Pencairan THR PNS Sudah Rp9,19 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebutkan realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah mencapai Rp9,19 triliun atau sekitar 83,4%.

Khusus untuk pensiunan, pembayarannya sudah dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Total yang telah terbayarkan sebesar Rp6,277 triliun atau 94,14%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk saat ini seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiunan sudah hampir seluruhnya mendapat THR dan masuk ke rekening masing-masing.

“Surat Perintah Membayar (SPM) ini diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebanyak 33.370 satuan kerja dan sudah diteliti. Diterbitkan SPM sebesar Rp9,19 trilun, yaitu 83,4% dari proyeksi total THR PNS yang akan kami bayar pada pekan ini,” paparnya, Selasa (5/6/2018).

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo memastikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 untuk ASN daerah telah dialokasikan dalam APBN 2018 melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Continue reading “Pencairan THR PNS Sudah Rp9,19 Triliun”

Sri Mulyani: Anggaran THR Tidak Muncul Tiba-Tiba

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 tidak muncul tiba-tiba atau inisiatif spontan pemerintah.

Penekanan menkeu tersebut sekaligus menjawab pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mempermasalahkan asal muasal pos anggaran untuk tunjangan hari raya (THR).

Sri Mulyani menjelaskan penganggarannya sudah dilakukan sejak penyampaian nota keuangan pemerintah tahun lalu dan juga dibahas bersama oleh DPR.

Dengan begitu, alokasi anggaran untuk THR maupun gaji ke-13 masuk dalam Undang Undang No.15/2017 tentang APBN 2018. Alokasi anggaran tersebut juga termasuk perhitungan dana alokasi umum (DAU).

“Jadi THR dan gaji ke-13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami, meski pengumumannya dilakukan menjelang Lebaran. Hal itu memang dilakukan untuk menghindari efek inflasi karena terlalu awal diumumkan,” katanya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6/2018). Continue reading “Sri Mulyani: Anggaran THR Tidak Muncul Tiba-Tiba”

Opini BPK dan Peringkat Utang: Sektor Riil Jadi Tantangan

Bisnis.com, JAKARTA – Perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dipertahankannya rating utang Indonesia BBB- dengan outlook stabil oleh S&P bukan jaminan bagi peningkatan investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa, dua capaian ini paling hanya akan menarik investor portofolio. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah investasi di sektor riil.

“Kalau investasi portofolio memang berpengaruh, karena risikonya jauh lebih rendah dibandingkan investasi di sektor riil,” kata Enny, Jumat (1/6/2018). Continue reading “Opini BPK dan Peringkat Utang: Sektor Riil Jadi Tantangan”

Jangan Sampai Kantong Jebol Saat Bunga Acuan Mekar

Jakarta, CNN Indonesia — Suku bunga kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan (multifinance) umumnya bergantung pada naik turunnya bunga acuan Bank Indonesia (BI). Kenaikan bunga BI sebesar 0,5 persen dalam satu bulan mungkin membuat Anda yang memiliki kredit di bank atau multifinance perlu was-was.

Lantas, apakah Anda termasuk golongan yang perlu was-was?

Perencana Keuangan OneShildt Budi Rahardjo mengungkapkan kenaikan bunga BI tak serta merta menaikkan bunga kredit. Apalagi, bagi Anda yang memiliki kredit dengan suku bunga tetap (fix) dalam jangka waktu (tenor) tertentu.

“Jadi perubahan suku bunga itu (biasanya) untuk yang mau ambil mobil atau motor baru, kalau yang sudah terlanjur kredit (ambil skema bunga tetap) sesuai tenor, tidak akan tiba-tiba naik,” ucap Budi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/6).

Budi menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar kredit kendaraan dan kredit pemilikan rumah (KPR) memiliki skema kredit dengan bunga tetap dengan tenor tertentu. Kredit kendaraan misalnya, memiliki beberapa pilihan tenor, antara lain, satu tahun, tiga tahun, hingga lima tahun. Continue reading “Jangan Sampai Kantong Jebol Saat Bunga Acuan Mekar”

Pertumbuhan Uang Beredar Kembali Melambat

Bisnis.com, JAKARTA–Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada April 2018 dipengaruhi oleh faktor perlambatan aktiva luar negeri.

Data BI, menunjukkan posisi M2 tercatat Rp5.408,6 triliun pada April 2018 atau tumbuh 7,4% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan Maret 2018 yang tumbuh 7,5% (yoy).

Aktiva luar negeri bersih tumbuh melambat tersebut tercermin dari perlambatan pertumbuhan tagihan luar negeri.

