Riset BI: UMKM Korek-korek Kantong Buat Modal

Jakarta, CNN Indonesia — 

Hasil riset Bank Indonesia (BI) mengungkapkan mayoritas UMKM merogoh kantong sendiri dalam memenuhi kebutuhan modal mereka di tengah krisis ekonomi akibat pandemi virus corona (covid-19). Jumlahnya mencapai 43,5 persen dari total hasil riset.

“Dari strategi keuangan, hanya 15 persen yang melakukan pinjaman ke lembaga keuangan. Sementara, mayoritas melakukan tambahan modal sendiri,” ungkap Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Yunita Resmi Sari di diskusi virtual, Jumat (19/3).

Khusus untuk pinjaman ke lembaga keuangan, sekitar 12,5 persen merupakan bank, 2,2 persen lembaga keuangan non bank, dan 0,9 persen pinjaman online (pinjol) atau fintech.

Selain mengorek kantong sendiri dan pinjam ke lembaga keuangan, sekitar 22,3 persen memilih untuk menutup kebutuhan tambahan modal dengan melakukan efisiensi. “PHK atau efisiensi 22,3 persen,” imbuhnya.

Continue reading “Riset BI: UMKM Korek-korek Kantong Buat Modal”

Kemenkop UKM dorong peningkatan konsumsi produk UMKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, secara umum UKM sudah mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini.

Hanung menyebut, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk dalam negeri. Misalnya melalui program bangga buatan Indonesia. Hal ini demi meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri di tengah pandemi. “(UMKM) Sudah mulai membaik, tapi masih belum sepenuhnya ya,” ujar Hanung ketika dihubungi, Kamis (18/3).

Hanung mendorong UKM memasuki ekosistem digital, mengeskpor produknya dan/atau mensubstitusi produk dengan menjual produk yang saat ini mengalami pertumbuhan permintaan. Seperti masker dan hand sanitizer. “Yang masih bagus fashion dan lainnya, itu yang kami dorong,” ujar dia.

Continue reading “Kemenkop UKM dorong peningkatan konsumsi produk UMKM”

MenkopUKM: Program PEN KUMKM dilanjutkan, segera digulirkan Presiden

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) masih akan dilanjutkan oleh pemerintah di tahun ini.

Teten mengatakan, program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster. Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Kamis (18/3).

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Continue reading “MenkopUKM: Program PEN KUMKM dilanjutkan, segera digulirkan Presiden”

Dampak Ekonomi dari Lampu Hijau Mudik Lebaran Tak Setimpal

Jakarta, CNN Indonesia — 

Pemerintah memberikan lampu hijau mudik lebaran 2021. Ini disinyalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.

Untuk itu, Budi mengungkap Kemenhub akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Gugus Tugas Covid-19. Pasalnya, ia menyadari ada potensi lonjakan pemudik Lebaran tahun ini mengingat sebagian masyarakat sudah menerima vaksin covid-19.

“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).

Continue reading “Dampak Ekonomi dari Lampu Hijau Mudik Lebaran Tak Setimpal”

BRI Berdayakan UMKM di Masa Pandemi Lewat Pendekatan Edukasi

Jakarta, CNN Indonesia — 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sadar paradihma pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diubah ke arah yang lebih baik. Salah satu jalan yang dipilih BRI untuk pengembangan UMKM adalah melalui pendekatan edukasi alih-alih advokasi.

Melalui pendekatan edukasi, UMKM tidak lagi dipersepsikan berada di bawah lembaga maupun individu yang melakukan pendampingan. Sebaliknya UMKM ditempatkan sebagai partner yang setara untuk tumbuh kembang bersama, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Alhasil, upaya peningkatan kelas UMKM bisa berjalan lebih efektif.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan edukasi bagi UMKM penting dilakukan karena akan membuat para pelaku usaha mikro dan kecil lebih cepat bertransformasi.

“Sesungguhnya kalau kita bisa edukasi mereka, dan mereka bisa sejajar sama bank, sama lembaga pembiayaan, maka dia akan menjadi gadis cantik yang menjadi rebutan semua bank,” ujar Sunarso.

