Pemerintah optimistis ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat di 2030

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi optimistis ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030.

Lutfi mengatakan, pada tahun 2020, transaksi ekonomi digital tercatat Rp 632 triliun. Dengan potensi peningkatan hingga 8 kali lipat, berarti potensi pertumbuhan ekonomi digital pada 2030 bisa mencapai Rp 4.531 triliun.

“Nah, ini e-commerce akan memerankan peran cukup besar. Dengan kontribusi mencapai 34% atau nilainya mencapai Rp 1.900 triliun di tahun 2030,” ujar Lutfi dalam konferensi pers belum lama ini.

Continue reading “Pemerintah optimistis ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat di 2030”

Pemerintah proyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 sekitar 5,8%-7% yoy

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah yakin perekonomian Indonesia akan terus berada di zona positif pada tahun ini. Setelah mengindikasikan adanya pemulihan di kuartal I-2021 dan kuartal II-2021, di kuartal III-2021 ekonomi diharapkan masih terakselerasi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 berkisar 5,8% hingga 7% year on year (yoy). Angka tersebut melonjak dari realisasi kuartal III-2020 yang minus 3,49 yoy.

Namun, prediksi itu lebih rendah dibandingkan  proyeksi periode sebelumnya. Pemerintah menargetkan di kuartal II-2021 ekonomi tumbuh 7,1% hingga 8,3% yoy. Sebab, pada periode April-Juni merupakan high season bagi ekonomi seiring adanya ramadan dan lebaran. 

Continue reading “Pemerintah proyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 sekitar 5,8%-7% yoy”

Kerek penerimaan pajak, Kemenkeu mulai keker PPh dan PPN orang super kaya

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah kini tengah menyiapkan strategi guna mengoptimalkan setoran pajak dari High Wealth Individual (HWI) atau orang super kaya. Caranya dengan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) lebih tinggi dari wajib pajak lainnya.

Untuk itu pemerintah menyusun perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini. Sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Dalam draf perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah akan menambah satu lapisan penghasilan kena pajak yakni bagi pendapatan yang di atas Rp 5 miliar dalam setahun akan dikenai tarif PPh orang pribadi (OP) sebesar 35%.  

Padahal dengan aturan yang berlaku sekarang, dari total empat layer, lapisan teratas yakni untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun dengan tarif PPh OP sebesar 30%. Artinya, untuk para miliarder di atas Rp 5 miliar nantinya bakal ada kenaikan tarif pajak penghasilan. 

“Itu hanya sedikit sekali orang yang masuk di kelompok ini. Tapi, mayoritas masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah baik dari sisi bracket maupun tarifnya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga meningkatkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Secara bersamaan pemerintah juga memperluas objek kena pajak baik berupa barang atau jasa. Misalnya, rencana pemungutan PPN atas jasa pendidikan.

Dalam konteks HWI, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Publik Yustinus Prastowo menjelaskan untuk sekolah mahal maka akan dikenakan tarif PPN normal. Artinya, sekolah para orang super kaya kemungkinan dibandrol PPN 12%.

Nah, di saat yang bersamaan selain meningkatkan tarif PPN, pemerintah juga bakal menerapkan skema PPN multi tarif antara lain 5% untuk barang/jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, sebesar 25% untuk barang/jasa super mewah.  

Misalnya private jet atau kapal pesiar maka dikenakan tarif PPN sebesar 25%. Kendati demikian, rencananya tarif tinggi PPN tersebut akan mereduksi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas barang-barang super mewah tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan rencana kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya aspek ability to pay dan aspek keadilan. Hal ini sejalan dengan asas gotong royong yang merupakan prinsip dari kehidupan bernegara di Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa pengenaan tarif PPh OP atas lapisan tertentu sebesar 35% serta skema multi tarif dalam UU PPN merupakan bagian dari RUU KUP yang masih menunggu pembahasan,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (11/6). 

Neilmaldrin menambahkan agar menutup peluang adanya penghindaran pajak oleh para WP HWI, pihaknya hingga saat ini terus melakukan penguatan aturan dan sistem perpajakan, sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi dan teknologi melalui reformasi perpajakan. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar setuju dengan adanya rencana lapisan PPh OP baru dengan tarif pajak 35%. “Penambah jumlah bracket menjadi sebuah keharusan, baik dari segi keadilan maupun untuk optimalisasi. Kalau kita berbicara timing, justru ini waktu yang tepat,” ujar dia. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan dalam hal perluasan objek PPN di sektor pendidikan sudah cukup adil.

Sekolah internasional misalnya yang dengan biaya Rp 300 juta per semester maka dikenakan tarif normal sebesar 12% sejalan dengan rencana kenaikan tarif normal.  

“Berartikan hanya bertambah Rp 36 juta, karena orang yang menyekolahkan anaknya dengan biaya tersebut tentu orang kaya/super kaya. Jadi sesuai dengan asas ability to pay,” kata Prianto.

Sumber: Klik Disini

Pemerintah targetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat upaya untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke ekosistem digital. Sebab, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) sore, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Pak Presiden tadi memang minta ada percepatan digitalisasi UMKM. Tadi sudah disepakati karena ini lintas sektoral, akan dibentuk PMO, semacam manajemen profesional yang akan mengoordinasikan proses digitalisasi,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana, Kamis (10/6).

Continue reading “Pemerintah targetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024”

Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengatur ulang ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuannya untuk menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay para pembayar pajak.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Berdasarkan perubahan UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id tersebut menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.

Continue reading “Tarif PPN kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol 1%”

Target pendapatan negara tahun 2022 ditetapkan Rp 1.823,5 triliun-Rp 1.895,4 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR dan pemerintah menyetujui target pendapatan negara di tahun depan senilai Rp 1.823,5 triliun-Rp 1.895,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 10,18%-10,44% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2022.

Rinciannya, pemerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun, setara dengan 8,37%-8,42% dari PDB 2022. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak  (PNBP) ditargetkan sebesar Rp 322,4 triliun-Rp 363,1 triliun, atau sama dengan 1,8%-2%  terhadap PDB.

Terakhir hibah sebesar Rp 1,8 triliun sampai Rp 2,6 triliun, atau setara 0,01% hingga 0,02% dari PDB.

Continue reading “Target pendapatan negara tahun 2022 ditetapkan Rp 1.823,5 triliun-Rp 1.895,4 triliun”

Pajak Digital Masih Tunggu Konsensus

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Negara kaya yang tergabung dalam G7 sepakat menarik pajak perusahaan multinasional sebesar 15% atas penghasilan yang mereka dapat dari negara sumber. Tak terkecuali bagi perusahaan digital sekaliber Google, Amazon, dan Facebook. 

G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, dan Kanada. Kesepakatan G7 dilatarbelakangi  kebutuhan negara-negara untuk mencari pendanaan guna menanggulangi dampak pandemi virus korona (Covid-19). Setoran  pajak dari perusahaan multinasional ini, diharapkan berkontribusi besar terhadap penerimaan ketujuh negara itu. 

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen juga menyatakan kebijakan ini belum pernah terjadi diharapkan bisa membawa keadilan dalam perpajakan global. Artinya negara menjadi tempat berbisnis atau pasar, tapi tidak menjadi basis usaha, tetap bisa menikmati pajaknya.

Continue reading “Pajak Digital Masih Tunggu Konsensus”

Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah mengajukan kebijakan fiskal baru sebagai perluasan objek pajak antara lain terhadap barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 

Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini diharapkan akan segera dibahas tahun ini oleh pemerintah bersama DPR RI, karena sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Adapun klausul tersebut telah mengubah Pasal 4A dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

Continue reading “Barang kebutuhan pokok hingga hasil pertambangan dan migas bakal ditarik PPN”

Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). 

Dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, aturan tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. 

“Namun, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 tersebut, dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%,” tulis pemerintah dalam draf tersebut. 

Continue reading “Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%”

Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sedang berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam draft dokumen perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, terlihat bawah pemerintah berniat mengerek tarif PPN menjadi 12%. 

Dalam revisi UU tersebut, pemerintah juga berniat mengenakan PPN multi tarif. Selain mengubah tarif PPN, ada enam reformasi perpajakan lainnya, yang berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).

Continue reading “Pemerintah bakal revisi UU Tata Cara Perpajakan, ini kata pengamat pajak”