Sri Mulyani akan ubah tarif PPh Orang Pribadi dan tambah layer pendapatan kena pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengatur strategi untuk sumber penerimaan pajak baru di tahun depan. Salah satunya dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh OP. Tujuannya, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

Lebih lanjut, rencana tersebut berbarengan dengan peningkatan kualitas basis data, pelayanan, dan simplifikasi administrasi para wajib pajak orang pribadi.

Sehingga, harapannya penggalian potensi dan peningkatan administrasi pengelolaan PPh OP bisa mempertebal penerimaan pajak di tahun depan.

Continue reading “Sri Mulyani akan ubah tarif PPh Orang Pribadi dan tambah layer pendapatan kena pajak”

Makin populer, pemerintah bakal tarik pajak dari kripto

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kepopuleran cryptocurrency yang terus menanjak di dalam negeri membuat transaksi mata uang digital ini semakin marak di Indonesia. Pemerintah pun bersiap untuk mengambil kesempatan dengan akan menarik pajak atas aset kripto tersebut. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, aset kripto merupakan barang baru di Indonesia. Untuk itu pihaknya akan mendalami lebih lanjut jenis pajak apa yang akan diterapkan.

Kata Suryo, otoritas fiskal kini tengah membahas model bisnis kripto. Dia menyebut, kripto bisa dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila dianggap sebagai mata uang atau alat tukar atas barang/jasa.

Continue reading “Makin populer, pemerintah bakal tarik pajak dari kripto”

Bersiaplah tarif PPN bakal naik tahun depan, pemerintah buka dua opsi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Bila tak ada arah melintang, kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun depan. Tujuannya untuk mengejar target penerimaan negara 2022.

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, menyampaikan saat ini otoritas fiskal tengah mengkaji penerapan tarif PPN. Suryo bilang ada dua skema yang tengah dibahas. 

Pertama, single tarif PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tarif PPN berada direntang 5% hingga 15%. Makanya aturan saat ini tarif PPN sebesar 10%. 

Continue reading “Bersiaplah tarif PPN bakal naik tahun depan, pemerintah buka dua opsi”

Melihat dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah punya rencana untuk meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di tahun depan. Namun kebijakan itu justru akan membuat kenaikan inflasi.

Pemerintah Indonesia sekiranya bisa memetik pelajaran dari Arab Saudi. Tahun lalu pemerintah Arab Saudi meningkatkan tarif PPN dari 5% menjadi 15% yang berlaku pada Juni 2020.

Melansir data badan statistisk Arab Saudi, kebijakan fiskal itu membuat inflasi pada Juli 2020 sebesar 6,1% year on year (yoy), melonjak dari posisi Juni yang hanya 0,5%.

Bahkan hingga kini, inflasi di Arab Saudi berada di level 5% pada akhir April 2021. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN, maka akan ada dampak ke inflasi karena sebagian beban akan ditanggung oleh konsumen.

Continue reading “Melihat dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi”

Siap-siap, transaksi kripto bakal kena pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pedagangan mata uang digital atau kripto mulai menggeliat beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun mengendus transaksi itu berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Dus, rencananya kripto akan dipungut pajak.

Kepala Badan Pengawan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengatakan pengenaan pajak atas kripto akan pararel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi para pedagang bitcoin dan kawan-kawannya. Saat ini ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Sebagai gambarannya, pungutan pajak transaksi atas kripto nantinya akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto. 

Namun, Sidharta menyampaikan aturan tersebut masih dalam proses kajian oleh otoritas fiskal.

Continue reading “Siap-siap, transaksi kripto bakal kena pajak”

Batas waktu tinggal dua pekan, WP badan yang lapor SPT tahunan baru 22,5%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Batas waktu lapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak (WP) badan tinggal dua pekan ke depan, yakni pada 30 April 2021. Namun, korporasi yang melaporkan kewajiban perpajakannya baru mencapai 22,6% dari total pajak badan yang wajib lapor. 

