Ditjen Pajak terus pantau kepatuhan peserta tax amnesty

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan pihaknya akan terus memantau kepatuhan wajib pajak peserta tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, dari 956.000 wajib pajak yang mengikuti tax amnesty, hanya sekitar 530.000 wajib pajak yang wajib melaporkan penempatan hartanya.

“Ini masuk pelaporan tahun kedua. Akan kami pantau terus,” ujar Hestu kepada Kontan.co.id, Senin (18/3).

Hestu pun mengatakan sudah terdapat 100.000 peserta tax amnesty telah menyampaikan laporan, baik laporan penempatan harta tambahan atau pun laporan pengalihan dan realisasi investasi tambahan.

Tahun lalu, DJP mencatat, dari 530.000 peserta tax amnesty yang wajib melaporkan penempatan hartanya, terdapat hampir dari 95% yang menyampaikan laporan. Dia mengatakan, tahun ini diharapkan seluruh peserta tax amnesty yang wajib melaporkan penempatan harta turut serta. Continue reading “Ditjen Pajak terus pantau kepatuhan peserta tax amnesty”

Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka. Antara lain melalui kampanye dan himbauan secara langsung.

Sejauh ini, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendorong kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan mereka membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan mencapai 6,99 juta per hari Senin (18/3). Jumlah tersebut meningkat 15,7% dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, adanya kenaikan pelaporan SPT tahunan ini sebagai hal yang positif. “Kampanye dan sosialisasi sudah mulai efektif dan terasa hasilnya,” ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Senin (18/3). Continue reading “Perlu upaya ekstra untuk dongkrak jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan”

Ini upaya Ditjen Pajak untuk tingkatkan tax ratio

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah berupaya meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio. Upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui peningkatan kepatuhan administrasi.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kemkeu Yon Arsal mengatakan, pihaknya akan fokus pada empat pilar kepatuhan yakni registrasi, filing, payment (pembayaran) dan collect reporting (pengumpulan data).

“Bisa dipastikan warga negara kita yang potensial jadi wajib pajak masih ada yang belum terdaftar,” jelas Yon saat seminar nasional perpajakan pekan lalu di kantor pusan Ditjen Pajak.

Yon berpedoman dari tahun lalu, dari 17,5 juta wajib pajak terdaftar untuk tahun pajak 2017, hanya 71% yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Pajak tahunan. Sehingga kepatuhan merupakan isu krusial. Continue reading “Ini upaya Ditjen Pajak untuk tingkatkan tax ratio”

Sebagian Peserta Amnesti Pajak Wajib Serahkan Laporan Tambahan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anda merupakan program pengampunan pajak di tahun 2016-2017 lalu? Jika ya, jangan lupa menyampaikan laporan tambahan saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Laporan tambahan yang wajib diserahkan para peserta amnesti pajak itu adalah laporan penempatan harta tambahan maupun laporan pengalihan dan realisasi investasi tambahan.

Memang, tidak semua peserta wajb pajak terkena kewajiban penyerahan laporan tambahan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan, dari sekitar 972.000 wajib pajak yang mengikuti amensti pajak, hanya sekitar 530.000 wajib pajak yang wajib menyampaikan laporan tambahan.

Sedang sekitar 431.000 wajib pajak merupakan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta wajib pajak yang hanya deklarasi harta di dalam negeri, tidak wajib menyampaikan laporan tambahan. “Sejauh ini, laporan dari peserta tax amnesty sudah masuk sekitar 80.000 wajib pajak,” jelas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Rabu (13/3). Continue reading “Sebagian Peserta Amnesti Pajak Wajib Serahkan Laporan Tambahan”

Praktik AEoI Diklaim Sudah Mulai Menampakkan Hasil

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, alias Automatic Exchange of Information (AEoI), diklaim mulai menampakkan hasil.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan berhasil mengidentifikasi sejumlah aset dalam bentuk rekening keuangan milik Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu Leli Listianawati mengatakan identifikasi aset-aset tersebut mengonfirmasi data yang selama ini menjadi acuan otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan terkait pertukaran informasi itu.

“Jumlah ini hampir sama dengan dari naskah akademik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan,” tuturnya di “Seminar Nasional Perpajakan” di Jakarta, Kamis (14/3/2019). Continue reading “Praktik AEoI Diklaim Sudah Mulai Menampakkan Hasil”

Setoran 30 Pembayar Pajak Terbesar di 2018 Setara 32% dari Total Penerimaan Pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sumber penerimaan pajak negara belum merata. Wajib pajak yang masuk dalam daftar 30 pembayar pajak terbesar di 2018 menyetor total Rp 418,73 triliun. Angka itu setara dengan 31,8% dari total realisasi penerimaan pajak di tahun itu yang mencapai Rp 1.315,9 triliun.

