Akomodasi risiko utang 2019, pemerintah antisipasi depresiasi nilai tukar hingga 35%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Untuk mengakomodasi risiko utang pada tahun depan, pemerintah mengantisipasi depresiasi nilai tukar rupiah hingga 35% dari nilai tukar rata-rata tahun 2018.

Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2019, hal ini mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun 2018 yang cukup volatile dan berpotensi mengulang krisis tahun 2008-2009.

“Maka di tahun 2019 diterapkan shock dengan merujuk kondisi krisis dimaksud yaitu depresiasi nilai tukar hingga 35,0% dari nilai tukar rata-rata tahun 2018 dan kenaikan imbal hasil hingga maksimum 109,0% dari imbal hasil rata-rata di tahun 2018,” tulis pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2019 yang dikutip Kontan.co.id, Senin (20/8).

Terkait shock nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil, rasio utang terhadap PDB diperkirakan sebesar 29,5-31,0% pada periode tahun depan hingga 2022 dengan potensi pergerakan di kisaran +5,0% untuk mengakomodasi shock. Rasio utang terhadap PDB meningkat melebihi 30,0% itu akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Continue reading “Akomodasi risiko utang 2019, pemerintah antisipasi depresiasi nilai tukar hingga 35%”

Butuh ratusan triliun, pemerintah fokus menerbitkan SBN rupiah tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan yang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 386,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil 0,5% jika dibandingkan dengan outlook tahun 2018 sebesar Rp 388 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meski ada risiko, saat ini kondisi pasar SBN sudah cukup mature baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, melakukan pembiayaan di tahun depan akan lebih mudah.

“Dengan demikian, proses untuk refinancing itu menjadi jauh lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dulu. Jadi, itu yang dilakukan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/8).

Untuk instrumen dan tenornya, penerbitan SBN itu akan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Namun dalam hal ini, pemerintah akan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah.

Sebab, pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali untuk tahun depan.

Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh di antaranya mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas. Continue reading “Butuh ratusan triliun, pemerintah fokus menerbitkan SBN rupiah tahun depan”

Pembiayaan utang tahun depan dipatok turun 7,2% jadi Rp 359,3 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembiayaan utang pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 359,3 triliun atau turun 7,2% dibandingkan perkiraan pembiayaan pada 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun.

Bila menilik lebih dalam ke dokumen nota keuangan RAPBN 2019, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang.

Pembiayaan utang yang turun ini sejalan dengan rasio defisit anggaran tahun depan yang dipatok terendah dalam lima tahun terakhir, yakni dari 2,25% terhadap PDB pada 2014 menjadi 1,84% terhadap PDB dalam RAPBN 2019.

“Paling penting itu total defisit kita, primary balance kita, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri, dan juga antara para investor dalam dan luar negeri yang akan terus dioptimalkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (20/8).

Pembiayaan utang dalam postur APBN berperan dalam membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Selain itu, utang pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan APBN dan pasar keuangan secara umum.

Meski mengurangi pembiayaan utang, pemerintah tidak menutup kemungkinan ada penambahan pinjaman luar negeri di dalam pembiayaan tersebut yang dalam bentuk pinjaman tunai. Hal ini dilakukan saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian. Continue reading “Pembiayaan utang tahun depan dipatok turun 7,2% jadi Rp 359,3 triliun”

Segmen komersial menyumbang banyak kredit bermasalah bank

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan masih masih cukup besar di sumbang oleh segmen kredit komersial.

Lihat saja, beberapa bank besar seperti Bank Mandiri mencatat NPL kredit menengah korporasi terbilang tinggi. Sampai kuartal II-2018, NPL kredit menengah korporasi perseroan ini mencapai 10,55% atau naik dibandingkan posisi kuartal I-2018 yang di level 10,48%.

Bank Tabungan Negara (BTN) juga mencatat kredit komersial terbilang tinggi sebesar 6,62% per kuartal II-2018 lalu. Meskipun angkanya menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 9,28%.

Bank BNI juga mengalami kenaikan rasio NPL di kredit komersial. Tercatat per kuartal II-2018 kredit menengah bank berlogo angka 46 ini berada di level 2,7%. Namun, bila dibandingkan kuartal sebelumnya. BNI mampu menurunkan NPL dari level 3,1%.

Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, ke depan pihaknya tetap akan mendorong seluruh segmen kredit sebagai amunisi penggerak bisnis BNI. Saat ini BNI sudah berhasil menanggulangi risiko kredit di tengah gejolak ekonomi domestik, regional dan global yang belum stabil. “Pendekatan BNI adalah agresif antisipatif dalam menjaga kualitas aset,” katanya, Minggu (19/8). Continue reading “Segmen komersial menyumbang banyak kredit bermasalah bank”

Sri Mulyani tegaskan pidato Ketua MPR soal utang menyesatkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan saat sidang tahunan MPR pada 16 Agustus kemarin. Menurutnya, pidato yang menyinggung perihal pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun bermuatan politis dan juga menyesatkan.

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya pada Senin (20/8):

Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya: Continue reading “Sri Mulyani tegaskan pidato Ketua MPR soal utang menyesatkan”

Anggaran infrastruktur tahun depan Rp 420,5 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran infrastruktur tahun depan lebih tinggi dari tahun ini. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah menyiapkan bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun atau naik 2,46% dibanding APBN 2018 yang Rp 410,4 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kenaikan anggaran infrastruktur tahun depan lantaran ada pengalihan dana dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Contoh, dana prasarana pendidikan dan ekonomi lainnya.

Dana prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah dan universitas, yang seharusnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dialihkan ke Kementerian PUPR. Begitu juga dengan dana prasarana pasar induk di Kementerian Perdagangan (Kemdag). “Semua totalnya hampir Rp 6,5 triliun,” ungkap Basuki ke KONTAN pekan lalu.

