DJP imbau WP Badan segera lapor reinvestasi PPh dividen agar dibebaskan dari pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau agar wajib pajak (WP) badan segera melaporkan reinvestasi pajak penghasilan (PPh) dividen supaya dibebaskan dari pungutan jenis pajak terkait. 

Adapun batas waktu pelaporannya yakni hingga 30 April 2021 atau bertepatan dengan batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2020.

Hal tersebut mengingat sebagaimana telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini kami sampaikan informasi berikut: 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, penghasilan setelah pajak dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri, atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, wajib melakukan investasi di Indonesia dan menyampaikan laporan realisasi investasi agar penghasilan tersebut mendapat pengecualian sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Terkecuali bagi WP Badan yang menerima atau memperoleh dividen dari dalam negeri tanpa syarat harus diinvestasikan.

Continue reading “DJP imbau WP Badan segera lapor reinvestasi PPh dividen agar dibebaskan dari pajak”

Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Ditjen Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Segera laporkan SPT Anda, karena ada denda dan hukuman jika tidak melaporkan SPT atau terlambat.

Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai saknsi baik berupa denda bahkan pidana.

Aturan terkait sanksi bagi wajib pajak yang tak melaporkan SPT Tahunannya pun tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Ccara Perpajakan (UU KUP). Meski demikian, di dalam Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 ddijelaskan, terdapat beberapa golongan wajib pajak yang tidak akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT.

Continue reading “Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT”

Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Apakah Anda sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020? Jika belum, sebaiknya segera bergegas. Pasalnya, pelaporan SPT 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2021 bagi Wajib Pajak Badan.

Melansir indonesia.go.id, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, pelaporan SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021 dan ditutup pada 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan pelaporannya diterima paling lambat 30 April 2021.

Terdapat tiga jenis formulir SPT PPh yang harus diisi oleh para pemilik NPWP. Pertama adalah formulir 1770SS yang diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan kotor tidak lebih dari Rp 60 juta. Di samping itu ia hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

Continue reading “Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online”

Dirjen Pajak beberkan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Tujuannya, untuk menggali potensi pajak dari para pelaku ekonomi digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di dunia maya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo membeberkan, Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital sebetulnya sudah dicanangkan sejak lalu dan kembali didorong untuk didirikan pada tahun ini.

Kata Suryo, dalam proses bisnis transaksi digital yang terus berkembang, maka otoritas melakukan pemetaan terhadap pelaku ekonomi digital. Termasuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Continue reading “Dirjen Pajak beberkan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital”

Siap-siap, tim pajak untuk menggali setoran dari ekonomi digital akan beroperasi

Berdasarkan draf rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajakakan menggali potensi ekonomi digital melalui pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan oleh Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital yakni menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemantauan kegiatan influencer. Caranya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak.

Nah, untuk mempermudah langkah Ditjen Pajak mengorek potensi ekonomi digital, otoritas pun akan menerbitkan regulasi, sebagai payung hukum. Misalnya tentang ILAP dan penyampaian data transaksi PMSE. 

Continue reading “Siap-siap, tim pajak untuk menggali setoran dari ekonomi digital akan beroperasi”

Bidik pelaku ekonomi digital, Ditjen Pajak bentuk tim khusus

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA.  Geliat aktivitas ekonomi digital saat ini, membuat otoritas putar otak untuk menggali potensi penerimaan pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan sederet strategi.   

Berdasarkan draf rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajak akan menggali potensi ekonomi digital melalui pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan oleh Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital yakni menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemantauan kegiatan influencer. Caranya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak. 

Direktor Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, mengatakan, influencer yang tergolong sebagai wajib pajak high wealth individual (HWI) tentu jumlahnya sedikit dibandingkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) secara umum.  

Continue reading “Bidik pelaku ekonomi digital, Ditjen Pajak bentuk tim khusus”

Pengamat Pajak: Penurunan ambang batas PPN mau tak mau jadi keharusan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji ketentuan ambang batas PKP atau threshold pajak pertambahan nilai (PPN).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, pengurangan ambang batas PKP saat ini mau tidak mau menjadi sebuah keharusan.

“Ambang batas PKP di Indonesia sudah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju dan negara Asia lainnya,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (14/3).

Fajry mengatakan, bila dibandingkan dengan negara-negara OECD pun, threshold Indonesia 4,8 kali lebih besar. Pun disesuaikan dengan PDB per kapita, menjadi 29 kali lebih besar dari negara-negara OECD tersebut.

Continue reading “Pengamat Pajak: Penurunan ambang batas PPN mau tak mau jadi keharusan”

Ini upaya DJP perbaiki kemudahan pembayaran pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis penilaian kemudahan membayar pajak dalam ease of doing business (EoDB) 2021 membaik.  

Sebelumnya dalam laporan EoDB 2020, untuk kategori kemudahan membayar pajak, score Indonesia naik dari 68,4 menjadi 75,8 sehingga posisi Indonesia berada di peringkat 81. Dengan segala perbaikan yang ada, termasuk dari sisi perpajakan, pemerintah berharap EoDB 2021 berada di peringkat 60 dunia, naik dari EoDB 2020 yang berada di posisi 72.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan pihaknya senantiasa melakukan reformasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang, di antaranya adalah melalui e-filing dan e-billing.

Continue reading “Ini upaya DJP perbaiki kemudahan pembayaran pajak”

Pertimbangan pemerintah mengkaji ketentuan ambang batas PPN

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji ketentuan ambang batas atau threshold pajak pertambahan nilai (PPN). Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, jumlah penerimaan pajak yang hilang dan dampak apabila threshold diturunkan. 

Berdasarkan pemaparan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada Rabu (10/3) antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR  yang dihimpun Kontan.co.id, menunjukkan dari evaluasi tersebut, ada tiga hasil yang didapat pemerintah. 

Pertama, threshold PPN Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kedua, tingginya threshold PPN tersebut menyebabkan terjadinya bunching effect. 

Ketiga, simulasi beberapa skenario penurunan threshold menunjukkan potensi peningkatan penerimaan pajak dan dampaknya terhadap indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun sejak tahun 2014, batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN saat ini sebesar Rp 4,8 miliar setahun. Naik dari sebelumnya yang hanya Rp 600 juta setahun. 

Continue reading “Pertimbangan pemerintah mengkaji ketentuan ambang batas PPN”

Kejar target penerimaan, Ditjen Pajak bidik tiga sektor usaha ini

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Guna mengejar target penerimaan pada tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menggali potensi penerimaan dari sektor makanan dan minuman (mamin), farmasi, dan alat kesehatan. 

Agenda tersebut didasari atas tinjauan pemerintah, bahwa selama pandemi virus corona, justru ketiga sektor tersebut terdampak positif. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan sektor mamin memang punya potensi penerimaan pajak yang tinggi. Karena konsumsi masyarakat terhadap mamin masih tumbuh positif selama pandemi. 

Sedangkan untuk sektor farmasi, tidak semuanya berhadapan mendapatkan berkah dari pandemi, seperti multivitamin yang cenderung stagnan. Sementara untuk alat kesehatan, meskipun tumbuh namun kontribusinya tidak terlalu besar, sehingga tidak bisa menjadi tumpuan penerimaan pajak. 

Continue reading “Kejar target penerimaan, Ditjen Pajak bidik tiga sektor usaha ini”