OJK Masih Kaji Penggunaan Mata Uang Digital

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah membuat menjamurnya bisnis berbasis digital yaitu e-commerce.

Selain itu,terdapatnya teknologi keuangan atau financial technology yang tentunya membutuhkan alat pembayaran yang lebih cepat, aman dan efisien.

Wimboh menyampaikan hal tersebut dalam acara Seminar tentang Standarisasi Mata Uang Digital Fiat (DFC) dan Penerapannya yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU) dengan Cornell Research Academy pada akhir pekan lalu di Cornell Tech, New York.

Seminar tersebut membahas tren teknologi terbaru dan inovasi di penerbitan mata uang digital dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Wimboh, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, penggunaan e-money dan cryptocurrency dalam bisnis berbasis digital akan terhambat beberapa keterbatasan sehingga banyak negara mulai mengkaji dan mencoba menerapkan Central Bank Digital currency (CBDC) dan Crypto Fiat Currency yang menggunakan teknologi Block Chain (Distributed Ledger Technology) serta didukung oleh sovereign currency (diterbitkan oleh Bank Sentral). Continue reading “OJK Masih Kaji Penggunaan Mata Uang Digital”

OJK Targetkan Raih 5.000 Nasabah Syariah Baru

Warta Ekonomi.co.id, Pekanbaru –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menargetkan pembukaan 5.000 rekening syariah baru pada acara iB Vaganza Pekanbaru, 12-23 Juli 2018.

Direktur BNI Syariah, Dhias, menuturkan, Pekanbaru menjadi kota ketiga pelaksanaan iB Vaganza setelah Malang dan Bandung. Acara itu juga akan digelar di Mataram dan Jakarta. Dengan diraihnya 5.000 nasabah syariah baru, perbankan setempat berharap bisa mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp5 miliar.

“Kami panitia berharap pada tiga hari event ini akan mampu menggaet nasabah baru pada semua bank syariah yang beroperasi di Pekanbaru, Riau, ” ujarnya di Pekanbaru, Sabtu (21/7/2018).

Sementara itu Direktur Penelitian dan Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah, mengatakan iB Vaganza merupakan pameran produk dan jasa perbankan atau keuangan syariah, yang bertujuan untuk sosialisasi dan edukasi kepada publik. Continue reading “OJK Targetkan Raih 5.000 Nasabah Syariah Baru”

OJK Kembalikan 44 Dokumen Pendaftaran Fintech

Bisnis.com JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembalikan 44 dokumen pendaftaran perusahaan fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending karena belum lengkapnya dokumen yang diminta.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengatakan saat ini ada 27 perusahaan fintech lending yang sedang mengantre untuk mendaftar sebagai penyelenggara di meja OJK.

Sebelumnya, OJK telah mengembalikan 44 dokumen perusahaan fintech, Beberapa pertimbangannya, misalnya, ketidak lengkapan penjelasan profil pemilik saham, komisaris dan direksinya sebagai orang-orang yang menjalankan bisnisnya.

“Ada 44 dokumen yang kami kembalikan. Alasannya, pinjaman fintech ini bukan hanya melibatkan dana masyarakat, tetapi juga melibatkan data pribadi sehingga kami sangat berhati-hati,” katanya usai acara Fintech Fair 2018, Jumat (13/7). Continue reading “OJK Kembalikan 44 Dokumen Pendaftaran Fintech”

OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMBAS ARTA SINGKAWANG

SP 41/DKNS/OJK/VII/2018

SIARAN PERS

OJK CABUT IZIN USAHA

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMBAS ARTA SINGKAWANG

 

Pontianak, 12 Juli 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl. Karang Intan No.35 Sakok, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyatakan PT BPR Sambas Arta sejak tanggal 5 April 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Continue reading “OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMBAS ARTA SINGKAWANG”

RDK BULANAN: STABILITAS DAN LIKUIDITAS TERJAGA, PERTUMBUHAN KREDIT MENINGKAT

SP 40/DKNS/OJK/VI/2018

SIARAN PERS

RDK BULANAN: STABILITAS DAN LIKUIDITAS TERJAGA, PERTUMBUHAN KREDIT MENINGKAT

Jakarta, 29 Juni 2018. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia masih dalam kondisi terjaga.

