Sistem TIK Ditjen Pajak semakin buruk

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sistem Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin buruk pada tahun lalu. Guna memperbaiki pelayanan pajak di tahun ini, otoritas telah melakukan berbagai perbaikan sistem TIK.

Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Pajak 2020 realisasi tingkat downtime sistem TIK untuk tahun 2020 sebesar 0,0087%. Angka tersebut naik 0,0056% dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang hanya 0,0031%. 

“Kenaikan tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas sistem manajemen informasi pada tahun 2020,” sebagaimana dikutip dalam Laporan Kinerja Ditjen Pajak yang baru dirilis pekan lalu. 

Ditjen Pajak mengklaim hal itu disebabkan karena beberapa server tidak bisa diakses. Namun masih di bawah ambang batas yang dapat ditoleransi yaitu 0,10%. Pemburukan sistem TIK Ditjen Pajak diukur dari penggunaan pelayanan pajak pada e-filing, e-faktur, e-bupot, e-registration, e-billing, dan situs pajak.go.id.

Continue reading “Sistem TIK Ditjen Pajak semakin buruk”

Strategi Ditjen Pajak mengejar para wajib pajak berbasis digital

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Wajib pajak orang kaya atau High Wealth Individual (HWI) yang melakukan aktivitas ekonomi berbasis digital, akan menjadi salah satu target kantor pajak untuk mengejar target penerimaan di akhir 2021.

Agenda tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2020. Pelaksanaan aksi tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran aktivitas ekonomi. 

DJP mengkaji berdasarkan perkembangan kondisi yang terjadi di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, kegiatan yang dilakukan melalui tatap muka bergeser ke arah virtual yang memanfaatkan teknologi informasi.

Setali tiga uang, kegiatan tersebut melahirkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang menghasilkan pendapatan bagi para pelakunya. Sehingga, penghasilan HWI digital ikut menggeliat. 

Continue reading “Strategi Ditjen Pajak mengejar para wajib pajak berbasis digital”

Dalam sebulan realisasi penerimaan pajak minus 15,3% yoy

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan pada Januari lalu realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 68,5 triliun. Dalam waktu satu bulan, penerimaan utama negara itu kontraksi 15,3% year on year (yoy).

Adapun pencapaian tersebut baru mencapai 5,6% dari outlook penerimaan pajak akhir tahun ini sebesar Rp 1.229,6 triliun. Secara rinci, realisasi penerimaan pajak pada bulan lalu tersebar dalam dua pos besar.

Pertama, realisasi pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 2,3 triliun. Angka tersebut minus hingga 19,8% yoy dibandingkan posisi pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,9 triliun.

Kedua, pajak nonmigas mencatatkan realisasi sebesar Rp 66,1 triliun, minus 15,2% secara tahunan dibandingkan realisasi per Januari 2021 sebesar Rp 77,9 triliun. Adapun pajak nonmigas disumbang dari empat jenis pajak.

Continue reading “Dalam sebulan realisasi penerimaan pajak minus 15,3% yoy”

CITA: Reformasi PPN akan beri kemudahan berusaha bagi wajib pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai reformasi aturan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan oleh pemerintah akan mampu mendorong kemudahan berusaha bagi para wajib pajak (WP).

Adapun reformasi PPN teranyar dituangkan dalam aturan turunan UU 11/2020 yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. Beleid ini mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Dalam hal relaksasi hak pengkreditan pajak masukan, pemerintah mengatur tiga ketentuan baru. Pertama,dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan deemed pajak masukan 80%.

Kedua, pajak masukan tidak dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT), dan apabila ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan sesuai dengan bukti faktur pajak yang dimiliki.

Continue reading “CITA: Reformasi PPN akan beri kemudahan berusaha bagi wajib pajak”

Inilah panduan komplit pelaporan SPT pajak tahunan tahun 2020

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menutup periode penyampaian laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( PPh) Tahun Pajak 2020 pada 31 Maret 2021 mendatang. Sebelum batas akhir, segera laporkan SPT pajak. Berikut panduan pengisian dan penyampaikan laporan SPT pajak.

Wajib Pajak (WP) diharapkan dapat melaporkan SPT ini sebelum tenggat waktu yakni, 31 Maret 2021 untuk WP orang pribadi dan WP badan pada April 2021 mendatang. Melansir dari laman Ditjen Pajak ( DJP), pajak.go.id, dalam ketentuan mengenai perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan dan insentif pajak untuk WP terdampak Covid-19 tidak mengubah jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh.

