Kapan aturan bikin dan perpanjangan SIM gratis berlaku? Ini informasinya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Informasi mengenai aturan dan perpanjangan SIM gratis kerap dinantikan masyarakat. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi atau SIM tanda dipungut biaya. 

Pemberian SIM gratis ini rencananya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Aturan ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. 

Dalam beleid ini, terdapat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, antara lain soal penerbitan SIM. Baik untuk pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM, ataupun pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi. 

Continue reading “Kapan aturan bikin dan perpanjangan SIM gratis berlaku? Ini informasinya”

Ada aturan baru Whatsapp, lebih baik ganti aplikasi atau setuju?

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Whatsapp akan menerapkan aturan baru terkait data pengguna. Aturan baru mengharuskan pengguna Whatsapp mengizinkan sejumlah data pribadinya disinkronkan dengan Facebook. Lalu, apakah pengguna Whatsapp harus menerima aturan baru atau berpindah ke aplikasi lainnya?

Sejumlah pengguna WhatsApp mulai mendapatkan notifikasi yang meminta persetujuan terkait kebijakan privasi dan aturan pelayanan baru dari WhatsApp. Notifikasi tersebut mengharuskan pengguna menyetujui kebijakan dan aturan layanan apabila ingin terus bisa mengakses aplikasi WhatsApp setelah kebijakan itu berlaku pada 8 Februari 2021 nanti.

Di media sosial, para pengguna Whatsapp mengungkapkan kekhawatirannya soal keamanan data dengan adanya kebijakan baru ini. Ada pula yang memilih untuk pindah aplikasi yang dianggap lebih aman.

Continue reading “Ada aturan baru Whatsapp, lebih baik ganti aplikasi atau setuju?”

Kata Kominfo soal pembaruan kebijakan privasi aplikasi Whatsapp

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perhatian serius atas tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan privasi Whatsapp tentang aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi serta privasi pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan, Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region pada hari ini Senin, 11 Januari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pihak aplikasi Whatsapp diminta untuk menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi Whatsapp.

Continue reading “Kata Kominfo soal pembaruan kebijakan privasi aplikasi Whatsapp”

PPKM, Pemerintah Perpanjang dan Perketat Syarat Perjalanan

Bisnis.com, JAKARTA—Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memperpanjang dan memperketat aturan mengenai pembatasan perjalanan orang di dalam negeri yang Surat Edarannya berakhir pada Jumat (8/1/12021). 

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 ini berlaku mulai 9 Januari – 25 Januari 2021.

Surat Edaran ini juga didasarkan atas peningkatan penularan Covid-19 yang masih tinggi ditandai oleh positivity rate, kasus aktif dan penambahan kasus positif di tingkat nasional.  

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan perpanjangan ini bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Continue reading “PPKM, Pemerintah Perpanjang dan Perketat Syarat Perjalanan”

Meterai Rp 10.000 belum siap diedarkan, ini penjelasan Ditjen Pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meterai tempel baru seharga Rp 10.000 seharusnya sudah diedarkan per 1 Januari 2021. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif bea meterai baru itu mulai berlaku di awal tahun ini.

Bahkan, selaku pengusung UU, pemerintah pun belum bisa memastikan kapan masyarakat bisa menggunakan meterai Rp 10.000. Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sepertinya butuh waktu lebih untuk pencetakan dan distribusinya ke seluruh Indonesia.

Menurutnya, terpenting bagi masyarakat tetap dapat melakukan pemeteraian terhadap dokumen dengan meterai yang saat ini ada. Artinya, masyarakat masih bisa menggunakan tarif bea meterai lama yakni Rp 6.000 dan Rp 3.000 dengan ketentuan paling sedikit Rp 9.000 sampai dengan 31 Desember 2021.

Continue reading “Meterai Rp 10.000 belum siap diedarkan, ini penjelasan Ditjen Pajak”

Meterai Rp 10.000 berlaku per 1 Januari, Ditjen Pajak: Pekan depan mulai diedarkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meterai tarif tunggal Rp 10.000 telah berlaku per 1 Januari 2021 lalu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat ini otoritas fiskal masih dalam tahap mendesain dan mencetak meterai baru tarif Rp 10.000. 

“Mudah-mudahan seminggu ke depan sudah selesai dan dapat diedarkan di masyarakat,” jelas Hestu kepada Kompas.com, Minggu (3/1). 

Untuk diketahui, pengenaan bea meterai Rp 10.000 menggantikan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 yang selama ini berlaku. 

Continue reading “Meterai Rp 10.000 berlaku per 1 Januari, Ditjen Pajak: Pekan depan mulai diedarkan”

Tahun depan, pemerintah bakal tambah utang sebesar US$ 5 miliar

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman program sebanyak ekuivalen Rp 80 triliun hingga Desember 2020 ini. 

“Secara total sampai Desember ini telah ditarik Rp 80 triliun ekuivalen,” jelas Yustinus Prastowo, Staff Khusus Kementerian Keuangan, Minggu (20/12).

Ia mengatakan,  pinjaman program hingga semester II ini berasal dari lima lembaga multilateral, yaitu World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Francaise de Developpement (AFD), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Australia.

Continue reading “Tahun depan, pemerintah bakal tambah utang sebesar US$ 5 miliar”

Inilah ​rincian UMP 2021 terbaru di 34 provinsi dari yang tertinggi hingga terendah

KONTAN.CO.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di sejumlah daerah tetap naik, meskipun dalam surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan.  Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini. 

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. 

Continue reading “Inilah ​rincian UMP 2021 terbaru di 34 provinsi dari yang tertinggi hingga terendah”

Pemerintah akan susun strategi nasional ekonomi digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Potensi ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar, dimana menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah pengguna ponsel sekitar 338 juta atau 124% dari total populasi di Indonesia.

Hal itu ditambah dengan adanya pandemi membuat tingkat penetrasi internet meningkat, dimana hampir kegiatan mulai dari sekolah, bekerja, berbelanja dapat dilakukan dengan teknologi internet.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menuturkan, berdasarkan study Google Temasek jumlah konsumen baru yang memanfaatkan ekonomi digital meningkat 37%. Adapun dari jumlah tersebut 93% diantaranya menyatakan akan tetap memanfaatkan produk ekonomi digital meskipun pandemi sudah selesai.

Continue reading “Pemerintah akan susun strategi nasional ekonomi digital”

Apa itu omnibus law? Ini penjelasan dan isi RUU Cipta Kerja

KONTAN.CO.ID – Demo buruh atau demo Omnibus Law 2020 akan dilaksanakan selama tiga dimulai besok, Selasa (6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sebelumnya, substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Langkah selanjutnya, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dalam keterangan resmi, Minggu (4/10).

Continue reading “Apa itu omnibus law? Ini penjelasan dan isi RUU Cipta Kerja”