Indikator terkini menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi global berlanjut, dengan negara maju menjadi motor penggerak utama terutama perekonomian Amerika Serikat (AS). Namun, momentum perbaikan perekonomian global dibayangi oleh kenaikan suku bunga kebijakan AS, krisis politik Italia dan kembali menguatnya tensi perang dagang, yang memberi sentimen negatif pada pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Continue reading “RDK BULANAN: STABILITAS DAN LIKUIDITAS TERJAGA, PERTUMBUHAN KREDIT MENINGKAT”

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta Singkawang

Bisnis.com, PONTIANAK — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat di Jl. Karang Intan No.35 Sakok, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018, OJK menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah sebelumnya sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyatakan PT BPR Sambas Arta sejak 5 April 2018 ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 0%.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Moch. Riezky F. Purnomo menjelaskan status tersebut ditetapkan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Continue reading “OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta Singkawang”

OJK Bakal Tingkatkan Pengawasan Fintech, Setelah Kejadian Rupiah Plus

Bisnis.com MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meningkatkan pengawasan kegiatan usaha fintech lending usai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Rupiah Plus. OJK tengah berencana mengamandemen sejumlah aturannya agar beleid terkait dengan industri fintech dapat selaras dengan kondisi lapangan.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum memasukkan financial technology berbasis peer-to-peer (P2P) lending sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Banyak orang belum memahami bahwa fintech termasuk di dalamnya.

Dengan demikian, fintech harus mengikuti ketentuan perlindungan konsumen yang sudah dikeluarkan OJK.

“Meskipun untuk beberapa hal, aturan itu akan kami revisi atau amandemen untuk disesuaikan dengan kemajuan yang ada,” ujarnya di sela-sela acara The 3rd Annual International Finance Conference, Rabu (4/7). Continue reading “OJK Bakal Tingkatkan Pengawasan Fintech, Setelah Kejadian Rupiah Plus”

OJK belum jatuhkan sanksi ke Rupiah Plus

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil perusahaan financial technologi peer to peer (P2P) lending Rupiah Plus, Senin (7/2), ke kantor OJK. Perusahaan ini diminta memberikan penjelasan soal penagihan kredit yang dinilai merugikan konsumen dan masyarakat.

Pihak yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Rupiah Plus Bimo Adhiprabowo, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Divisi Perlindungan Konsumen OJK, dan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.

Dari pertemuan tersebut, Rupiah Plus menyesalkan tindakan oknum tim penagih yang meneror debitur agar melunasi tagihan utang nasabah yang terlambat dan gagal bayar. Selain mengungkapkan penyesalan itu, Rupiah Plus juga menjelaskan duduk perkara dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut di hadapan OJK.

“Intinya dari pertemuan tersebut, kami diminta menjelaskan masalah, kemudian harus memberikan penanggulangan dan pencegahan. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah OJK dalam hitungan hari sudah ada pertemuan untuk menjelaskan,” kata Bimo di Jakarta, Senin (2/7). Continue reading “OJK belum jatuhkan sanksi ke Rupiah Plus”

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,26% Per Mei 2018

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, pertumbuhan penyaluran kredit industri perbankan tembus dua digit sesuai ekspektasi pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada Mei 2018 terus menunjukkan perbaikan di tengah perkembangan pasar keuangan dan tekanan global.

Bahkan, untuk pertama kalinya dalam tahun ini, pertumbuhan kredit bank tembus dua digit, mendekati angka proyeksi sebesar 10%-12% secara tahunan.

“Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,26% secara year on year [yoy], lebih tinggi dari pertumbuhan April 2018 sebesar 8,94% (yoy),” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis Dan Logistik OJK Anto Probowo, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/6/2018).

Selaras dengan itu, perbaikan kinerja intermediasi perbankan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam lima bulan pertama tahun ini, dana masyarakat yang dihimpun naik 6,47% (yoy). Continue reading “OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,26% Per Mei 2018”

Soal perkuat kebijakan pendukung kedatangan devisa, begini jawaban OJK

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini mengaku masih mengkaji kebijakan-kebijakan yang mendukung pendapatan devisa. Sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat bersama di Istana, Senin (25/6).

“Ya belum, sedang di godok oleh tim. Sabar ya,” kata Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo saat dihubungi Kontan.co.id melalui pesan singkat, Selasa (26/6).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah akan terus mendorong pendapatan devisa negara untuk membantu neraca pembayaran dari sisi transaksi berjalan.

“Tadi bicara juga dengan Bapak Presiden bahwa kalau perekonomian ingin maju terus, tapi transaksi berjalan tetap bisa dijaga dari sisi defisitnya,” ungkapnya. Continue reading “Soal perkuat kebijakan pendukung kedatangan devisa, begini jawaban OJK”