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan hingga 15 April 2021 jumlah SPT Tahunan PPh 2020 untuk WP Badan yang telah dilaporkan tercatat sebanyak 373.500. Angka tersebut jauh dari wajib pajak badan terdaftar di otoritas yakni 1,65 juta.

Secara menyeluruh, total SPT Tahunan yang telah masuk 11,6 juta. Selain WP Badan, sisanya berasal dari WP orang pribadi sebanyak 11,22 SPT Tahunan 2020. Total pencapaian itu pun belum mencapai target Ditjen Pajak yakni 15,2 juta SPT Tahunan 2020 atau dengan rasio kepatuhan 80%. Adapun total wajib pajak di Indonesia tercatat sebanyak 19 juta. 

Continue reading “Batas waktu tinggal dua pekan, WP badan yang lapor SPT tahunan baru 22,5%”

Menggali potensi pajak orang kaya bisa mengerek pendapatan negara saat pandemi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pajak orang kaya diyakino dapat menambah pundi-pundi penerimaan negara dalam kondisi tekanan pandemi. Setelah the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyarankan agar negara-negara di dunia menggali potensi tersebut, kini giliran International Monetary Fund (IMF) menyerukan hal serupa.

IMF dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021 menyarankan agar otoritas pajak memperluas basis pajak agar penerimaan pajak tidak terus membebani fiskal dalam proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus corona. 

IMF mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak progresif atas individu yang termasuk dalam ekonomi kelas atas atau kaya. Sebab, golongan masyarakat tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh krisis yang diakibatkan pandemi. 

Caranya melalui penyesuaian tarif pajak untuk kelompok penghasilan lapisan tertinggi. Kemudian, IMF juga mengimbau agar otoritas pajak meningkatkan pajak properti kelas premium, mengenakan pajak atas modal atau pajak transaksi keuangan, serta mengenakan pajak atas kekayaan.

Continue reading “Menggali potensi pajak orang kaya bisa mengerek pendapatan negara saat pandemi”

DJP imbau WP Badan segera lapor reinvestasi PPh dividen agar dibebaskan dari pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau agar wajib pajak (WP) badan segera melaporkan reinvestasi pajak penghasilan (PPh) dividen supaya dibebaskan dari pungutan jenis pajak terkait. 

Adapun batas waktu pelaporannya yakni hingga 30 April 2021 atau bertepatan dengan batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2020.

Hal tersebut mengingat sebagaimana telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini kami sampaikan informasi berikut: 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, penghasilan setelah pajak dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri, atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, wajib melakukan investasi di Indonesia dan menyampaikan laporan realisasi investasi agar penghasilan tersebut mendapat pengecualian sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Terkecuali bagi WP Badan yang menerima atau memperoleh dividen dari dalam negeri tanpa syarat harus diinvestasikan.

Continue reading “DJP imbau WP Badan segera lapor reinvestasi PPh dividen agar dibebaskan dari pajak”

Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Ditjen Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Segera laporkan SPT Anda, karena ada denda dan hukuman jika tidak melaporkan SPT atau terlambat.

Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai saknsi baik berupa denda bahkan pidana.

Aturan terkait sanksi bagi wajib pajak yang tak melaporkan SPT Tahunannya pun tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Ccara Perpajakan (UU KUP). Meski demikian, di dalam Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 ddijelaskan, terdapat beberapa golongan wajib pajak yang tidak akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT.

Continue reading “Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT”

Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Apakah Anda sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020? Jika belum, sebaiknya segera bergegas. Pasalnya, pelaporan SPT 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2021 bagi Wajib Pajak Badan.

Melansir indonesia.go.id, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, pelaporan SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021 dan ditutup pada 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan pelaporannya diterima paling lambat 30 April 2021.

Terdapat tiga jenis formulir SPT PPh yang harus diisi oleh para pemilik NPWP. Pertama adalah formulir 1770SS yang diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan kotor tidak lebih dari Rp 60 juta. Di samping itu ia hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

Continue reading “Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online”