Aturan perpajakan e-commerce, marketplace wajib laporkan rekapitulasi transaksi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam aturan ini, tak ada penetapan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan hanya memuat tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

“Ini menegaskan equal treatment antara konvensional dengan e-commerce. Kedua, itu memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagi para pelaku e-commerce, bagaimana perlakuan perpajakan bagi mereka,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, Ditjen Pajak kepada Kontan.co.id, Jumat (11/1). Continue reading “Aturan perpajakan e-commerce, marketplace wajib laporkan rekapitulasi transaksi”

Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sejak kebijakan penurunan PPH final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah.

“Kalau penerimaan rupiahnya memang menurun karena tarifnya menurun. Tetapi jumlah wajib pajaknya bertambah. Ke depan, kami akan tingkatkan terus penerimaan dengan PP nomor 23 tahun 2018 ini,” tutur Hestu kepada Kontan.co.id, Kamis (10/1). Continue reading “Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat”

Kemkeu mengubah regulasi pelaksanaan pengkreditan pajak luar negeri

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Beleid ini menggantikan peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 dan sudah berlaku sejak 31 Desember 2018.

Terbitnya PMK ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memperoleh penghasilan dari luar negeri untuk melaporkan penghasilannya di SPT tahunan serta mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3b) yang dapat berupa pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Continue reading “Kemkeu mengubah regulasi pelaksanaan pengkreditan pajak luar negeri”

Komite Pengawas Perpajakan: Insentif pajak bukan berarti mengurangi penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak kepada pelaku usaha. Contohnya tax holiday yang memberi kesempatan pada berbagai sektor untuk berinvestasi tanpa wajib membayar PPh badan untuk periode tertentu. Ada juga tax allowance yakni fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan.

Komite Pengawas Perpajakan pun menilai, pada prinsipnya fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bukan berarti mengurangi penerimaan perpajakan. Justru, ini akan mendorong pertambahan penerimaan pajak karena dengan beban yang berkurang, maka investas atau bisnis akan terus berkembang. Continue reading “Komite Pengawas Perpajakan: Insentif pajak bukan berarti mengurangi penerimaan pajak”

Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, bila tarif PPh semakin kecil, secara umum akan menguntungkan pengusaha. Pasalnya, anggaran dari keuntungan perusahaan akan meningkatkan Operation Expanditure (opex) dan Capital Expenditure (capex) perusahaan. Bahkan bisa dijadikan pos penambahan lainnya.

Meski mendapat dukungan dari pengusaha, Ajib menilai langkah menurunkan tarif PPh badan ini harus mempertimbangkan potensi kerugian dari penerimaan pajak yang menurun. Continue reading “Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajak”

DDTC: Insentif pajak perlu dikaji mendalam agar belanja perpajakan tak sia-sia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahamnya ke publik.

Pengamat Pajak DDTC, Bawono Kristiaji mengatakan, sebagai upaya meningkatkan investasi dan mendorong ekonomi nasional, pemerintah memang perlu mempertimbangkan berbagai relaksasi ketentuan pajak. Continue reading “DDTC: Insentif pajak perlu dikaji mendalam agar belanja perpajakan tak sia-sia”

Ini Penyebab Setoran PPN Kurang Bergairah

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja PPN dalam negeri sampai dengan akhir tahun lalu masih menunjukkan pertumbuhan yang kurang bergairah. Bahkan ada kecenderungan terus menyusut dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya.

Data Ditjen Pajak menunjukkan kinerja PPN dalam negeri hanya mampu tumbuh pada angka 6,57% atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mampu mencatatkan kinerja pada angka 15,14%. Kondisi ini jauh berbeda dengan pertumbuhan PPN Impor yang mampu tumbuh hampir 25% pada tahun lalu.

Lantas apa saja yang membuat pertumbuhan PPN dalam negeri tertekan? Continue reading “Ini Penyebab Setoran PPN Kurang Bergairah”

Simplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak baru saja mencabut dan tidak lagi memberlakukan 35 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2018 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam Rangka Simplifikasi Regulasi.

Beberapa peraturan dan keputusan yang dicabut tersebut seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 25, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas TAnah dan/atau Bangunan. Continue reading “Simplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturan”

Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPN

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah resmi mengakuisisi saham Freeport Indonesia, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang IUPK Operasi Produksi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata caranya.

Dalam beleid yang diterbitkan disebutkan bahwa pemegang IUPK OP adalah pemegang dengan kriteria merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan
dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya; bergerak di bidang usaha pertambangan mineral; dan izinnya diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Sebagai dasar pengenaan pajak, pemerintah memutuskan dasarnya dihitung dari jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang. Continue reading “Pemegang IUPK OP Wajib Memungut PPN”

Begini Alur Barang Kiriman dari Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA – Berkembangnya e-commerce ikut menggenjot bisnis barang kiriman dari luar negeri. Untuk menghindari praktik tak terpuji atas masuknya barang kiriman, pemerintah telah menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk dari US$100 menjadi US$75.

Lantas bagaimana sebenarnya alur masuknya barang kiriman dari luar negeri?
Dikutip dalam laman resmi Bea Cukai, proses pengiriman barang berawal dari transaksi antara pembeli dan penjual yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman barang ke negara pembeli.
Setelah barang sampai ke Indonesia, barang kemudian dibawa ke gudang kemudian dibongkar untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Termasuk dalam proses ini pengerahan bukti bayar atau invoice dan NPWP.
Jika nilai barangnya tak melebihi US$75 maka pembeli tak akan dikenakan bea masuk, tetapi jika melebihi dari threshold maka akan dikenakan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Continue reading “Begini Alur Barang Kiriman dari Luar Negeri”