Dirjen Dukcapil Kemendagri siapkan Inisiatif SIAK Online dan identitas digital

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengaku pihaknya tengah menyiapkan inisiatif inovasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online dan identitas digital.

Hal ini dalam rangka membenahi kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara nasional.

“Tentang layanan SIAK online, akan kita terapkan tahun ini minimal 50 kabupaten/kota menjadi pilot project. Dengan SIAK online, daerah tidak perlu repot membuat sistem online sendiri.

Selain itu, layanannya juga menjadi 24 jam, dan termonitor seluruhnya sehingga layanan online kita bisa lebih optimal,” kata Zudan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2021, Selasa (30/3).

Adapun mengenai identitas digital, dibentuk untuk mengiringi dokumen penduduk berupa KTP-el yang sering kali hilang atau rusak. Dengan demikian, bila ada hambatan dalam penggantiannya, identitas digital ini bisa digunakan.

Continue reading “Dirjen Dukcapil Kemendagri siapkan Inisiatif SIAK Online dan identitas digital”

Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Ditjen Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Segera laporkan SPT Anda, karena ada denda dan hukuman jika tidak melaporkan SPT atau terlambat.

Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak bakal dikenai saknsi baik berupa denda bahkan pidana.

Aturan terkait sanksi bagi wajib pajak yang tak melaporkan SPT Tahunannya pun tertuang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Ccara Perpajakan (UU KUP). Meski demikian, di dalam Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 ddijelaskan, terdapat beberapa golongan wajib pajak yang tidak akan dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT.

Continue reading “Sanksi dan hukuman jika telat atau tidak lapor SPT”

Gampang! 3 Cara membedakan kartu lama yang bakal segera diblokir dengan kartu baru

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pihak perbankab di Indonesia masih terus mengimbau para nasabah agar segera mengganti kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi berbasis chip. 

Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. 

Penggantian kartu ATM berbasis magnetic stripes ke chip ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Bila masa penggantian berakhir, maka kartu ATM berbasis magnetic stripes akan diblokir. 

Bank BCA memberikan batas waktu hingga akhir Desember 2021. Sementara Bank Mandiri memberikan batas waktu bertahap. Kartu ATM Bank Mandiri dengan expiry date 2021-2022 akan diblokir pada April 2021. 

Continue reading “Gampang! 3 Cara membedakan kartu lama yang bakal segera diblokir dengan kartu baru”

Bukalapak digugat Rp 90,32 miliar, ini penyebabnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perusahaan e-commerce PT Bukalapak.com, digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh PT Harmas Jalesveva dengan tuntuan ganti rugi senilai Rp 90,32 miliar. 

Dalam gugatannya, Harmas menuding Bukalapak melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan atas perkara ini juga dilayangkan ke PT Leads Property Services Indonesia. 

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan perdata ini terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021 dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. 

Menanggapi gugatan tersebut, VP of Legal, Public Policy, & Regulatory Affairs Bukalapak Perdana Arning Saputro menyatakan, pihaknya tak pernah menggunakan jasa Harmas. Sebaliknya, Harmas yang memiliki kewajiban kepada Bukalapak. 

Continue reading “Bukalapak digugat Rp 90,32 miliar, ini penyebabnya”

UMKM perlu siapkan diri hadapi transformasi bisnis pasca pandemi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Salah satu upaya percepatan yang dilakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi Covid-19.  

CEO Qasir Michael Williem melihat, implementasi vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah merupakan sebuah sinyal yang baik bagi pemulihan bisnis di tanah air.

“Pendistribusian vaksin yang sedang berjalan saat ini, walaupun tidak serta-merta, namun kita semua tahu tujuannya agar masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa tanpa di bayang-bayangi ketakutan akan tertular virus. Meskipun untuk sampai ke sana tentu saja membutuhkan waktu, namun jelas ini adalah kabar baik buat semuanya, termasuk usahawan. Jadi tidak ada salahnya kita bersiap,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (25/3).

Menjelang akhir Maret 2021, vaksinasi tahap II sudah mulai diberikan kepada sejumlah kalangan. Antara lain petugas pelayanan publik, lansia, juga para pedagang dengan akumulasi penerima vaksin mencapai 5,53 juta orang. 

Continue reading “UMKM perlu siapkan diri hadapi transformasi bisnis pasca pandemi”

KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) akan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi pelaku usaha mikro terpilih tanpa dikenakan biaya. Kemudahan ini diberikan kepada usaha yang ber-kriteria usaha mikro sebagaimana terdapat pada kriteria peraturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021.

“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan izin bagi usaha mikro dan kecil,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (24/3).

Rencana fasilitasi pendaftaran sertifikasi yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut diantaranya pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikasi Halal, Merek dan Hak Cipta, serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam). “Kita menargetkan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi-sertifikasi tersebut,” ungkap Eddy.

Continue reading “KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha”

Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Apakah Anda sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020? Jika belum, sebaiknya segera bergegas. Pasalnya, pelaporan SPT 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2021 bagi Wajib Pajak Badan.

Melansir indonesia.go.id, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, pelaporan SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021 dan ditutup pada 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan pelaporannya diterima paling lambat 30 April 2021.

Terdapat tiga jenis formulir SPT PPh yang harus diisi oleh para pemilik NPWP. Pertama adalah formulir 1770SS yang diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan kotor tidak lebih dari Rp 60 juta. Di samping itu ia hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

Continue reading “Masih ada waktu! Ini mekanisme mengisi SPT secara online”

Dirjen Pajak beberkan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Tujuannya, untuk menggali potensi pajak dari para pelaku ekonomi digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di dunia maya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo membeberkan, Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital sebetulnya sudah dicanangkan sejak lalu dan kembali didorong untuk didirikan pada tahun ini.

Kata Suryo, dalam proses bisnis transaksi digital yang terus berkembang, maka otoritas melakukan pemetaan terhadap pelaku ekonomi digital. Termasuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Continue reading “Dirjen Pajak beberkan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital”

Siap-siap, tim pajak untuk menggali setoran dari ekonomi digital akan beroperasi

Berdasarkan draf rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajakakan menggali potensi ekonomi digital melalui pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan oleh Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital yakni menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemantauan kegiatan influencer. Caranya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak.

Nah, untuk mempermudah langkah Ditjen Pajak mengorek potensi ekonomi digital, otoritas pun akan menerbitkan regulasi, sebagai payung hukum. Misalnya tentang ILAP dan penyampaian data transaksi PMSE. 

Continue reading “Siap-siap, tim pajak untuk menggali setoran dari ekonomi digital akan beroperasi”

Bidik pelaku ekonomi digital, Ditjen Pajak bentuk tim khusus

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA.  Geliat aktivitas ekonomi digital saat ini, membuat otoritas putar otak untuk menggali potensi penerimaan pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan sederet strategi.   

Berdasarkan draf rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajak akan menggali potensi ekonomi digital melalui pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan oleh Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital yakni menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemantauan kegiatan influencer. Caranya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak. 

Direktor Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, mengatakan, influencer yang tergolong sebagai wajib pajak high wealth individual (HWI) tentu jumlahnya sedikit dibandingkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) secara umum.  

Continue reading “Bidik pelaku ekonomi digital, Ditjen Pajak bentuk tim khusus”