“Khususnya pada instrumen surat berharga asing sejalan dengan penurunan cadangan devisa dan depresiasi nilai tukar pada April 2018,”tulis Bank Indonesia dalam Analisis Uang Beredar April 2018, Kamis (31/5). Continue reading “Pertumbuhan Uang Beredar Kembali Melambat”

Pemerintah Perketat Pengawasan Bendahara Negara & Pemungut PNBP

Bisnis.com, JAKARTA — Selain memastikan anggaran belanja terserap dengan baik, pemerintah juga tengah berupaya mengoptimalkan setoran pajak dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, mengatakan bahwa secara umum keberadaan Inpres No. 4/2018 ini memperkuat proses pengawasan terhadap pengelolaan pajak yang berasal dari proses belanja pemerintah. Instruksi ini juga diharapkan bisa mendorong perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini tengah dilakukan otoritas pajak.

“Terbitnya aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pengawasan atas pelaksanaan kewajiban baik perpajakan maupun PNBP sangat penting,’ kata Yon kepada Bisnis, Rabu (30/5/2018). Continue reading “Pemerintah Perketat Pengawasan Bendahara Negara & Pemungut PNBP”

Ekonom Menilai Pengetatan Moneter Dimulai

Bisnis.com, JAKARTA–Bank sentral tidak akan ragu melakukan penyesuaian terukur terhadap suku bunganya dalam merespon pergerakan kebijakan Federal Reserve ke depannya seiring dengan perubahan arah kebijakan Bank Indonesia yang mengarah kepada bias ketat.

Ekonom Indef Pieter Abdullah melihat BI tidak ingin tertinggal ‘behind the curve’ seperti pada April lalu ketika Federal Reserve (the Fed) menaikkan suku bunga, sementara 7 Day Reverse Repo (7DRR) bertahan.

Selain itu, BI tidak ingin salah menangkap ekspektasi pasar seperti pada 17 Mei 2018 lalu ketika kenaikan 7DRR hanya sebesar 25 bps dan ini direspon negatif oleh pasar hingga akhirnya RDG tambahan harus dilakukan. Continue reading “Ekonom Menilai Pengetatan Moneter Dimulai”

Catat! Ini Batas Akhir Penukaran Uang

Warta Ekonomi.co.id, Ternate –
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara (Malut) akan melayani penukaran uang hingga 8 Juni 2018 melalui mobil kas keliling, guna mengantisipasi terjadinya antrean panjang masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan baru di bank.

Analisis Bank Indonesia Perwakilan Malut, Lazuardi di Ternate, Selasa, mengatakan, BI tidak lagi melakukan pelayanan untuk penukaran uang jika melewati 8 Juni 2018, karena operasional BI ditutup 11-18 Juni 2018.

Oleh karena itu, mulai pelaporan LHBU akan berjalan normal setelah 19 Juni 2018, kecuali ada bank yang menyampaikan operasionalnya ke BI Malut.

Dia mengatakan, untuk waktu operasi kas keliling bervariasi, ada yang di mulai pagi hari, ada juga yang di sore hari dan untuk di luar Kota Ternate BI Malut melakukannya di seluruh 9 Kabupaten/Kota menggunakan kapal laut, mobil sewaan ataupun menggunakan mobil kas keliling itu sendiri. Continue reading “Catat! Ini Batas Akhir Penukaran Uang”

Jokowi Kumpulkan Ekonom Bahas Keuangan Hingga Investasi

Bisnis.com,JAKARTA–Belasan ekonom datang ke Istana Merdeka, Senin (28/5/2018) untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Pertemuan yang dianggap rutin ini, berlangsung lebih dari dua jam. Presiden banyak mendengar masukan dari ekonom multisektor, dan juga memberikan respons atas masukan tersebut.

Kepada Bisnis.com, Ekonom Universitas Indonesia Destry Damayanti menceritakan pertemuan yang juga diikuti oleh peneliti dan akademisi tersebut.

Menurutnya, awal mula para ekonom dari sektor energi, pangan, keuangan, dan lainnya memberikan masukan.

“Ini pertemuan rutin dengan Presiden, kalau kemarin memang agak lebih lengkap. Ada dari sektor energi, tenaga kerja, keuangan, dan lebih bervariasi lah,” katanya. Continue reading “Jokowi Kumpulkan Ekonom Bahas Keuangan Hingga Investasi”

Pemerintah Klaim Realisasi Belanja Lebih Baik

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengklaim belanja negara tetap sehat, bahkan lebih baik dari tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga April 2018 telah mencapai 26,3%, atau sedikit lebih baik dari tahun lalu 25,2%.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan lebih baiknya penyerapan belanja tersebut dikarenakan belanja Kementerian Lembaga yang lebih signifikan dibandingkan tahun lalu.

Dari 10 K/L, sebenarnya hanya dua kementerian yang menunjukkan belanja signifikan tahun ini yakni Kemenhan dan Kemenkes, tiga kementerian menunjukkan pertumbuhan penyerapan belanja landai yakni Kementerian PU PERA, Kemenhub, dan Kemenriset Dikti, sedangkan lima sisanya menunjukkan penurunan belanja. yakni Polri, Kemenag, Kemenkeu, Kemendikbud, Kementan. Continue reading “Pemerintah Klaim Realisasi Belanja Lebih Baik”