Sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan, ini 2 kelemahannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan di Indonesia.

“Jangankan elektronik, ( sertifikat) ibunya Pak Dino Patti Djalal aja bisa dipalsu,” ucap Erwin kepada Kompas.com, Sabtu (13/2/2021).

Erwin melanjutkan, sertifikat tanah elektronik memiliki dua kelemahan yakni dari sisi teknis dan hukum. Dari sisi teknis, sertifikat tanah elektronik sangat rawan dan mudah diretas oleh para hacker ( peretas).

Sementara dari sisi hukum, dia mempertanyakan apakah hakim akan menerima sertifikat elektronik sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa tanah atau rumah. 

“Secara undang-undang bisa enggak pembuktian melalui elektronik? Kan belum. Bagaimana dong kalau ada sengketa tanah terus pakai elektronik?” lanjut Erwin.

Continue reading “Sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan, ini 2 kelemahannya”

Inilah bentuk dan tampilan komplit dari sertifikat elektronik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Cepat atau lambat, sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el sudah menjadi keniscayaan bagi setiap warga negara pemilik properti. Laiknya pelayanan publik lainnya yang sudah diselenggarakan secara digital, seperti online single submission (OSS), aplikasi perpajakan, fidusia elektronik atau layanan digital lainnya milik swasta.

Ketentuan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. Jadi setiap orang yang akan melakukan transaksi properti untuk kali pertama, bakal mendapatkan sertifikat elektronik, bukan lagi sertifikat fisik atau analog. Sedangkan pihak yang sudah memiliki sertifikat analog atau fisik, wajib berganti dengan sertifikat elektronik saat terjadi proses transaksi atau jual beli aset properti.

Namun untuk bisa mengganti ke sertifikat elektronik tentu dibutuhkan beberapa persyaratan. Terutama untuk pemilik sertifikat analog. Seperti kesesuaian data fisik, kesesuaian data yuridis, dan pengecekan pemilik serta data pendukung lainnya.

Continue reading “Inilah bentuk dan tampilan komplit dari sertifikat elektronik”

Pergantian setifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap

KONTAN.CO.ID –   JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengganti sertifikat tanah menjadi elektronik secara bertahap.

Hal itu diakui mengingat saat ini telah ada lebih dari 70 juta bidang tanah yang terdaftar. Tahapan pertama akan dilakukan kepada instansi pemerintah.

Instansi pemerintah dinilai yang paling mudah dalam mengganti sertifikat tersebut. Setelahnya penggantian sertifikat yang telah terbit akan dilakukan kepada badan hukum.

“Karena badan hukum pemahaman elektronik dan peralatannya lebih siap,” ujar Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama saat konferensi pers, Selasa (2/2).

Setelah badan hukum, penggantian sertifikat elektronik akan dilakukan kepada pemilik perorangan. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menarik sertifikat secara paksa.

Continue reading “Pergantian setifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap”

Perkembangan ekonomi digital membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia yang terjadi saat ini adalah momentum yang berharga dan harus dijaga. Salah satunya dengan membangun kerangka hukum (legal framework) usaha yang dapat mengikuti dinamika ini dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kerangka hukum tersebut  harus memberi ruang bagi inovasi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital.

“Ekonomi digital membuat kita perlu melihat lagi sejumlah definisi yang selama ini kita anggap baku, seperti definisi pasar. Selama ini hukum persaingan usaha hanya mencakup pasar produk dan pasar geografis. Bagaimana dengan pasar digital, dimana produk dan geografis tidak lagi mengikuti ukuran-ukuran lama” ujar Ketua Umum Indonesia Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan, dalam diskusi “Persaingan Usaha Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Investasi di Indonesia” pekan lalu.

Continue reading “Perkembangan ekonomi digital membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi”

Sah! Pemerintah perpanjang PPKM dua pekan mulai 26 Januari-8 Februari, ini wilayahnya

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan demi menekan laju  penyebaran virus corona.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021) menjelaskan, per 20 Januari 2021, kasus positif corona atau Covid-19 dengan total akumulasi kasus mencapai 939.948 orang.

Adapun tingkat kesembuhan kasus korona mencapai 81,2%, tingkat kematian 2,9%, serta positivity rate 16,6%.

Continue reading “Sah! Pemerintah perpanjang PPKM dua pekan mulai 26 Januari-8 Februari, ini wilayahnya”

Kepala BPS: Kunci perbaikan ekonomi ada pada penanganan kesehatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada tahun lalu sebesar US$ 21,74 miliar.

Bila menilik data dari BPS, nilai neraca dagang di sepanjang tahun lalu merupakan yang tertinggi sejak 9 tahun lalu.

“Kalau melacak ke belakang, tertinggi sejak tahun 2011. Jadi, pada tahun 2011 surplus dagang kita sebesar US$ 26,06 miliar,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Jumat (15/1) via video conference.

Berbicara soal prospek ke depan, Suhariyanto mengatakan kalau kunci perbaikan ekonomi maupun kinerja perdagangan akan bergantung pada penanganan kesehatan.

“Ya tentunya kita berharap kalau di tahun 2021 ini akan membaik. Tetapi, kuncinya kembali ke penanganan kesehatan,” tambahnya.

Continue reading “Kepala BPS: Kunci perbaikan ekonomi ada pada penanganan kesehatan”

Kapan aturan bikin dan perpanjangan SIM gratis berlaku? Ini informasinya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Informasi mengenai aturan dan perpanjangan SIM gratis kerap dinantikan masyarakat. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi atau SIM tanda dipungut biaya. 

Pemberian SIM gratis ini rencananya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Aturan ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. 

Dalam beleid ini, terdapat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, antara lain soal penerbitan SIM. Baik untuk pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM, ataupun pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi. 

Continue reading “Kapan aturan bikin dan perpanjangan SIM gratis berlaku? Ini informasinya”

Ada aturan baru Whatsapp, lebih baik ganti aplikasi atau setuju?

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Whatsapp akan menerapkan aturan baru terkait data pengguna. Aturan baru mengharuskan pengguna Whatsapp mengizinkan sejumlah data pribadinya disinkronkan dengan Facebook. Lalu, apakah pengguna Whatsapp harus menerima aturan baru atau berpindah ke aplikasi lainnya?

Sejumlah pengguna WhatsApp mulai mendapatkan notifikasi yang meminta persetujuan terkait kebijakan privasi dan aturan pelayanan baru dari WhatsApp. Notifikasi tersebut mengharuskan pengguna menyetujui kebijakan dan aturan layanan apabila ingin terus bisa mengakses aplikasi WhatsApp setelah kebijakan itu berlaku pada 8 Februari 2021 nanti.

Di media sosial, para pengguna Whatsapp mengungkapkan kekhawatirannya soal keamanan data dengan adanya kebijakan baru ini. Ada pula yang memilih untuk pindah aplikasi yang dianggap lebih aman.

Continue reading “Ada aturan baru Whatsapp, lebih baik ganti aplikasi atau setuju?”

Kata Kominfo soal pembaruan kebijakan privasi aplikasi Whatsapp

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perhatian serius atas tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan privasi Whatsapp tentang aturan dan tata kelola perlindungan data pribadi serta privasi pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan, Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region pada hari ini Senin, 11 Januari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pihak aplikasi Whatsapp diminta untuk menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi Whatsapp.

Continue reading “Kata Kominfo soal pembaruan kebijakan privasi aplikasi Whatsapp”

PPKM, Pemerintah Perpanjang dan Perketat Syarat Perjalanan

Bisnis.com, JAKARTA—Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memperpanjang dan memperketat aturan mengenai pembatasan perjalanan orang di dalam negeri yang Surat Edarannya berakhir pada Jumat (8/1/12021). 

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 ini berlaku mulai 9 Januari – 25 Januari 2021.

Surat Edaran ini juga didasarkan atas peningkatan penularan Covid-19 yang masih tinggi ditandai oleh positivity rate, kasus aktif dan penambahan kasus positif di tingkat nasional.  

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan perpanjangan ini bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Continue reading “PPKM, Pemerintah Perpanjang dan Perketat Syarat Perjalanan”