Stafsus Menkeu: Tak semua sembako dikenakan kebijakan PPN yang baru

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat tidak menjadi sasaran kebijakan PPN baru.

Menurutnya barang kebutuhan pokok harus mendapat dukungan dari pemerintah agar tidak dikenakan PPN. Namun pengaturan yang terlalu lebar justru membuat berbagai jenis barang yang semestinya tidak masuk ke dalam fasilitas, sekarang mendapat fasilitas karena frase di UU sekarang tidak ada dikecualikan.  

Dalam sistem PPN, fasilitas diberikan pada barang tertentu, seperti bahan kebutuhan pokok dan bukan bahan kebutuhan pokok yang dibeli orang miskin, tentunya kelompok kaya juga mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok.

Continue reading “Stafsus Menkeu: Tak semua sembako dikenakan kebijakan PPN yang baru”

Beri edukasi soal PPN, Ditjen Pajak kirimkan surat pemberitahuan ke 13 juta WP

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan surat elektronik atau electronic mail (e-mail) tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pemerintah sedang dalam proses mengirimkan pemberitahuan ini kepada sekitar 13 juta wajib pajak (WP). 

“On going process, nantinya ke 13 juta-an WP. Kami kirimkan e-mail tersebut sebagai salah satu sarana edukasi dan pemberian informasi kepada WP,” ujar Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Selasa (22/6). 

Continue reading “Beri edukasi soal PPN, Ditjen Pajak kirimkan surat pemberitahuan ke 13 juta WP”

Pengenaan PPN sembako bisa memperbesar naiknya gini rasio

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun juga semakin meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rasio gini pada bulan September 2020 sebesar 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, rasio gini dihitung dengan kategori berdasar distribusi pengeluaran antar kelompok 20% teratas dan 40% terbawah. Karena dilihat dari sisi distribusi pengeluaran orang kaya naik maka solusinya adalah pajak untuk penghasilan di atas 500 juta harus dinaikkan.

Continue reading “Pengenaan PPN sembako bisa memperbesar naiknya gini rasio”

Penyebab PPN baru berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Rencana pemerintah mengerek tarif sekaligus memperluas objek barang dan jasa kena pajak pertambahan nilai (PPN) bisa berdampak terhadap ekonomi. Aliran dana investor ke dalam negeri berpotensi terhambat.

Dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari tarif yang berlaku saat ini 10%.

Di saat yang sama, pemerintah memberlakukan skema PPN multitarif, dengan tarif paling rendah 5% untuk barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan tarif tertinggi 25% untuk barang atau jasa super mewah.

Pemerintah pun berencana memperluas objek PPN termasuk barang kebutuhan pokok atau sembako dan barang pertambangan serta beberapa jenis jasa, seperti jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, juga pendidikan.

Continue reading “Penyebab PPN baru berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia”

Kerek penerimaan pajak, Kemenkeu mulai keker PPh dan PPN orang super kaya

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah kini tengah menyiapkan strategi guna mengoptimalkan setoran pajak dari High Wealth Individual (HWI) atau orang super kaya. Caranya dengan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) lebih tinggi dari wajib pajak lainnya.

Untuk itu pemerintah menyusun perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini. Sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Dalam draf perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah akan menambah satu lapisan penghasilan kena pajak yakni bagi pendapatan yang di atas Rp 5 miliar dalam setahun akan dikenai tarif PPh orang pribadi (OP) sebesar 35%.  

Padahal dengan aturan yang berlaku sekarang, dari total empat layer, lapisan teratas yakni untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun dengan tarif PPh OP sebesar 30%. Artinya, untuk para miliarder di atas Rp 5 miliar nantinya bakal ada kenaikan tarif pajak penghasilan. 

