Pemerintah pertimbangkan menghapus PPN avtur

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat dan tuntutan penurunan harga avtur semakin menemukan titik terang. Setelah masalah ini sampai ke Presiden Joko Widodo, pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk avtur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan usulan penghapusan PPN avtur tersbut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, usulan itu muncul karena PPN dinilai sebagai beban bagi harga avtur sehingga susah turun.

Pengenaan PPN membuat harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. “Kita tidak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, kita kena PPN, di mereka tidak kena,” ujar Rini usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/2). Continue reading “Pemerintah pertimbangkan menghapus PPN avtur”

Pengusaha desak pemerintah segera berlakukan PPN 0% untuk sektor jasa

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaku usaha mendesak pemerintah segera memberlakukan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen (0%) untuk sektor jasa. Sebab realisasi kebijakan ini dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemberian insentif PPN 0% untuk sektor jasa sudah tepat dilakukan saat ini. Menurutnya, bila kebijakan ini dapat segera dijalankan maka akan berkontribusi sangat besar bari perekonomian Indonesia.

“Kami sangat mendorong kebijakan ini karena sekarang CAD kita semakin besar, dan produk kita masih sulit berkompetisi dengan negara lain. Untuk itu kita perlu cari sektor baru, dalam hal ini jasa,” tutur Shinta kepada Kontan.co.id, Rabu (13/2). Continue reading “Pengusaha desak pemerintah segera berlakukan PPN 0% untuk sektor jasa”

Perluasan insentif PPN 0% untuk ekspor jasa belum kunjung rampung

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wacana pemerintah memperluas kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk ekspor jasa belum juga terealisasi. Sementara, neraca perdagangan jasa masih mencatat defisit US$ 7,1 miliar sepanjang 2018 lalu, turut menambah beban defisit neraca transaksi berjalan yang kian melebar.

Untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan jasa, pemerintah sempat merencanakan perluasan insentif PPN 0% untuk ekspor jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK.03/2010, pemerintah sebelumnya hanya membatasi pengenaan PPN 0% pada tiga jenis jasa, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan jasa konstruksi.

Kementerian Keuangan berniat memperluas insentif ini ke enam sektor jasa lainnya, antara lain jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa persewaan alat angkut, jasa pengurusan transportasi, jasa profesional, dan jasa perdagangan. Namun, hingga saat ini, Kemkeu belum juga merevisi PMK yang menaungi kebijakan tersebut.

“Masih dalam pembahasan, belum final. Saat ini masih dalam tahap konsultasi publik,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Continue reading “Perluasan insentif PPN 0% untuk ekspor jasa belum kunjung rampung”

DJP targetkan 80% wajib pajak terdaftar lapor SPT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun ini Direktorat Jenderal pajak menargetkan, menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik badan maupun orang pribadi sebesar 80% dari wajib pajak (WP) terdaftar yang wajib lapor SPT.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan, DJP menargetkan akan ada kenaikan pelaporan SPT di tahun ini. Salah satu faktornya adalah adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Meski begitu, Yon mengakui hingga saat ini pihaknya belum menetapkan berapa besar target WP wajib SPT. Namun, tahun lalu jumlah WP wajib SPT sebanyak 17,6 juta.

Yon pun belum bisa membeberkan berapa banyak jumlah kenaikan SPT yang dilaporkan tahun ini. “Belum ditetapkan, mungkin seminggu atau dua minggu lagi,” ujar Yon kepada Kontan.co.id, Jumat (10/2). Continue reading “DJP targetkan 80% wajib pajak terdaftar lapor SPT”

HIPMI nilai insentif DHE belum berikan daya ungkit pada ekonomi secara langsung

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu)telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2016.

Dalam PMK tersebut, diatur berapa besar pengenaan tarif pajak penghasilan yang dikenakan untuk bunga deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang disimpan dalan bentuk rupiah atau dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang ditempatkan di bank Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menilai, adanya PMK 212/2018 ini merupakan hal yang baik dan dianggap bisa membuat sistem keuangan Indonesia lebih positif. Meski begitu, Ajib menilai insentif pajak yang diberikan kurang memberikan daya ungkit ekonomi secara langsung. Continue reading “HIPMI nilai insentif DHE belum berikan daya ungkit pada ekonomi secara langsung”

Kemkeu akhirnya rilis PMK tentang DHE, ini isinya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2016.

Salah satu pertimbangan perubahan PMK ini adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendukung penguatan perekonomian nasional.

“Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendukung penguatan perekonomian nasional melalui penempatan dana yang berasal dari Devisa Hasil Ekspor dalam sistem perbankan dalam negeri, perlu mengganti ketentuan Keputusan Menteri Keuangan,” seperti yang tertera dalam PMK 212/2018 yang dikutip Kontan.co.id, Senin (4/2). Continue reading “Kemkeu akhirnya rilis PMK tentang DHE, ini isinya”

PPnBM kapal yacht akan dihapus pada kuartal I-2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kapal yacht terealisasi pada kuartal I 2019. Kebijakan ini untuk mendorong sektor pariwisata tanah air.

Penghapusan pajak terhadap kapal yacht melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan PPnBM.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembahasan mengenai kebijakan ini sudah mendekati final.
“Pembahasan di kami harus selesai bulan ini (Februari) dan sampai di Presiden. Tanggal 14 Februari kami mau lihat finalisasi PP-nya,” ujarnya, Kamis (31/1).

Luhut menghitung, efek penghapusan PPnBM atas kapal yacht bisa mengungkit penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata hingga sebesar US$ 443 juta dalam setahun.

Pemasukan itu berasal dari berbagai aktivitas pariwisata berkaitan dengan kapal yacht, mulai perawatan, bahan bakar, hingga makanan dan minuman.

Jumlah tersebut lebih besar dari penerimaan PPnBM terhadap kapal yacht hanya Rp 8 miliar–Rp 9 miliar per tahun.

Sumber: Klik Disini

Target penerimaan PPN tahun ini naik 21,8%, berikut strategi Ditjen Pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,5 triliun. Dari target penerimaan pajak tersebut, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp 655,39 triliun atau tumbuh 21,8% dari realisasi tahun 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Arif Yanuar mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak tak mengeluarkan kebijakan khusus untuk mencapai target penerimaan tahun ini. Menurutnya, Ditjen Pajak akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya.

“Tahun lalu cukup banyak perubahan peraturan-peraturan, yang kemudian hasilnya cukup positif untuk capaian 2018. Ini mungkin akan dilanjutkan,” tutur Yanuar, Rabu (30/1). Continue reading “Target penerimaan PPN tahun ini naik 21,8%, berikut strategi Ditjen Pajak”

Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan data wajib pajak (WP) dari automatic exchange of information (AEoI) diharapkan bisa menopang penerimaan pajak tahun ini.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, secara umum outlook penerimaan pajak 2019 cukup realistis, apalagi tren pertumbuhan penerimaan pajak 2018 sangat baik dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya.

“Selain itu sudah diterapkannya keterbukaan informasi rekening keuangan untuk tujuan pajak sejak April 2018 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2017 dan Perjanjian Internasional ini akan mempengaruhi penerimaan pajak,” kata John dalam Outlook Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2019: Strategi dan Tantangannya di Universitas Indonesia, Senin (28/1/2019). Continue reading “Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019”

Tingkatkan layanan, Ditjen Pajak manfaatkan sistem pelaporan keuangan berbasis XBLR

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menandatangani nota kesepahaman dan perjajian kerjasama untuk pilot project penyampaian laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk legalitas pertukaran data online untuk mendukung inisiatif pembangunan basis data dengan teknologi big data.

Nota kesepahaman ini mencakup pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan kualitas layanan perpajakan, pengembangan penyampaian laporan keuangan wajib pajak badan yang terstandardisasi, pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan sosialisasi initial public offering (IPO) kepada calon perusahaan tercatat dan keterbukaan informasi atau data terkait hasil pelaporan laporan keuangan dari calon perusahaan tercatat. Continue reading “Tingkatkan layanan, Ditjen Pajak manfaatkan sistem pelaporan keuangan berbasis XBLR”