Ketentuan pajak UMKM bakal dirombak

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji ketentuan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah ini digadang sebagai bentuk reformasi pajak usaha kecil dan menengah, dengan harapan semakin banyak yang masuk dalam sistem perpajakan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan UMKM secara spesifik jadi perhatian otoritas fiskal. Menurutnya peningkatan jumlah UMKM tidak berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang masuk dalam sistem perpajakan.

Menurutnya, porsi UMKM semakin besar dalam perekonomian sehingga batasan pengusaha kena pajak (PKP) dan threshold UMKM saat ini sebesar Rp 4,8 miliar menyebabkan pembayaran rezim pajak penghasilan (PPh) normal berkurang dan rezim PPh final bertambah.

Continue reading “Ketentuan pajak UMKM bakal dirombak”

Peluang pasar UMKM dinilai makin besar lewat kemitraan dengan usaha besar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun menilai, bahwa adanya ketentuan kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar dengan UMKM memiliki peluang meningkat pasar UMKM lebih besar lagi. Adanya kemitraan tersebut terdapat dalam omnibus law cipta kerja klaster UMKM dan Koperasi.

Namun Iksan menambahkan bahwa saat ini memang belum dijelaskan secara rinci bagaimana ketentuan dari UMKM yang dapat bermitra dengan usaha besar nantinya. Ikhsan menekankan adanya kemitraan antara usaha besar dan UMKM nantinya harus digawangi atau didampingi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pelaksanaan secara teknisnya.

“Menurut saya yang diatur dalam omnibus law terbuka peluang pasar UMKM daerah untuk bersinergi atau bekerja sama bermitra dengan para usaha besar atau investor, tentu harus digawangi atau didampingi secara teknis oleh BKPM” jelas Iksan kepada Kontan.co.id pada Minggu (11/10).

Continue reading “Peluang pasar UMKM dinilai makin besar lewat kemitraan dengan usaha besar”

Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk klaster UMKM dan Koperasi bisa rampung November 2020 mendatang.

Kementerian Koperasi dan UKM disebut Teten sudah melakukan penyusunan timeline dari RPP tersebut. Keterlibatan dari seluruh stakeholder juga disampaikan Teten tak ketinggalan dalam penyusunan RPP tersebut.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dan menghimbau agar melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari setiap daerah.

“Kami juga di Kementerian Koperasi membuka masukan-masukan dari para pengamat, para inkubator bisnis, kampus, maupun swasta termasuk Asosiasi UMKM dan koperasi. Kita harapkan nanti seluruh pemangku kepentingan punya kontribusi yang sama terhadap rancangan peraturan pemerintah ini,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual Kementerian Koperasi dan UKM pada Kamis (8/10).

Continue reading “Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020”

Teten Masduki klaim UU Cipta Kerja jawab masalah utama koperasi dan UMKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI mampu menjawab masalah utama yang selama ini dihadapi oleh koperasi dan UMKM.

Dengan adanya UU tersebut, diharapkan Koperasi dan UMKM dapat tumbuh besar. Menurut Teten, secara umum ada enam poin penting terkait UU Cipta Kerja bagi Koperasi dan UMKM.

Pertama, berkaitan dengan kemudahan akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok. Masalah tersebut disampaikannya sudah sering disuarakan eh koperasi dan UMKM.

Kedua, semakin besarnya kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Maka dengan diberikannya kemudahan dalam berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Continue reading “Teten Masduki klaim UU Cipta Kerja jawab masalah utama koperasi dan UMKM”

Salurkan Banpres Produktif tahap 2, KemenKop UKM gandeng KPK

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro mencapai hampir 100% dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

Teten menyebut, sinergi dengan KPK tersebut bukanlah yang pertama kali, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan pimpinan KPK mengenai implementasi bantuan produktif usaha mikro.

“Kami ingin KPK terus bekerja bersama mengawal program ini dengan tuntas. Kami pahami KPK sangat perhatian terhadap program ini, agar tepat sasaran, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selama ini pelaksanaannya cukup baik dan cepat. Dan hampir tidak ada isu negatif, seperti salah sasaran. Sistem kami masih bisa mengendalikan program ini agar tepat sasaran,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Rabu (7/10).

Continue reading “Salurkan Banpres Produktif tahap 2, KemenKop UKM gandeng KPK”

Ini akibatnya jika BLT UMKM yang sudah ditransfer tidak segera dicairkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ini informasi penting bagi usaha mikro atau UMKM. Pemerintah meminta pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan notifikasi penerima program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta, segara datang ke bank untuk melakukan proses pencairan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, bila pelaku usaha tidak melakukan proses verifikasi atau pencairan dana, bantuan tersebut akan ditarik lagi oleh pemerintah.

“Jadi ketika disuruh untuk datang ya harus datang mengonfirmasi, lalu dicairkanlah dana tersebut,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Continue reading “Ini akibatnya jika BLT UMKM yang sudah ditransfer tidak segera dicairkan”

Menkop UKM: Realisasi program PEN sektor UMKM sudah lebih dari 70%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot penyaluran bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bahkan menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga saat ini, realisasi penyaluran program PEN di sektor UMKM sudah mencapai 70% dari total anggaran. 

Program PEN merupakan strategi pemerintah untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi, dari dampak pandemi Covid-19. 

Adapun program PEN yang dilaksanakan KemenkopUKM diantaranya Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non KUR.

Di mana, realisasi penyaluran Banpres periode Agustus-September telah mencapai 72,46% dengan nilai Rp 15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per pelaku usaha.

Continue reading “Menkop UKM: Realisasi program PEN sektor UMKM sudah lebih dari 70%”

Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus kembangkan lima sektor usaha ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebut akan mengembangkan lima sektor UMKM dalam lima tahun ke depan.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria br Simanungkalit mengatakan, kelima sektor itu yakni sektor pertanian dan perikanan, makanan dan minuman, furniture dan kerajinan, fashion serta pariwisata. Hal ini karena kelima sektor tersebut memiliki prospek pasar yang cukup besar.

Kemudian, bahan baku kelima sektor itu sebagian besar ada di dalam negeri.

“Kita ingin meningkatkan daya saing baik kualitas maupun skala ekonomi dari usaha yang dikembangkan oleh UKM Indonesia,” kata Victoria dalam diskusi virtual, Kamis (17/9).

Continue reading “Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus kembangkan lima sektor usaha ini”

Simak cara mengetahui usaha mikro yang sudah terima BLT Rp 2,4 juta

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terkena pandemi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, per tanggal 3 September 2020 yang lalu sudah Rp 13,41 triliun lebih dana yang sudah diberikan kepada 5,59 juta pelaku usaha mikro.

“Per 3 September ini dana sudah diberikan ke 5,59 juta pelaku usaha mikro dengan total nilai Rp 13,41 triliun,” kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/9).

Sementara itu bagi para pelaku usaha mikro yang sudah mendaftarkan diri dan ingin memastikan apakah telah menerima BLT ini adalah jika sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak penyalur yaitu bank Himbara, melalui pesan singkat (SMS).

Continue reading “Simak cara mengetahui usaha mikro yang sudah terima BLT Rp 2,4 juta”