Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengatur ulang ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay para pembayar pajak.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Berdasarkan perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id tersebut menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.

Continue reading “Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%”

Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah mengajukan kebijakan fiskal baru sebagai perluasan objek pajak antara lain terhadap barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 

Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini diharapkan akan segera dibahas tahun ini oleh pemerintah bersama DPR RI, karena sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Adapun klausul tersebut telah mengubah Pasal 4A dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Continue reading “Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN”

Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). 

Dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, aturan tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. 

“Namun, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 tersebut, dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%,” tulis pemerintah dalam draf tersebut. 

Continue reading “Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%”

Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sedang berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam draft dokumen perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, terlihat bawah pemerintah berniat mengerek tarif PPN menjadi 12%. 

Dalam revisi UU tersebut, pemerintah juga berniat mengenakan PPN multi tarif. Selain mengubah tarif PPN, ada enam reformasi perpajakan lainnya, yang berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).

Continue reading “Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak”

Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela

Jakarta, CNN Indonesia — 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan wacana program pengampunan pajak (tax amnesty) yang kembali bergulir di publik nanti tidak akan dilaksanakan seperti pada 2016 lalu. Namun, tax amnesty kali ini untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

“Intinya kami ingin fokus ke peningkatan kepatuhan sukarela agar dilakukan, bukan memberikan amnesti seperti pada 2016,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Menurut Yustinus, tax amnesty tidak akan dirancang seperti 2016 karena pada saat itu pemerintah benar-benar memberikan pengampunan yang masif kepada seluruh wajib pajak.

Continue reading “Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela”

Setoran PPN perusahaan digital tembus Rp 2,01 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perusahaan digital yang berada dalam lingkup perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 2,01 triliun. 

Angka tersebut merupakan realisasi pajak konsumen yang didapat sejak awal Juli  2020 hingga akhir Mei 2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi PPN itu berasal dari 50 perusahaan digital.

Continue reading “Setoran PPN perusahaan digital tembus Rp 2,01 triliun”

Insentif pajak pada 2022 bakal lebih selektif, Sri Mulyani beberkan syaratnya

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah bakal lebih selektif dan terukur dalam memberikan insentif pajak di tahu depan.

Bendahara Negara itu menyebut insentif pajak hanya akan diberikan kepada kegiatan ekonomi strategis yang memberikan efek berganda. 

“Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Menteri Investasi/BKPM di dalam terus meneliti apakah insentif fiskal benar-benar digunakan dan efektif,” katanya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (31/5). 

Di sisi lain, Sri Mulyani tak segan akan mencabut insentif pajak apabila ternyata tidak berdampak optimal terhadap kinerja perusahaan. Kendati begitu, pemerintah akan mengkajinya terlebih dahulu.

Continue reading “Insentif pajak pada 2022 bakal lebih selektif, Sri Mulyani beberkan syaratnya”

Perbaiki data wajib pajak, Menkeu Sri Mulyani akan integrasikan NIK dan NPWP

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berkomitmen membangun sistem data perpajakan yang terintegrasi. Sejalan dengan inisiatif pemerintah pada program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019, sistem data perpajakan akan menggunakan common identifier.

“Saat ini sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari nomor induk kependudukan NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Webinar Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat (28/5).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, DJP memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). Total 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional diperoleh dan digunakan DJP untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko.

Continue reading “Perbaiki data wajib pajak, Menkeu Sri Mulyani akan integrasikan NIK dan NPWP”

Setoran pajak lima sektor usaha ini mulai positif terdongkrak pemulihan ekonomi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sangat dirasakan pada April lalu. Hal itu pun berdampak pada setoran pajak lima sektor usaha yang mulai masuk di zona positif.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan pada April 2021 industri pengolahan tumbuh 7,63% year on year (yoy).  Kemudian, sektor perdagangan tumbuh 16,51% yoy. 

Lalu, sektor konstruksi dan real estat naik 1,59% yoy. Selanjutnya sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 2,41% yoy. Terakhir, sektor jasa perusahaan tumbuh tipis 0,82% yoy.

“Seluruh sektor setidaknya menunjukkan ada perbaikan pada bulan April, yang masih menurun pertambangan, jasa perusahaan sudah mulai tumbuh sedikit, tapi informasi teknologi malah justru mengalami penurunan,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN April, Selasa (25/5).

Continue reading “Setoran pajak lima sektor usaha ini mulai positif terdongkrak pemulihan ekonomi”

Skema tarif PPh orang pribadi akan diubah, berikut usulan dari pengamat pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengatur strategi untuk sumber penerimaan pajak baru di tahun depan. Salah satunya dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh OP. Tujuannya, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi menilai tahun depan merupakan momentum yang pas bagi pemerintah meningkatkan tarif PPh OP untuk mendorong penerimaan pajak. Hal ini mempertimbangkan bahwa untuk penghasilan orang super kaya cenderung tidak terdampak pandemi virus corona. Apalagi tahun ini ekonomi sudah mulai membaik.

Continue reading “Skema tarif PPh orang pribadi akan diubah, berikut usulan dari pengamat pajak”