat, sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el sudah menjadi keniscayaan bagi setiap warga negara pemilik properti. Laiknya pelayanan publik lainnya yang sudah diselenggarakan secara digital, seperti online single submission (OSS), aplikasi perpajakan, fidusia elektronik atau layanan digital lainnya milik swasta.

Ketentuan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Jadi setiap orang yang akan melakukan transaksi properti untuk kali pertama, bakal mendapatkan sertifikat elektronik, bukan lagi sertifikat fisik atau analog. Sedangkan pihak yang sudah memiliki sertifikat analog atau fisik, wajib berganti dengan sertifikat elektronik saat terjadi proses transaksi atau jual beli aset properti.

Namun untuk bisa mengganti ke sertifikat elektronik tentu dibutuhkan beberapa persyaratan. Terutama untuk pemilik sertifikat analog. Seperti kesesuaian data fisik, kesesuaian data yuridis, dan pengecekan pemilik serta data pendukung lainnya.

Continue reading “Inilah bentuk dan tampilan komplit dari sertifikat elektronik”

Pergantian setifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap

KONTAN.CO.ID –   JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengganti sertifikat tanah menjadi elektronik secara bertahap.

Hal itu diakui mengingat saat ini telah ada lebih dari 70 juta bidang tanah yang terdaftar. Tahapan pertama akan dilakukan kepada instansi pemerintah.

Instansi pemerintah dinilai yang paling mudah dalam mengganti sertifikat tersebut. Setelahnya penggantian sertifikat yang telah terbit akan dilakukan kepada badan hukum.

“Karena badan hukum pemahaman elektronik dan peralatannya lebih siap,” ujar Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama saat konferensi pers, Selasa (2/2).

Setelah badan hukum, penggantian sertifikat elektronik akan dilakukan kepada pemilik perorangan. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menarik sertifikat secara paksa.

Continue reading “Pergantian setifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap”

Perkembangan ekonomi digital membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia yang terjadi saat ini adalah momentum yang berharga dan harus dijaga. Salah satunya dengan membangun kerangka hukum (legal framework) usaha yang dapat mengikuti dinamika ini dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kerangka hukum tersebut  harus memberi ruang bagi inovasi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital.

“Ekonomi digital membuat kita perlu melihat lagi sejumlah definisi yang selama ini kita anggap baku, seperti definisi pasar. Selama ini hukum persaingan usaha hanya mencakup pasar produk dan pasar geografis. Bagaimana dengan pasar digital, dimana produk dan geografis tidak lagi mengikuti ukuran-ukuran lama” ujar Ketua Umum Indonesia Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan, dalam diskusi “Persaingan Usaha Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Investasi di Indonesia” pekan lalu.

Continue reading “Perkembangan ekonomi digital membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi”

Sah! Pemerintah perpanjang PPKM dua pekan mulai 26 Januari-8 Februari, ini wilayahnya

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan demi menekan laju  penyebaran virus corona.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021) menjelaskan, per 20 Januari 2021, kasus positif corona atau Covid-19 dengan total akumulasi kasus mencapai 939.948 orang.

Adapun tingkat kesembuhan kasus korona mencapai 81,2%, tingkat kematian 2,9%, serta positivity rate 16,6%.

Continue reading “Sah! Pemerintah perpanjang PPKM dua pekan mulai 26 Januari-8 Februari, ini wilayahnya”

Kepala BPS: Kunci perbaikan ekonomi ada pada penanganan kesehatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada tahun lalu sebesar US$ 21,74 miliar.

Bila menilik data dari BPS, nilai neraca dagang di sepanjang tahun lalu merupakan yang tertinggi sejak 9 tahun lalu.

“Kalau melacak ke belakang, tertinggi sejak tahun 2011. Jadi, pada tahun 2011 surplus dagang kita sebesar US$ 26,06 miliar,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Jumat (15/1) via video conference.

Berbicara soal prospek ke depan, Suhariyanto mengatakan kalau kunci perbaikan ekonomi maupun kinerja perdagangan akan bergantung pada penanganan kesehatan.

“Ya tentunya kita berharap kalau di tahun 2021 ini akan membaik. Tetapi, kuncinya kembali ke penanganan kesehatan,” tambahnya.

Continue reading “Kepala BPS: Kunci perbaikan ekonomi ada pada penanganan kesehatan”