Posted on

Kemkeu mendorong harga barang impor naik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Untuk menyehatkan neraca dagang, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menekan impor melalui penerapan pajak penghasilan (PPh) impor. Kemkeu akan mengenakan PPh impor yang lebih tinggi, terutama terhadap barang konsumsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pengenaan PPh impor akan tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang keluar secepatnya. Soal detailnya, “Kami masih bicara di internal Kemkeu, antara Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF),” kata Menkeu usai Seminar Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8).

Oleh karena itu Sri Mulyani enggan menjelaskan barang yang bakal terkena kewajiban ini. “Nanti kami akan identifikasi lagi,” ujar mantan direktur World Bank ini.

Apalagi, selain pembahasan internal Menkeu juga akan mengajak Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Bank Indonesia (BI) dan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) untuk berembuk.

Yang pasti langkah mengerem dilakukan karena impor selama semester I-2018 sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor sepanjang Januari-Juli 2018 mencapai US$ 17,32 miliar, melesat 24,48% dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan impor yang tinggi berakibat pada defisit neraca dagang US$ 3,09 miliar. Continue reading “Kemkeu mendorong harga barang impor naik”

Posted on

Utang luar negeri Indonesia melambat di kuartal II 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Juni lalu melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN akhir kuartal kedua lalu sebesar US$ 355,7 miliar miliar, hanya tumbuh 5,5% year on year (YoY). Sementara di akhir kuartal pertama, ULN masih tumbuh 8,9% YoY dan di akhir Mei masih tumbuh 6,8% YoY.

Salah satu komponennya, utang luar negeri pemerintah, tercatat tumbuh 6,1% year on year. Bandingkan dengan kuartal I yang sempat tumbuh 11,6% menjadi US$ 176,5 miliar.

Pelambatan utang pemerintah tersebut sejalan dengan net pelunasan pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dibeli kembali oleh investor domestik. Menguatnya dollar AS dan ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok turut memengaruhi fluktuasi di pasar SBN domestik.

Tak hanya itu, ULN swasta juga tercatat tumbuh melambat, terutama pada ULN sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik, gas, dan uap atau air panas (LGA).

Pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor LGA di kuartal II-2018 masing-masing tercatat sebesar 1,1% dan 16,1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya.

Sedangkan, pertumbuhan utang luar negeri sektor pertambangan dan sektor keuangan meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,2% Continue reading “Utang luar negeri Indonesia melambat di kuartal II 2018”

Posted on

Mulai tahun depan, rasio utang dipatok maksimal 31% dari PDB

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio utang terhadap PDB selama periode 2019 – 2022 diperkirakan berada di kisaran 29,5% – 31% dari PDB dengan potensi pergerakan di kisaran +5,0% untuk mengakomodasi shock.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah, sebab rasio utang terhadap PDB ada kemungkinan meningkat melebihi 30,0% yang menjadi komitmen pemerintah. Peningkatan ini disebabkan oleh tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

“Outlook rasio utang terhadap PDB ini menjadi catatan penting agar Pemerintah lebih agresif menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan utang yang prudent, baik yang bersifat tahunan maupun jangka menengah,” tulis pemerintah Nota Keuangan dan RAPBN 2019 yang dikutip Kontan.co.id, Senin (20/8).

Oleh karena itu, sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola utang untuk beberapa tahun yang akan datang. Pertama, mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, dengan tetap memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.

Kedua, melakukan pengembangan instrumen utang dalam rangka memperluas basis investor utang dan pendalaman pasar. Ketiga, memanfaatkan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang. Continue reading “Mulai tahun depan, rasio utang dipatok maksimal 31% dari PDB”

Posted on

Akomodasi risiko utang 2019, pemerintah antisipasi depresiasi nilai tukar hingga 35%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Untuk mengakomodasi risiko utang pada tahun depan, pemerintah mengantisipasi depresiasi nilai tukar rupiah hingga 35% dari nilai tukar rata-rata tahun 2018.

Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2019, hal ini mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun 2018 yang cukup volatile dan berpotensi mengulang krisis tahun 2008-2009.

“Maka di tahun 2019 diterapkan shock dengan merujuk kondisi krisis dimaksud yaitu depresiasi nilai tukar hingga 35,0% dari nilai tukar rata-rata tahun 2018 dan kenaikan imbal hasil hingga maksimum 109,0% dari imbal hasil rata-rata di tahun 2018,” tulis pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2019 yang dikutip Kontan.co.id, Senin (20/8).

Terkait shock nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil, rasio utang terhadap PDB diperkirakan sebesar 29,5-31,0% pada periode tahun depan hingga 2022 dengan potensi pergerakan di kisaran +5,0% untuk mengakomodasi shock. Rasio utang terhadap PDB meningkat melebihi 30,0% itu akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Continue reading “Akomodasi risiko utang 2019, pemerintah antisipasi depresiasi nilai tukar hingga 35%”

Posted on

Butuh ratusan triliun, pemerintah fokus menerbitkan SBN rupiah tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan yang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 386,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil 0,5% jika dibandingkan dengan outlook tahun 2018 sebesar Rp 388 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meski ada risiko, saat ini kondisi pasar SBN sudah cukup mature baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, melakukan pembiayaan di tahun depan akan lebih mudah.

“Dengan demikian, proses untuk refinancing itu menjadi jauh lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dulu. Jadi, itu yang dilakukan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/8).

Untuk instrumen dan tenornya, penerbitan SBN itu akan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Namun dalam hal ini, pemerintah akan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah.

Sebab, pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali untuk tahun depan.

Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh di antaranya mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas. Continue reading “Butuh ratusan triliun, pemerintah fokus menerbitkan SBN rupiah tahun depan”

Posted on

Pembiayaan utang tahun depan dipatok turun 7,2% jadi Rp 359,3 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembiayaan utang pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 359,3 triliun atau turun 7,2% dibandingkan perkiraan pembiayaan pada 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun.

Bila menilik lebih dalam ke dokumen nota keuangan RAPBN 2019, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang.

Pembiayaan utang yang turun ini sejalan dengan rasio defisit anggaran tahun depan yang dipatok terendah dalam lima tahun terakhir, yakni dari 2,25% terhadap PDB pada 2014 menjadi 1,84% terhadap PDB dalam RAPBN 2019.

“Paling penting itu total defisit kita, primary balance kita, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri, dan juga antara para investor dalam dan luar negeri yang akan terus dioptimalkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/8).

Pembiayaan utang dalam postur APBN berperan dalam membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Selain itu, utang pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan APBN dan pasar keuangan secara umum.

Meski mengurangi pembiayaan utang, pemerintah tidak menutup kemungkinan ada penambahan pinjaman luar negeri di dalam pembiayaan tersebut yang dalam bentuk pinjaman tunai. Hal ini dilakukan saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian. Continue reading “Pembiayaan utang tahun depan dipatok turun 7,2% jadi Rp 359,3 triliun”

Posted on

Segmen komersial menyumbang banyak kredit bermasalah bank

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan masih masih cukup besar di sumbang oleh segmen kredit komersial.

Lihat saja, beberapa bank besar seperti Bank Mandiri mencatat NPL kredit menengah korporasi terbilang tinggi. Sampai kuartal II-2018, NPL kredit menengah korporasi perseroan ini mencapai 10,55% atau naik dibandingkan posisi kuartal I-2018 yang di level 10,48%.

Bank Tabungan Negara (BTN) juga mencatat kredit komersial terbilang tinggi sebesar 6,62% per kuartal II-2018 lalu. Meskipun angkanya menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 9,28%.

Bank BNI juga mengalami kenaikan rasio NPL di kredit komersial. Tercatat per kuartal II-2018 kredit menengah bank berlogo angka 46 ini berada di level 2,7%. Namun, bila dibandingkan kuartal sebelumnya. BNI mampu menurunkan NPL dari level 3,1%.

Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, ke depan pihaknya tetap akan mendorong seluruh segmen kredit sebagai amunisi penggerak bisnis BNI. Saat ini BNI sudah berhasil menanggulangi risiko kredit di tengah gejolak ekonomi domestik, regional dan global yang belum stabil. “Pendekatan BNI adalah agresif antisipatif dalam menjaga kualitas aset,” katanya, Minggu (19/8). Continue reading “Segmen komersial menyumbang banyak kredit bermasalah bank”

Posted on

Sri Mulyani tegaskan pidato Ketua MPR soal utang menyesatkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan saat sidang tahunan MPR pada 16 Agustus kemarin. Menurutnya, pidato yang menyinggung perihal pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun bermuatan politis dan juga menyesatkan.

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya pada Senin (20/8):

Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya: Continue reading “Sri Mulyani tegaskan pidato Ketua MPR soal utang menyesatkan”

Posted on

Anggaran infrastruktur tahun depan Rp 420,5 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran infrastruktur tahun depan lebih tinggi dari tahun ini. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah menyiapkan bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun atau naik 2,46% dibanding APBN 2018 yang Rp 410,4 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kenaikan anggaran infrastruktur tahun depan lantaran ada pengalihan dana dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Contoh, dana prasarana pendidikan dan ekonomi lainnya.

Dana prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah dan universitas, yang seharusnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dialihkan ke Kementerian PUPR. Begitu juga dengan dana prasarana pasar induk di Kementerian Perdagangan (Kemdag). “Semua totalnya hampir Rp 6,5 triliun,” ungkap Basuki ke KONTAN pekan lalu.

Untuk mengalihkan anggaran tersebut, Basuki bilang, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres). Jadi, hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik di kementerian lain dikoordinasikan ke Kementerian PUPR.

Dengan begitu, koordinasi antarkementerian dan lembaga makin erat. Di 2018, anggaran infrastruktur pemerintah bisa menghasilkan dampak yang kian terasa. Continue reading “Anggaran infrastruktur tahun depan Rp 420,5 triliun”

Posted on

Pemerintah resmi meliris SBR004

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Savings Bond Retail (SBR) seri 004 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (20/8). Adapun minimal penawaran surat utang negara ini minimal Rp 1 juta dengan jatuh tempo 2 tahun, dan kupon mengambang 8,05% dengan fasilitas early redemption.

Uniknya, investor bisa membeli SBR004 melalui perusahaan fintech di antaranya; Bareksa.com dan Tanamduit, Investree dan Modalku. Dengan minimal pembelian Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar, dan kupon yang dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulannya.

Selain itu, investor bisa membeli SBR004 dari 11 mitra distribusi secara online dan enam seperti ,Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, Bank BRI, dan Bank BTN juga bisa melalui perusahaan efek, seperti Trimegah Sekuritas

“Saya mengharapkan dengan diterbitkannya SBR004 ini mampu menambah minat dari investor untuk berinvestasi melalui SBR004 ini,” ujar Hasan Fawzi, Direktur BEI.

Selain itu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengatakan, SBR004 dapat dibeli secara mudah oleh investor. Tak hanya itu, instrumen ini bisa jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Continue reading “Pemerintah resmi meliris SBR004”