Untuk mengalihkan anggaran tersebut, Basuki bilang, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres). Jadi, hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik di kementerian lain dikoordinasikan ke Kementerian PUPR.

Dengan begitu, koordinasi antarkementerian dan lembaga makin erat. Di 2018, anggaran infrastruktur pemerintah bisa menghasilkan dampak yang kian terasa. Continue reading “Anggaran infrastruktur tahun depan Rp 420,5 triliun”

Pemerintah resmi meliris SBR004

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Savings Bond Retail (SBR) seri 004 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (20/8). Adapun minimal penawaran surat utang negara ini minimal Rp 1 juta dengan jatuh tempo 2 tahun, dan kupon mengambang 8,05% dengan fasilitas early redemption.

Uniknya, investor bisa membeli SBR004 melalui perusahaan fintech di antaranya; Bareksa.com dan Tanamduit, Investree dan Modalku. Dengan minimal pembelian Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar, dan kupon yang dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulannya.

Selain itu, investor bisa membeli SBR004 dari 11 mitra distribusi secara online dan enam seperti ,Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, Bank BRI, dan Bank BTN juga bisa melalui perusahaan efek, seperti Trimegah Sekuritas

“Saya mengharapkan dengan diterbitkannya SBR004 ini mampu menambah minat dari investor untuk berinvestasi melalui SBR004 ini,” ujar Hasan Fawzi, Direktur BEI.

Selain itu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengatakan, SBR004 dapat dibeli secara mudah oleh investor. Tak hanya itu, instrumen ini bisa jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Continue reading “Pemerintah resmi meliris SBR004”

Ada insentif, penerimaan pajak diestimasi hilang Rp 298,3 triliun pada 2016 dan 2017

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mencatat estimasi hilangnya penerimaan perpajakan karena subsidi maupun insentif pajak dalam nota keuangan atau belanja pajak (tax expenditure).

Bentuk dari tax expenditure antara lain, tax holiday, tax allowance, dan segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan yang berlaku.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, Pada tahun 2016 dan 2017, total estimasi hilangnya penerimaan perpajakan dalam dua tahun tersebut sebesar Rp 298,3 triliun.

Secara rinci, pada tahun 2016, estimasi tax expenditure mencapai Rp 143,6 triliun atau 1,16% dari PDB. Sedangkan pada tahun 2017, estimasi hilangnya penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 154,7 triliun atau 1,14% dari PDB.

“Kami menghitung berapa jumlah insentif pajak. Artinya, mereka yang dibebaskan pajak, memberikan holiday, allowance maupun deductible seperti yang sekarang ini sedang aktif. Jadi, jumlahnya cukup besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan GBK, Jakarta, Kamis lalu.

“Jadi, kadang-kadang kalau Menteri Perindustrian anggarannya sedikit, tapi dari bentuk insentif yang menggunakan pajak sebetulnya cukup besar anggarannya,” lanjutnya. Continue reading “Ada insentif, penerimaan pajak diestimasi hilang Rp 298,3 triliun pada 2016 dan 2017”

Utang jatuh tempo Rp 409 triliun tahun depan, ini empat strategi pemerintah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, besaran utang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pemerintah pada tahun depan mencapai Rp 409 triliun. Ia mengatakan, jumlah utang tersebut cukup besar sehingga anggaran di tahun depan memiliki tantangan yang cukup berat.

“Tahun depan mungkin yang agak berat adalah karena banyak utang masa lalu yang jatuh temponya cukup tinggi di 2019. Ini yang mungkin nanti akan menimbulkan kemampuan kita untuk melakukan revolving terhadap utang yang jatuh tempo. Nilainya Rp 409 triliun,” kata Sri Mulyani di kawasan GBK, Kamis lalu.

Menilik ke dalam nota keuangan RAPBN 2019, ada empat strategi yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk menutup utang jatuh tempo. Pertama, mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas.

Kedua, memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap. Ketiga, melakukan manajemen utang (liability management) melalui mekanisme pembelian kembali (buyback) dan/atau debt switch. Keempat, memanfaatkan instrumen lindung nilai. Continue reading “Utang jatuh tempo Rp 409 triliun tahun depan, ini empat strategi pemerintah”

Bank pikir-pikir kucurkan kredit tanah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat paket kebijakan properti yang dirilis Rabu (15/8) membolehkan perbankan memberikan kredit atau pembiayaan untuk pengadaan dan pengolahan tanah ke pengembang. Ketentuan OJK tersebut merevisi aturan sebelumnya yang membatasi bank untuk tidak memberikan kredit pengadaan tanah.

Namun, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Antara lain, proses pembangunan hunian harus sudah dilakukan di tanah yang dibebaskan dalam kurun waktu satu tahun setelah kredit mengucur. Selain itu, tanah yang dibiayai hanya untuk pembangunan hunian atau rumah susun serta tidak berada di kawasan komersial.

Selama ini, OJK menilai, pengembang menengah ke bawah ada yang kesulitan meningkatkan pembangunan perumahan lantaran harga tanah yang tinggi. Dengan bank memberikan kredit kepada pengembang, diharap dapat membantu membangun rumah yang terjangkau masyarakat.

Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank penyalur kredit perumahan sudah memberikan kredit untuk tanah atau lahan perumahan khusus bagi pengembang rumah bersubsidi.

Direktur Strategi, Risiko dan Kepatuhan BTN Mahelan Prabantarikso mengatakan, kredit tersebut masuk ke dalam segmen kredit konstruksi. “Kebijakan ini perluasan bagi pengembang yang akan membangun rumah non subsidi,” ujar Mahelan, Kamis (16/8). Continue reading “Bank pikir-pikir kucurkan kredit tanah”