Pengamat pajak perkirakan efek pemilu mendongkrak penerimaan pajak dari PPN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu serentak yakni pemilihan presiden dan anggota legislatif. Rupanya pesta demokrasi kali ini dinilai bisa meningkatkan penerimaan pajak negara.

Direktur Ekskutif Center of Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menjelaskan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan ikut meningkat sejalan dengan konsumsi barang dan jasa yang meningkat saat pemilu. “Apalagi lebih besar event-nya dua kali, sekarang digabung,” jelas Yustinus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/4).

Berdasarkan data yang dihimpun Kontan, penerimaan PPN tahun 2014 tercatat Rp 409,2 triliun, naik Rp 24,49 triliun dibandingkan realisasi 2013. Perlu diingat tahun 2014 Indonesia juga mengadakan pesta demokrasi. Continue reading “Pengamat pajak perkirakan efek pemilu mendongkrak penerimaan pajak dari PPN”

Penjualan eceran naik, penerimaan PPN bisa ikut terkerek

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun ini tak hanya memberi berkah bagi kenaikan omzet pedagang tetapi juga bagi penerimaan negara. Pasalnya, meningkatnya penjualan eceran di para pedagang juga berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Meningkatnya penjualan eceran akan berkorelasi positif terhadap penerimaan PPN, tetapi mesti kita tunggu laporannya,” jelas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat dihubungi Kontan.co.id Rabu (10/4). Continue reading “Penjualan eceran naik, penerimaan PPN bisa ikut terkerek”

DJP optimistis rasio kepatuhan WP Badan tahun ini meningkat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) meyakini rasio kepatuhan wajib pajak (WP) Badan tahun ini bisa membaik. Hal ini seiring dengan berbagai pelayanan dan penyederhanaan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah dilakukan institusi pemungut pajak tersebut.

Untuk tahun pajak 2018, DJP mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) Badan terdaftar yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2018 sebanyak 1,47 juta.

Hingga hari ini, Senin (8/4), Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah WP Badan yang telah menyampaikan laporan SPT PPh mencapai 305.000 WP atau 20,7% dari jumlah WP Badan yang wajib lapor. Continue reading “DJP optimistis rasio kepatuhan WP Badan tahun ini meningkat”

PMK 35/2019 dinilai akan memberi kepastian hukum dalam penentuan BUT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penentuan BUT sebelumnya telah diatur dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Namun, adanya PMK ini memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Apalagi, model usaha yang melibatkan subjek pahjak luar negeri terus berkembang. “Ke depanya dapat mendukung iklim investasi asing yang baik di Indonesia,” ujarnya, Minggu (7/4). Continue reading “PMK 35/2019 dinilai akan memberi kepastian hukum dalam penentuan BUT”

Kemkeu pertegas kewajiban perpajakan bagi orang asing yang berusaha di Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.

Adanya PMK tersebut menimbang model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri terus berkembang sehingga diperlukan kepastian hukum bagi subjek pajak di luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, adanya PMK 35/2019 ini untuk memperjelas kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan asing yang berusaha melalui BUT di Indonesia. Continue reading “Kemkeu pertegas kewajiban perpajakan bagi orang asing yang berusaha di Indonesia”

Perluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, pemerintah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hestu Yoga Saksama mengakui, kebijakan baru ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak dari PPN.

“Namun demikian, untuk mendorong berkembangnya industri jasa dalam negeri, terutama yang berpotensi untuk banyak dibeli atau dimanfaatkan oleh konsumen di luar negeri, kita menambahkan jenis jasa yang ditetapkan sebagai ekspor jasa,” jelas Hestu saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/4). Continue reading “Perluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajak”

Ditjen Pajak: Kepatuhan WP melaporkan SPT baru 61,7%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasca berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, kepatuhan wajib (WP) pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan baru sebesar 61,7%.

Pasalnya, hingga 1 April 2019, DJP baru menerima 11,3 juta SPT Tahunan termasuk yang disampaikan oleh wajib pajak badan sebanyak 278.000. Padahal, terdapat 18,34 juta WP wajib lapor SPT Tahunan.

Tahun ini target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang dipatok DJP pun sebesar 85% atau sebanyak 15,5 juta.

Meski kepatuhan pelaporan SPT masih jauh dari target, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaporan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu, pelaporan SPT Tahunan sekitar 10,6 juta. Continue reading “Ditjen Pajak: Kepatuhan WP melaporkan SPT baru 61,7%”

Sri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akhir Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Pada dasarnya, aturan tersebut tak mengatur tarif pajak baru. Salah satu alasan pencabutan aturan tersebut adalah banyaknya kabar simpang siur yang beredar di masyarakat.

Pasca pencabutan aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perlakukan perpajakan sama terhadap semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha yang berdagang di media sosial.

Sri Mulyani mengatakan, bila seseorang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka orang tersebut harus membayar pajak penghasilan (PPh).

Bila seseorang menjalankan usaha dan penghasilannya berada di bawah Rp 4,8 miliar, maka orang tersebut pun diwajibkan PPh Final sebesar 0,5%. Continue reading “Sri Mulyani tegaskan pedagang di media sosial tetap bayar pajak”

Pemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan untuk menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Meski demikian, hal tersebut tidak berarti menghilangkan kewajiban membayar pajak bagi para pelaku usaha e-commerce. Kegiatan perdagangan daring atau pedagang online baik melalui platform maupun media sosial tetap membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hendrik Tio, Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Bhinneka mengatakan pihaknya sama sekali tidak keberatan apabila diberlakukan wajib pajak bagi pemain e-commerce. Apalagi pajak tersebut merupakan salah satu kewajiban di setiap negara. Continue reading “Pemerintah harus cari cara dan pendekatan lain setelah pajak e-commerce batal”

Kelonggaran tenggat denda SPT tak berlaku untuk WP kurang bayar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memberi kelonggaran bagi para wajib pajak (WP) orang pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tanpa dikenakan denda hingga besok, Senin (1/4).

Pelonggaran sanksi denda tersebut tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya, menjelaskan keputusan ini diambil lantaran batas pelaporan SPT WP Orang Pribadi jatuh di hari Minggu di mana layanan tidak dibuka.

Denda yang dimaksud sesuai dengan bunyi pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Pajak (KUP). Sejak 2008, keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP pribadi dikenakan denda sebesar Rp100.000 dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta. Continue reading “Kelonggaran tenggat denda SPT tak berlaku untuk WP kurang bayar”