LPS : Suku Bunga BI Sudah Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sudah bisa dilakukan pada kuartal III dan kuartal IV/2019.

“Kami melihat ada potensi seperti itu. Yang jelas suku bunga BI sudah tinggi,” ujar Direktur Group Surveilans dan Stabilitas Sistem Keuangan LPS Doddy Ariefianto kepada Bisnis, Selasa (16/4/2019).

Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate secara bertahap pada tahun lalu sebanyak total 175 bps. Kenaikan suku bunga dimulai sejak Mei dalam dua tahap masing-masing sebanyak 25 bps.

BI 7 DRR kembali naik pada Juni 2018 sebanyak 50 bps, dilanjutkan kenaikan berikutnya secara berturut-turut pada Agustus dan September 2019 masing-masing sebanyak 25 bps. Continue reading “LPS : Suku Bunga BI Sudah Tinggi”

EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN

SIARAN PERS
Nomor: PRESS-8/SEKL/2019

EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN
Periode Maret 2019

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat, dimana Tingkat Bunga Penjaminan periode 13 Januari 2019 sampai dengan 14  Mei 2019 untuk simpanan dalam Rupiah dan valas di Bank Umum serta Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut: Continue reading “EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN”

LPS Kaji Penjaminan Saldo Mengendap Uang Elektronik

Bisnis, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mengkaji kemungkinan untuk memberikan penjaminan terhadap dana nasabah yang tersimpan dalam uang elektronik.

Berdasarkan riset Morgan Stanley yang dikutip pada Kamis, (7/3/2019), rata-rata saldo uang elektronik nasabah perorangan mencapai sekitar Rp412.000 per bulan, atau sekitar Rp7 juta per tahun. Saldo uang elektronik berjumlah besar pada umumnya dimiliki oleh merchant yang memanfaatkan layanan dompet elektronik. Continue reading “LPS Kaji Penjaminan Saldo Mengendap Uang Elektronik”

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 1 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

PRESS RELEASE

NOMOR : PRESS/ 7/SEKL/2019

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 1

Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

 

Bengkulu, 14 Februari 2019. Hari ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan pembayaran Tahap 1 dana simpanan nasabah BPRS Safir Bengkulu. Seperti diketahui, bank ini telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 30 Januari 2019 lalu. Sejak itu, LPS mengambil alih penanganan BPRS Safir untuk proses likuidasi dan verifikasi data untuk penyiapan pembayaran klaim dana nasabah. Continue reading “LPS Umumkan Pembayaran Tahap 1 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu”

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di tengah Meningkatnya Tekanan Global

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di tengah Meningkatnya Tekanan Global

Siaran Pers

Nomor: 1/KSSK/Pers/2019

 

Jakarta, 29 Januari 2019 – Pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, bertempat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu),  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). KSSK menyimpulkan SSK triwulan IV 2018 dalam kondisi normal.  Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan. Continue reading “Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di tengah Meningkatnya Tekanan Global”

Pencabutan Izin Usaha BPRS Jabal Tsur

PRESS RELEASE

NOMOR : PRESS-2/SEKL/2019

LPS Siapkan Proses Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan

PT BPRS Jabal Tsur

Jakarta, 21 Januari 2019. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-12/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Jabal Tsur, telah mencabut izin usaha PT BPRS Jabal Tsur yang berlokasi di Ruko Central Niaga, Jalan Raya Kasri 321, Pasuruan, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019.

Dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Continue reading “Pencabutan Izin Usaha BPRS Jabal Tsur”

LPS DAN OJK TINGKATKAN KERJASAMA DAN KOORDINASI

SIARAN PERS BERSAMA

NOMOR : PRESS/ 4 /SEKL/2019 SP 04/DHMS/OJK/I/2019

LPS DAN OJK

TINGKATKAN KERJASAMA DAN KOORDINASI 

 

Jakarta, 30 Januari 2019. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga.

OJK merupakan regulator/otoritas yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan LPS merupakan regulator/otoritas yang memiliki fungsi menyelenggarakan program penjaminan simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi bank.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara LPS dan OJK ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman antara Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS; dengan Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, yang dilakukan pada Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Senin malam (28/1).  Continue reading “LPS DAN OJK TINGKATKAN KERJASAMA DAN KOORDINASI”