Tiga puluh pembayar pajak terbesar iitu terdiri dari 24 wajib pajak badan usaha dan enam wajib pajak orang pribadi. Jika dirata-rata, setoran dari pembayar pajak terbesar itu lebih dari Rp 1 triliun per tahun.

Sebagai perbandingan, pembayaran pajak wajib pajak badan usaha dan orang pribadi kategori besar tahun 2017 sebesar Rp 361,84 triliun dari 31 wajib pajak. Dengan jumlah wajib pajak yang turun satu, ada kenaikan tipis ketimbang 2017. Continue reading “Setoran 30 Pembayar Pajak Terbesar di 2018 Setara 32% dari Total Penerimaan Pajak”

Hindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online baik melalui e-Filing maupun e-form.

“Ini untuk menghindari risiko server overload dan gagal atau terlambat lapor,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Batas penyampaian SPT tahun pajak 2018 tertanggal 31 Maret 2019 akan jatuh pada hari Minggu. Wajib pajak dapat mengakses e-Filing dan e-Form melalui situs djponline.pajak.go.id

DJP menyarankan wajib pajak melaporkan SPT secara online karena lebih menghemat waktu. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, sehingga lebih fleksibel bisa dilakukan di mana saja. Selain itu, e-Filing dilengkapi fitur auto-calculation sehingga jumlah pajak yang terutang serta status laporan dapat langsung diketahui. Continue reading “Hindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara online”

Ditjen Pajak: Sebanyak 80.000 peserta tax amnesty telah lapor pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan hingga saat ini (13/3) jumlah peserta tax amnesty yang sudah menyampaikan laporan tambahan, baik laporan penempatan harta tambahan atau pun laporan pengalihan dan realisasi investasi tambahan mencapai sekitar 80.000 peserta.

Dari total peserta Tax Amnesty sekitar 972.000, hanya sekitar 530.000 yang wajib menyampaikan laporan tambahan. Sedangkan sekitar 431.000 merupakan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak wajib menyampaikan laporan tambahan. Termasuk yang hanya mendeklarasikan harta di luar negeri.

“Kewajiban tersebut tidak berlaku untuk peserta tax amnesty yang waktu itu menggunakan tarif UMKM 0,5% untuk deklarasi harta sampai dengan Rp 10 miliar dan 2% untuk deklarasi harta lebih dari Rp 10 miliar,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (13/3). Continue reading “Ditjen Pajak: Sebanyak 80.000 peserta tax amnesty telah lapor pajak”

Penerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para Wajib Pajak (WP) Besar, baik badan usaha maupun orang pribadi, sebagai wajib pajak berskala nasional. Bagaimana tidak, setoran pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja sudah mencapai Rp 418,73 triliun sepanjang 2018 lalu.

Penerimaan pajak WP Besar tersebut naik dari sumbangan 31 WP Besar Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2017 yang cuma Rp 361,84 triliun.

Jika menilik dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional, setoran WP Besar setara dengan 31,8% dari total realisasi penerimaan pajak negara sebesar Rp 1.315,9 triliun di 2018.

Untuk mengapresiasi besarnya kontribusi para WP Besar tersebut, Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Mereka mengakui, setoran pajak dari WP Besar berperan signifikan terhadap capaian penerimaan pajak negara secara keseluruhan sepanjang tahun lalu. Continue reading “Penerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besar”

Perubahan skema PPnBM kendaraan bermotor akan diformulasikan dalam bentuk PP​

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setelah mendengar masukan dari DPR, maka skema perubahan PPnBM kendaraan bermotor akan diformulasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Kita akan memformulasikan dalam PP yang sudah mendapat masukan dari dewan dan feedback dari industri,” ujar Sri Mulyani, Selasa (12/3).

Dalam penjelasannya kepada DPR, Sri Mulyani mengatakan, aturan ini akan berlaku mulai 2021. Rentang waktu yang diberikan bertujuan untuk memberikan waktu kepada industri untuk melakukan penyesuaian dengan teknologi yang ada. Continue reading “Perubahan skema PPnBM kendaraan bermotor akan diformulasikan dalam bentuk PP​”