Oleh karena itu, pelaporan SPT ini wajib, mengingat sanksi yang bisa dikenakan jika tidak melaporkan SPT berupa denda senilai Rp 100 ribu satu kali untuk setiap keterlambatan. Sanksi denda tersebut seperti diatur dalam Undang-Undang KUP Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 yang menerangkan jika SPT PPh tidak disampaikan maka akan didenda Rp 100 ribu untuk orang pribadi dan Rp 1 juta untuk WP badan.

Continue reading “Inilah panduan komplit pelaporan SPT pajak tahunan tahun 2020”

Pemerintah bebaskan PPnBM kendaraan bermotor, berikut daftar tarifnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah bakal membebaskan pajak penjualan atas barang mewah alias PPnBM untuk kendaraan bermotor mulai Maret 2021. Tujuannya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri otomotif yang terdampak pandemi Covid-19 paling besar.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif tersebut selama sembilan bulan yang berlangsung dalam tiga tahap. Setiap tahap berlaku tiga bulan. 

Pemerintah akan membebaskan PPnBM pada tahap pertama, Maret-Mei. Kemudian, tahap kedua, Juni-Agustus, pemberian diskon PPnBM sebesar 50%. Lalu, diskon PPnBM 25% pada tahap ketiga, September-November.  

Continue reading “Pemerintah bebaskan PPnBM kendaraan bermotor, berikut daftar tarifnya”

Pusing Lapor SPT Tahunan 2020? Ini Cara Mudah Enggak Pakai Ribet

Bisnis.com, JAKARTA – Mulai bulan ini, wajib pajak sudah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020.

Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.

Dikutip dari situs pajak.go.id, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.

Direktorat Jenderal Pajak menyarankan agar pelaporan lebih mudah, masyarakat dapat mengunakan e-Filing dan e-Form.

“Saudara dapat secara mandiri melakukan pengisian SPT tanpa tatap muka dengan panduan yang ada di laman www.pajak.go.id/lapor-tahunan,” ujar Ditjen Pajak dalam email pemberitahuan yang dikutip Bisnis, Minggu (7/2/2021).

Continue reading “Pusing Lapor SPT Tahunan 2020? Ini Cara Mudah Enggak Pakai Ribet”

Ditjen Pajak jabarkan sejumlah tantangan penerimaan pajak pada 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi virus corona masih menjadi permasalahan utama ekonomi hingga saat ini. Namun, pemerintah tetap bergerak memberikan stimulus dan insentif fiskal agar ekonomi bisa bertahan. Hanya saja, langkah tersebut akan memberikan konsekuensi terhadap penerimaan pajak.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif pajak yang diberikan kepada para wajib pajak akan menjadi tantangan baru di tahun ini. Yoga mencatat, setidaknya ada dua poin besar yang akan memengaruhi penerimaan pajak.

Pertama, perpanjangan insentif pajak dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang  Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid ini memberikan enam insentif pajak hingga 30 Juni 2021.

Continue reading “Ditjen Pajak jabarkan sejumlah tantangan penerimaan pajak pada 2021”

Simak 5 hal yang perlu diketahui soal pajak pulsa, kartu perdana, dan token listrik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berlaku mulai hari ini, Senin (1/2/2021), Pemerintah memberlakukan pembaruan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. 

Perbincangan soal pembaruan pungutan pajak pulsa hingga token listrik ini ramai dibahas publik. Ada sejumlah anggapan yang dianggap tidak tepat. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberi klarifikasi dan penjelasan mengenai pembaruan pungutan pajak ini. 

Juru Bicara Kemenkeu Rahayu Puspasari, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (30/1/2021), menegaskan, tidak ada jenis ataupun obyek pajak baru dalam aturan tersebut. 

Berikut sejumlah hal yang perlu diketahui dan dipahami soal pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer: 

Continue reading “Simak 5 hal yang perlu diketahui soal pajak pulsa, kartu perdana, dan token listrik”

Sri Mulyani tegaskan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token dan voucer!

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan dan penghitungan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. 

Bendahara Negara itu pun menegaskan aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan ( PPh). 

Pengenaan Pajak berupa PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucher sebelumnya sudah berlaku. Sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru. 

Menurut Menkeu, selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. “Jadi tidak tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa token listrik dan voucer,” tegasnya. 

Continue reading “Sri Mulyani tegaskan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token dan voucer!”