Ditjen Pajak jabarkan sejumlah tantangan penerimaan pajak pada 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi virus corona masih menjadi permasalahan utama ekonomi hingga saat ini. Namun, pemerintah tetap bergerak memberikan stimulus dan insentif fiskal agar ekonomi bisa bertahan. Hanya saja, langkah tersebut akan memberikan konsekuensi terhadap penerimaan pajak.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif pajak yang diberikan kepada para wajib pajak akan menjadi tantangan baru di tahun ini. Yoga mencatat, setidaknya ada dua poin besar yang akan memengaruhi penerimaan pajak.

Pertama, perpanjangan insentif pajak dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang  Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid ini memberikan enam insentif pajak hingga 30 Juni 2021.

Continue reading “Ditjen Pajak jabarkan sejumlah tantangan penerimaan pajak pada 2021”

Simak 5 hal yang perlu diketahui soal pajak pulsa, kartu perdana, dan token listrik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berlaku mulai hari ini, Senin (1/2/2021), Pemerintah memberlakukan pembaruan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. 

Perbincangan soal pembaruan pungutan pajak pulsa hingga token listrik ini ramai dibahas publik. Ada sejumlah anggapan yang dianggap tidak tepat. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberi klarifikasi dan penjelasan mengenai pembaruan pungutan pajak ini. 

Juru Bicara Kemenkeu Rahayu Puspasari, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (30/1/2021), menegaskan, tidak ada jenis ataupun obyek pajak baru dalam aturan tersebut. 

Berikut sejumlah hal yang perlu diketahui dan dipahami soal pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer: 

Continue reading “Simak 5 hal yang perlu diketahui soal pajak pulsa, kartu perdana, dan token listrik”

Sri Mulyani tegaskan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token dan voucer!

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan dan penghitungan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. 

Bendahara Negara itu pun menegaskan aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan ( PPh). 

Pengenaan Pajak berupa PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucher sebelumnya sudah berlaku. Sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru. 

Menurut Menkeu, selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. “Jadi tidak tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa token listrik dan voucer,” tegasnya. 

Continue reading “Sri Mulyani tegaskan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token dan voucer!”

Ditjen Pajak pastikan PPN dan PPh atas pulsa & token tak pengaruhi harga di konsumen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Beleid ini terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 6/PMK.03/2021, dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama memastikan ketentuan ini tidak memengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, maupun voucer. “Perlu ditegaskan bahwa pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa/kartu perdana/token listrik/voucer sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru,” ujar Hestu dalam keterangan, Jumat (29/1).

Continue reading “Ditjen Pajak pastikan PPN dan PPh atas pulsa & token tak pengaruhi harga di konsumen”

SPT PPh badan berpotensi banyak yang tidak melaporkan laba, ini kata pengamat pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya memperkirakan laporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2020 yang akan dilaporkan oleh wajib pajak (WP) badan tidak mengindikasikan keuntungan perusahaan di tahun lalu. Ini sejalan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan dunia usaha akibat dampak pandemi virus corona.

“Memang ini tantangan di tahun ini. Risiko penerimaan pajak tahun lalu WP badan banyak tertekan di SPT Tahunan 2020 yang akan disampaikan hingga April nanti, akan banyak WP melaporkan tidak laba,” kata Yoga dalam acara yang bertajuk Kebijakan Pajak 2021 secara daring, Kamis (28/1).

Alhasil, Yoga mengatakan, data di SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 itu, akan memengaruhi pembayaran massa pajak para WP Badan dalam setoran PPh Pasal 25 pada 2021. Sekaligus, berdampak terhadap penerimaan PPh kurang bayar atau PPh Pasal 29.

Continue reading “SPT PPh badan berpotensi banyak yang tidak melaporkan laba, ini kata pengamat pajak”

Kartu NPWP hilang atau rusak? Ini cara cetak ulang kartu NPWP secara online

KONTAN.CO.ID – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Meski demikian, terkadang wajib pajak mengalami kasus NPWP hilang atau rusak. 

Kartu NPWP yang rusak atau hilang bisa wajib pajak mintakan untuk dicetak ulang. Lantas, bagaimana cara cetak ulang NPWP yang hilang atau rusak? 

Cara dan syarat mencetak ulang kartu NPWP 

Dirangkum dari laman resmi DJP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan cetak ulang kartu NPWP ini di KPP terdekat. 

Wajib pajak cukup membawa KTP asli, mengisi permohonan, dan akan mendapatkan kartu NPWP yang baru. Data yang tercantum di kartu NPWP sesuai dengan data yang ada di master file Direktorat Jenderal Pajak.

Continue reading “Kartu NPWP hilang atau rusak? Ini cara cetak ulang kartu NPWP secara online”

Pemerintah perbarui beberapa aturan PPh pasal 26, PPN, dan tata cara perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah memperbarui aturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26, ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN), dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Tujuannya untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sebagaimana visi pemerintahan saat ini.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Beleid ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal PPh Pasal 26, pemerintah akan memberikan relaksasi pungutan pajak atas bunga obligasi internasional lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mematok tarif sebesar 20%. Tarif PPh Pasal 26 atas surat utang internasional itu juga bisa disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty.

Continue reading “Pemerintah perbarui beberapa aturan PPh pasal 26, PPN, dan tata cara perpajakan”

Menkeu perpanjang pembebasan PPN dan PPh 22 industri farmasi hingga 31 Desember 2021

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang pembebasan atas pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk industri farmasi hingga 31 Desember 2021. Tujuannya untuk mendukung pengadaan vaksin corona, hingga program vaksinasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Beleid ini mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2021.

PMK 239/2020 menyebutkan pembebasan PPN diberikan untuk industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Continue reading “Menkeu perpanjang pembebasan PPN dan PPh 22 industri farmasi hingga 31 Desember 2021”

Pemerintah dorong penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan 85,65 persen dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. 

“Kita tetap akan mendorong seluruh kantor-kantor wilayah (Kanwil) dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk bisa sedekat mungkin mencapai target meskipun kita tahu kondisi perekonomian tidak mudah,” kata Menkeu dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (23/12/2020). 

Sri Mulyani menyebutkan terdapat 49 KPP yang telah mencapai target penerimaan pajak. Bahkan, beberapa KPP berhasil mencatat penerimaan lebih dari 100 persen. Sedangkan 6 Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) diproyeksikan akan mencapai target penerimaan hingga akhir tahun 2020. Sementara, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mencapai 76,86 persen. 

Continue reading “Pemerintah dorong penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan digital”

Pemerintah pusat akan intervensi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2021

KONTAN.CO.ID –   JAKARTA. Pemerintah pusat (pempus) mulai tahun depan akan mengintervensi mekanisme pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Nantinya pempus akan menyesuaikan tarif bahkan menghapus jenis PDRD. 

Agenda tersebut sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PDRD. Aturan ini merupakan karpet merah untuk proyek strategis nasional (PSN).

Harapannya, biaya infrastruktur PSN bisa semakin mini. Dus, saat proyek-proyek PSN tuntas, diperkirakan bisa memotong cost logistik, sehingga mampu mendorong perekonomian dalam negeri.    

Continue reading “Pemerintah pusat akan intervensi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2021”