Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). 

Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. 

Continue reading “Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%”

Pemerintah akan sederhanakan pajak daerah dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemankeu) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan restrukturisasi atau penyederhanaan sejumlah pajak daerah.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan, sesuai naskah akademik RUU HKPD yang diterimanya, pajak daerah akan direstrukturisasi dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak.

Continue reading “Pemerintah akan sederhanakan pajak daerah dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak”

Jasa pendidikan akan dikenakan PPN, berikut catatan dari pengamat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan sebesar 7%. Asal tahu saja, saat ini, jasa pendidikan masih dikecualikan dalam objek Jasa Kena Pajak (JKP). 

Pemerhati pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema mengungkapkan, bila memang ingin mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan, maka pemerintah harus jelas dalam mengatur ruang lingkup jasa pendidikan. 

“Jangan sampai salah sasaran, pendidikan yang harusnya non profit ini dikenakan pajak,” ujar Doni kepada Kontan.co.id, Jumat (3/9). 

Continue reading “Jasa pendidikan akan dikenakan PPN, berikut catatan dari pengamat”

Kemenkeu: Insentif perpajakan didesain untuk menolong masyarakat dan dunia usaha

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha.

“Pemerintah menolong dengan insentif, kelak ketika ekonomi normal masyarakat membayar pajak lagi agar dapat kita manfaatkan untuk pembangunan,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Program Bincang Kita Kompas TV, Kamis (2/9).

Continue reading “Kemenkeu: Insentif perpajakan didesain untuk menolong masyarakat dan dunia usaha”

Alasan Ditjen Pajak pasang target tinggi penerimaan PPN tahun 2022

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah optimistis, perekonomian 2022 pulih sehingga memasang target tinggi pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah menargetkan penerimaan PPN sebesar Rp 552,3 triliun atau naik 10,1% dari perkiraan realisasi tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penetapan target ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 sekitar 5% – 5,5% dan inflasi 3%.

Dengan demikian, secara alamiah, penerimaan PPN akan tumbuh 8%-8,5%. Adapun 1,6%-2,1% sisanya berasal dari usaha ekstra pemerintah.

Continue reading “Alasan Ditjen Pajak pasang target tinggi penerimaan PPN tahun 2022”

Bank Dunia sarankan RI turunkan threshold PKP untuk perluas basis pajak digital

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Bank Dunia atau World Bank menilai, Indonesia perlu menurunkan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak dari aktivitas ekonomi digital. 

Seperti yang kita ketahui, threshold PKP yang berlaku di Indonesia saat ini mencapai Rp 4,8 miliar per tahun.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menilai, ambang batas ini terlalu besar dan perlu ditinjau ulang. Bahkan, ia menyebut Indonesia terlalu murah hati. 

Continue reading “Bank Dunia sarankan RI turunkan threshold PKP untuk perluas basis pajak digital”

Pemerintah berencana hapus PPnBM kendaraan bermotor, ganti dengan PPN 25%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR RI.

Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodir pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Continue reading “Pemerintah berencana hapus PPnBM kendaraan bermotor, ganti dengan PPN 25%”

Ini 6 insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Beleid yang telah berlaku per 1 Juli 2021 ini mengatur ada enam insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hingga akhir tahun ini.

Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

Continue reading “Ini 6 insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021”

Sri Mulyani: Reformasi perpajakan kunci untuk memperbaiki penerimaan negara

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Reformasi perpajakan adalah kunci untuk memperbaiki penerimaan negara. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Pajak yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (14/7).

Dalam perjalanannya, perpajakan Indonesia telah melakukan reformasi sejak tahun 1983. Hasil reformasi saat itu yaitu mengubah sistem pemungutan pajak yang berdasarkan official assessment menjadi self assessment.

Continue reading “Sri Mulyani: Reformasi perpajakan kunci untuk memperbaiki penerimaan negara”

Penerimaan pajak tumbuh positif, ini tiga sektor usaha penyokongnya

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Penerimaan pajak sepanjang semester I 2021 terpantau tumbuh positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri. Pencapaian tersebut tersokong oleh kinerja tiga bidang usaha.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021 sebesar Rp 577,7 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Angka tersebut lebih baik dari realisasi penerimaan pajak di periode sama tahun lalu yang minus 12% yoy.

Setali tiga uang, realisasi penerimaan pajak dalam enam bulan pertama tahun ini setara dengan 45,36% dari target akhir 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Artinya, pada semester II 2021, pemerintah musti mengejar penerimaan pajak sebesar Rp 651,9 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, kinerja penerimaan pajak tersebut mencerminkan perkembangan ekonomi yang lebih baik dari tahun lalu.

Continue reading “Penerimaan pajak tumbuh positif, ini tiga sektor usaha penyokongnya”