“Itu hanya sedikit sekali orang yang masuk di kelompok ini. Tapi, mayoritas masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah baik dari sisi bracket maupun tarifnya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga meningkatkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Secara bersamaan pemerintah juga memperluas objek kena pajak baik berupa barang atau jasa. Misalnya, rencana pemungutan PPN atas jasa pendidikan.

Dalam konteks HWI, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Publik Yustinus Prastowo menjelaskan untuk sekolah mahal maka akan dikenakan tarif PPN normal. Artinya, sekolah para orang super kaya kemungkinan dibandrol PPN 12%.

Nah, di saat yang bersamaan selain meningkatkan tarif PPN, pemerintah juga bakal menerapkan skema PPN multi tarif antara lain 5% untuk barang/jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, sebesar 25% untuk barang/jasa super mewah.  

Misalnya private jet atau kapal pesiar maka dikenakan tarif PPN sebesar 25%. Kendati demikian, rencananya tarif tinggi PPN tersebut akan mereduksi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas barang-barang super mewah tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan rencana kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya aspek ability to pay dan aspek keadilan. Hal ini sejalan dengan asas gotong royong yang merupakan prinsip dari kehidupan bernegara di Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa pengenaan tarif PPh OP atas lapisan tertentu sebesar 35% serta skema multi tarif dalam UU PPN merupakan bagian dari RUU KUP yang masih menunggu pembahasan,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (11/6). 

Neilmaldrin menambahkan agar menutup peluang adanya penghindaran pajak oleh para WP HWI, pihaknya hingga saat ini terus melakukan penguatan aturan dan sistem perpajakan, sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi dan teknologi melalui reformasi perpajakan. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar setuju dengan adanya rencana lapisan PPh OP baru dengan tarif pajak 35%. “Penambah jumlah bracket menjadi sebuah keharusan, baik dari segi keadilan maupun untuk optimalisasi. Kalau kita berbicara timing, justru ini waktu yang tepat,” ujar dia. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan dalam hal perluasan objek PPN di sektor pendidikan sudah cukup adil.

Sekolah internasional misalnya yang dengan biaya Rp 300 juta per semester maka dikenakan tarif normal sebesar 12% sejalan dengan rencana kenaikan tarif normal.  

“Berartikan hanya bertambah Rp 36 juta, karena orang yang menyekolahkan anaknya dengan biaya tersebut tentu orang kaya/super kaya. Jadi sesuai dengan asas ability to pay,” kata Prianto.

Sumber: Klik Disini

Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengatur ulang ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay para pembayar pajak.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Berdasarkan perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id tersebut menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.

Continue reading “Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%”

Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah mengajukan kebijakan fiskal baru sebagai perluasan objek pajak antara lain terhadap barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 

Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini diharapkan akan segera dibahas tahun ini oleh pemerintah bersama DPR RI, karena sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Adapun klausul tersebut telah mengubah Pasal 4A dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Continue reading “Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN”

Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). 

Dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, aturan tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. 

“Namun, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 tersebut, dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%,” tulis pemerintah dalam draf tersebut. 

Continue reading “Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%”

Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sedang berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam draft dokumen perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, terlihat bawah pemerintah berniat mengerek tarif PPN menjadi 12%. 

Dalam revisi UU tersebut, pemerintah juga berniat mengenakan PPN multi tarif. Selain mengubah tarif PPN, ada enam reformasi perpajakan lainnya, yang berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).

Continue reading “Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak”

Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela

Jakarta, CNN Indonesia — 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan wacana program pengampunan pajak (tax amnesty) yang kembali bergulir di publik nanti tidak akan dilaksanakan seperti pada 2016 lalu. Namun, tax amnesty kali ini untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

“Intinya kami ingin fokus ke peningkatan kepatuhan sukarela agar dilakukan, bukan memberikan amnesti seperti pada 2016,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Menurut Yustinus, tax amnesty tidak akan dirancang seperti 2016 karena pada saat itu pemerintah benar-benar memberikan pengampunan yang masif kepada seluruh wajib pajak.

Continue reading “Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela”