Ingat! Ketentuan Pajak Penghasilan Ini Berlaku Tahun Depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Memasuki akhir tahun 2021, berarti semakin dekat dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rencananya, pemerintah akan mengimplementasikan UU HPP ini pada tahun 2022.

Salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat dalam UU HPP ini adalah terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perubahan kebijakan terkait PPh ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpihak pada kelompok menengah ke bawah.

Continue reading “Ingat! Ketentuan Pajak Penghasilan Ini Berlaku Tahun Depan”

Keberadaan UU HPP diprediksi kerek penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 139 triliun

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Adanya Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diperkirakan akan menambah pendapatan pajak negara tahun 2022 sebesar Rp 139 triliun.

Ekonom Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menyebut, penerapan undang-undang HPP ini diperkirakan akan menambah pendapatan pajak pemerintah sebesar Rp 139 triliun di tahun 2022.

Continue reading “Keberadaan UU HPP diprediksi kerek penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 139 triliun”

Restitusi pajak tembus Rp 176 triliun per akhir Oktober 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat restitusi pajak sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp 176,21 triliun. Angka ini melonjak 13,29% year on year (yoy) dari realisasi sama di tahun lalu yang hanya Rp 152,8 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, restitusi pajak merupakan hak setiap wajib pajak (WP). Meskipun dengan adanya pengembalian pajak dari jumlah yang dibayarkan WP itu berdapak pada potensi penerimaan negara.

Continue reading “Restitusi pajak tembus Rp 176 triliun per akhir Oktober 2021”

Meterai elektronik beri kemudahan bayar pajak dokumen elektronik

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pada 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan perundangan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengawasan penerimaan perpajakan negara seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik di masyarakat. 

Selain itu, keberadaan meterai elektronik juga sebagai salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait administrasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pengenaan bea meterai secara lebih transparan, paperless, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional

Continue reading “Meterai elektronik beri kemudahan bayar pajak dokumen elektronik”

Pemerintah mensyaratkan dana tax amnesty jilid II bisa diinvestasikan ke modal usaha

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Salah satu, hal yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak (WP) yakni tarif pajak rendah bila hartanya diinvestasikan di dalam negeri.

Adapun pelaksanaan PPS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS terdiri dari dua skema.

Continue reading “Pemerintah mensyaratkan dana tax amnesty jilid II bisa diinvestasikan ke modal usaha”

Tak ingin wajib pajak dipenjara, Ditjen Pajak revisi aturan hukum perpajakan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi aturan hukum perpajakan yakni dengan merelaksasi sanksi administrasi.

Kasubdit Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan tujuannya agar wajib pajak (WP) dapat mengembalikan kerugian negara daripada harus menelan konsekuensi atas tindakanya hingga berujung dipenjara.

Continue reading “Tak ingin wajib pajak dipenjara, Ditjen Pajak revisi aturan hukum perpajakan”

Penerimaan pajak ditopang sektor pengolahan dan perdagangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerimaan pajak terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tren positif penerimaan utama negara tersebut tersokong hasil setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat, sampai dengan akhir Oktober 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 953,6 triliun,  tumbuh 15,3% year on year (yoy). Pencapaian ini setara dengan 77,6% dari target keseluruhan tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Continue reading “Penerimaan pajak ditopang sektor pengolahan dan perdagangan”

Setelah PPN, kini pemerintah kerek tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Beban pajak yang akan ditanggung akan masyarakat semakin berat. Pasca pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang akan dimulai 1 April 2022, kini giliran tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasalnya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), batas atas tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%.

Continue reading “Setelah PPN, kini pemerintah kerek tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan”