Target penerimaan PPN tahun ini naik 21,8%, berikut strategi Ditjen Pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,5 triliun. Dari target penerimaan pajak tersebut, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp 655,39 triliun atau tumbuh 21,8% dari realisasi tahun 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Arif Yanuar mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak tak mengeluarkan kebijakan khusus untuk mencapai target penerimaan tahun ini. Menurutnya, Ditjen Pajak akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya.

“Tahun lalu cukup banyak perubahan peraturan-peraturan, yang kemudian hasilnya cukup positif untuk capaian 2018. Ini mungkin akan dilanjutkan,” tutur Yanuar, Rabu (30/1). Continue reading “Target penerimaan PPN tahun ini naik 21,8%, berikut strategi Ditjen Pajak”

Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan data wajib pajak (WP) dari automatic exchange of information (AEoI) diharapkan bisa menopang penerimaan pajak tahun ini.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, secara umum outlook penerimaan pajak 2019 cukup realistis, apalagi tren pertumbuhan penerimaan pajak 2018 sangat baik dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya.

“Selain itu sudah diterapkannya keterbukaan informasi rekening keuangan untuk tujuan pajak sejak April 2018 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017 dan Perjanjian Internasional ini akan mempengaruhi penerimaan pajak,” kata John dalam Outlook Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2019: Strategi dan Tantangannya di Universitas Indonesia, Senin (28/1/2019). Continue reading “Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019”

Tingkatkan layanan, Ditjen Pajak manfaatkan sistem pelaporan keuangan berbasis XBLR

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menandatangani nota kesepahaman dan perjajian kerjasama untuk pilot project penyampaian laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk legalitas pertukaran data online untuk mendukung inisiatif pembangunan basis data dengan teknologi big data.

Nota kesepahaman ini mencakup pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan kualitas layanan perpajakan, pengembangan penyampaian laporan keuangan wajib pajak badan yang terstandardisasi, pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan sosialisasi initial public offering (IPO) kepada calon perusahaan tercatat dan keterbukaan informasi atau data terkait hasil pelaporan laporan keuangan dari calon perusahaan tercatat. Continue reading “Tingkatkan layanan, Ditjen Pajak manfaatkan sistem pelaporan keuangan berbasis XBLR”

DJP targetkan sistem core tax rampung tahun 2023

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) targetkan core tax system selesai pada 2023. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengakui untuk pembangunan sistem ini memang membutuhkan waktu lumayan panjang.

Saat ini, kata Robert, DJP sedang melakukan tahap procurement agen atau bidding agen pengadaan. Agen ini nantinya bertugas untuk melaksanakan lelang sistem, sekaligus menentukan pemenangnya. “Kita membutuhkan konsultan untuk pengadaan, selesai Maret ini, setelah itu lelang,” jelas Robert saat ditemui Kontan.co.id di kantornya, Selasa (22/1).

Sehingga keseluruhan proses bidding ditargetkan selesai pada tahun ini. Kemudian pada 2020 akan memulai proses development system alias pengembangan sistem. Continue reading “DJP targetkan sistem core tax rampung tahun 2023”

Pengamat: Penurunan tarif PPh Badan mesti dilakukan hati-hati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Negara-negara di dunia kian berlomba menurunkan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan atau perusahaan. Di Indonesia, pemerintah pun menyatakan tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak perusahaan tersebut.

Namun, kebijakan penurunan tarif PPh badan dinilai mesti dilakukan dengan berhati-hati dan penuh perhitungan.

Peneliti Perpajakan DDTC Bawono Kristiaji tak menampik penurunan tarif PPh Badan memang menjadi tren di banyak negara, sesuai dengan data terbaru yang dirilis oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) baru-baru ini. Lembaga tersebut menunjukkan, rata-rata tarif PPh badan di dunia menurun dari sebelumnya 28,6% pada tahun 2000, menjadi 21,4% pada 2018.

“Alasan utamanya adalah menggenjot ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing dalam perebutan modal,” ujarnya, Senin (21/1). Continue reading “Pengamat: Penurunan tarif PPh Badan mesti dilakukan hati-hati”

Kebijakan PPh 22 efektif tekan impor barang sebesar 9,98%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat periode September-Desember 2018 terjadi penurunan impor barang sebesar 9,98%. Penurunan terjadi pada barang impor yang tadinya bertarif 2,5% menjadi 7,5%. Nilainya juga turun hingga 23%. Sedangkan untuk barang impor yang saat ini dikenakan tarif 10% mengalmai kenaikan nilai 4,44%.

Penurunan impor barang ini merupakan dampak dari kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam hal pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang impor yang ternyata cukup erfektif. Bahkan Kemkeu merilis, terjadi penurunan rata-rata impor harian. Untuk impor barang bahan turun 12,9%, sedangkan impor barang mewah turun 15,4%.

Lebih lanjut, pengenaan tarif impor tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2018 tentang pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan baru ini adalah revisi dari PMK Nomor 34 Tahun 2017. Continue reading “Kebijakan PPh 22 efektif tekan impor barang sebesar 9,98%”

Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam Negeri

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dana repatriasi tersebut masuk ke dalam bentuk instrumen deposito dan bentuk aset keuangan lainnya. “Selama ini sudah ditanamkan di dalam negeri dari sebagian besar Rp140 triliun,” ungkap Perry, Kamis (17/1).

Hingga saat ini, Bank Indonesia mengaku tidak melihat adanya risiko dana repatriasi ini akan terbang ke luar negeri. Seperti diketahui, masa penahanan atau holding period dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan segera berakhir pada akhir 2019. Continue reading “Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam Negeri”

Tak Wajibkan Pedagang E-Commerce Ber-NPWP, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah pemerintah yang tidak mewajibkan para pedagang atau merchant untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bertentangan dengan langkah pemerintah untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku e-commerce dengan konvensional.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Robert Pakpahan berdalih keputusan itu diambil karena, pengusaha rintisan belum sepenuhnya memiliki NPWP karena penghasilannya belum mencapai baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP maupun pengusaha kena pajak (PKP).
“Kalau yang penghasilannya nol, ya tidak wajib NPWP lah,” kata Robert di Jakarta, Rabu (16/1/2019). Continue reading “Tak Wajibkan Pedagang E-Commerce Ber-NPWP, Ini Penjelasan Dirjen Pajak”

DJP akan dorong pelaku usaha di media sosial pindah ke marketplace

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Dalam aturan tersebut, aturan perpajakan untuk e-commerce di luar platform marketplace tak diatur secara spesifik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan mendorong pelaku usaha di media sosial berpindah ke marketplace.

Sebetulnya, dalam pasal 9 ayat (1) PMK 201/2018 disebutkan, pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan atas perdagangan barang dan jasa e-commerce berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama pun menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan pajak pada pihak yang berdagang di media sosial dengan perdagang yang berdagang lewat marketplace atau secara konvensional. Continue reading “DJP akan dorong pelaku usaha di media sosial pindah ke marketplace”

Kementerian Keuangan: Pedagang e-commerce tak harus punya NPWP

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce) mengundang penolakan. Asosiasi e-commerce Indonesia atau IdEA merupakan pihak yang vokal mengkritisi kebijakan tersebut.

Kareana itu, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemkeu mengaku telah mengadakan pertemuan dengan IdEA. Menurut Kemkeu, ada beberapa hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat terkait aturan ini. Salah satunya adalah menyakinkan bahwa pedagang atau penyedia jasa tidak wajib memiliki NPWP untuk mendaftarkan diri di platform market place. Continue reading “Kementerian Keuangan: Pedagang e-commerce tak harus punya NPWP”