Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela

Jakarta, CNN Indonesia — 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan wacana program pengampunan pajak (tax amnesty) yang kembali bergulir di publik nanti tidak akan dilaksanakan seperti pada 2016 lalu. Namun, tax amnesty kali ini untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.

“Intinya kami ingin fokus ke peningkatan kepatuhan sukarela agar dilakukan, bukan memberikan amnesti seperti pada 2016,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, Kamis (3/6).

Menurut Yustinus, tax amnesty tidak akan dirancang seperti 2016 karena pada saat itu pemerintah benar-benar memberikan pengampunan yang masif kepada seluruh wajib pajak.

Continue reading “Kemenkeu soal Tax Amnesty: Dorong Kepatuhan Sukarela”

Setoran PPN perusahaan digital tembus Rp 2,01 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perusahaan digital yang berada dalam lingkup perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 2,01 triliun. 

Angka tersebut merupakan realisasi pajak konsumen yang didapat sejak awal Juli  2020 hingga akhir Mei 2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi PPN itu berasal dari 50 perusahaan digital.

Continue reading “Setoran PPN perusahaan digital tembus Rp 2,01 triliun”

Menkeu: Reformasi struktural adalah syarat agar potensi ekonomi Indonesia optimal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu memberikan ruang bagi Indonesia untuk melakukan proses reformasi. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pun reformasi penting dilakukan.

Menurutnya reformasi struktural akan memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Reformasi dijalankan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar dapat kembali ke jalur seperti sebelum pandemi terjadi, bersamaan dengan pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

Continue reading “Menkeu: Reformasi struktural adalah syarat agar potensi ekonomi Indonesia optimal”

Insentif pajak pada 2022 bakal lebih selektif, Sri Mulyani beberkan syaratnya

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah bakal lebih selektif dan terukur dalam memberikan insentif pajak di tahu depan.

Bendahara Negara itu menyebut insentif pajak hanya akan diberikan kepada kegiatan ekonomi strategis yang memberikan efek berganda. 

“Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Menteri Investasi/BKPM di dalam terus meneliti apakah insentif fiskal benar-benar digunakan dan efektif,” katanya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (31/5). 

Di sisi lain, Sri Mulyani tak segan akan mencabut insentif pajak apabila ternyata tidak berdampak optimal terhadap kinerja perusahaan. Kendati begitu, pemerintah akan mengkajinya terlebih dahulu.

Continue reading “Insentif pajak pada 2022 bakal lebih selektif, Sri Mulyani beberkan syaratnya”

Perbaiki data wajib pajak, Menkeu Sri Mulyani akan integrasikan NIK dan NPWP

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berkomitmen membangun sistem data perpajakan yang terintegrasi. Sejalan dengan inisiatif pemerintah pada program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019, sistem data perpajakan akan menggunakan common identifier.

“Saat ini sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari nomor induk kependudukan NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Webinar Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat (28/5).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, DJP memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). Total 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional diperoleh dan digunakan DJP untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko.

Continue reading “Perbaiki data wajib pajak, Menkeu Sri Mulyani akan integrasikan NIK dan NPWP”

Hancurkan integritas sistem keuangan, PPATK paparkan modus canggih pencucian uang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  April 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait beleid ini, Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  Ary Zulfikar menjelaskan, PP itu  perubahan dari PP 43 tahun 2015 tentang  pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pencucian uang. 

PP  terkait pelaporan  harta kekayaan yang patut diduga berasal dari suatu tindak pidana dan prinsip dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 
LPS  sendiri seringkali melakukan penyelidikan suatu tindak pidana. “Namun setelah kerugian itu terjadi. Setelah bank tersebut telah mengalami kerugian,” ujar Ary, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), dalam webinar daring, Jumat (28/5).
 
Dengan kegiatan pelaporan dapat mencegah tindak pidana pencucian uang. Pelaku akhirnya tidak dapat menggunakan hasil kejahatan atau menyamarkan harta kekayaan dari tindak pidana tersebut.

Continue reading “Hancurkan integritas sistem keuangan, PPATK paparkan modus canggih pencucian uang”

BI sebut stabilitas sistem keuangan masih terjaga, ini penyebabnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah badai Covid-19, Bank Indonesia (BI) melihat stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik. Salah satunya, ini ditunjukkan dengan likuiditas yang masih melimpah.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengungkapkan, stabilnya sistem keuangan domestik ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini.

Pertama, tingginya alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Hingga akhir April 2021, AL/DPK tercatat 33,67% atau berada di atas threshold yang sebesar 10%.

“Ini tidak lepas dari kebijakan BI di bidang moneter dan makroprudensial untuk melonggarkan likuiditas, padahal terutama di tahun 2020 awal ada krisis pandemi yang kami melihat risiko-risiko likuiditas,” ujar Juda, Jumat (28/5).

Continue reading “BI sebut stabilitas sistem keuangan masih terjaga, ini penyebabnya”

BLT UMKM 2021 masih di tahap II, ini cara mengajukan dan mengeceknya di BRI & BNI

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Kementerian Koperasi dan UKM memastikan saat ini pengusulan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM masih di tahap kedua. Kepastian itu sekaligus membantah informasi yang belakangan menyeruak tentang BLT UMKM yang disebut-sebut telah memasuki tahap ketiga.

Informasi itu salah satunya beredar di media sosial lewat unggahan akun Bundhae Mei di grup Facebook PNM Mekaar & BLT UMKM, Selasa (25/5/2021). Disebutkan bahwa pencairan BLT UMKM tahap ketiga telah berjalan dengan lancar.

Saat dikonfirmasi, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria membantah adanya informasi tersebut. “Mohon diluruskan saja. Yang jelas kami sudah mengedarkan ke daerah untuk usulan tahap kedua semestinya, bukan tahap ketiga untuk tahun 2021,” katanya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (27/5/2021) sore.

Continue reading “BLT UMKM 2021 masih di tahap II, ini cara mengajukan dan mengeceknya di BRI & BNI”

BI: Likuiditas perekonomian pada April 2021 mengalami kenaikan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2021 tumbuh meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi M2 pada April 2021 sebesar Rp 6.957,3 triliun atau tumbuh 11,5% yoy, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.888 triliun atau tumbuh 6,9% yoy. 

“Likuiditas perekonomian tumbuh meningkat sesuai pola musiman di bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam laporannya, Kamis (27/5). 

Erwin mengatakan, peningkatan tersebut jga terjadi pada seluruh komponen M2, baik itu uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham. 

Continue reading “BI: Likuiditas perekonomian pada April 2021 mengalami kenaikan”

BI akan keluarkan mata uang digital, simak bocorannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) sudah berencana untuk mengeluarkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan ada tiga pertimbangan bank sentral dalam rencana penerbitan CBDC ini. 

Pertama, mata uang digital merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dijabarkan lewat UU mta uang dan UU Bank Indonesia. 

“Dalam konteks ini, BI merencanakan ke depan akan menerbitkan CBDC rupiah sebagai alat pembayaran yang sah,” tegas Perry, Selasa (25/5) dalam Rapat Dewan Gubernur BI secara daring. 

Continue reading “BI akan keluarkan mata uang digital, simak bocorannya”