Continue reading “BRI Berdayakan UMKM di Masa Pandemi Lewat Pendekatan Edukasi”

Pengamat Pajak: Penurunan ambang batas PPN mau tak mau jadi keharusan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji ketentuan ambang batas PKP atau threshold pajak pertambahan nilai (PPN).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, pengurangan ambang batas PKP saat ini mau tidak mau menjadi sebuah keharusan.

“Ambang batas PKP di Indonesia sudah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju dan negara Asia lainnya,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (14/3).

Fajry mengatakan, bila dibandingkan dengan negara-negara OECD pun, threshold Indonesia 4,8 kali lebih besar. Pun disesuaikan dengan PDB per kapita, menjadi 29 kali lebih besar dari negara-negara OECD tersebut.

Continue reading “Pengamat Pajak: Penurunan ambang batas PPN mau tak mau jadi keharusan”

Teknologi Digital Telkom Kembangkan Ekonomi Syariah Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — 

Menyadari besarnya kontribusi digital terhadap produk domestik bruto (PDB), juga target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia pada 2024, Telkom Indonesia mendukung melalui penyediaan infrastruktur dan ekosistem digital.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah dalam Peresmian Center for Sharia Finance & Digital Economy (Shafiec) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Forum Keuangan Nasional Syariah pada Jumat (12/3). Dalam dua dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah berkembang pesat, baik pada skala global maupun nasional.

Pemanfaatan teknologi digital pada ekonomi syariah diyakini dapat membuat proses bisnis lebih efektif dan efisien dengan memperluas potensi pasar dan kolaborasi, serta memperkuat reputasi sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel, modern, dan canggih.

Continue reading “Teknologi Digital Telkom Kembangkan Ekonomi Syariah Indonesia”

Hindari perusahaan ilegal, ini daftar fintech / pinjol resmi yang dapat izin OJK

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Potensi bisnis keuangan dimanfaatkan sebagian pihak mengambil keuntungan sendiri dengan mendirikan perusahaan jasa finansial ilegal. Masyarakat harus pandai memilah perusahaan finansial teknologi (fintech) atau pinjaman online (pinjol) yang resmi dengan ilegal agar tidak dirugikan.

Lebih baik gunakan jasa pinjaman dana dari fintech atau pinjol legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar nasabah mendapat perlindungan.

Belakangan, teror yang diterima seseorang dari debt collector pinjol viral di media sosial. Padahal, orang yang mendapatkan ancaman tersebut tidak mengenal si penagih utang dan tak tahu-menahu persoalan utang piutang yang terjadi.

Teror yang dilakukan penagih utang dari pinjol memang bukan hal yang baru. Tak jarang, teror penagih utang dari pinjol ilegal berujung polemik

Continue reading “Hindari perusahaan ilegal, ini daftar fintech / pinjol resmi yang dapat izin OJK”

Ini upaya DJP perbaiki kemudahan pembayaran pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis penilaian kemudahan membayar pajak dalam ease of doing business (EoDB) 2021 membaik.  

Sebelumnya dalam laporan EoDB 2020, untuk kategori kemudahan membayar pajak, score Indonesia naik dari 68,4 menjadi 75,8 sehingga posisi Indonesia berada di peringkat 81. Dengan segala perbaikan yang ada, termasuk dari sisi perpajakan, pemerintah berharap EoDB 2021 berada di peringkat 60 dunia, naik dari EoDB 2020 yang berada di posisi 72.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan pihaknya senantiasa melakukan reformasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang, di antaranya adalah melalui e-filing dan e-billing.

Continue reading “Ini upaya DJP perbaiki kemudahan pembayaran pajak”

Pertimbangan pemerintah mengkaji ketentuan ambang batas PPN

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji ketentuan ambang batas atau threshold pajak pertambahan nilai (PPN). Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, jumlah penerimaan pajak yang hilang dan dampak apabila threshold diturunkan. 

Berdasarkan pemaparan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada Rabu (10/3) antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR  yang dihimpun Kontan.co.id, menunjukkan dari evaluasi tersebut, ada tiga hasil yang didapat pemerintah. 

Pertama, threshold PPN Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kedua, tingginya threshold PPN tersebut menyebabkan terjadinya bunching effect. 

Ketiga, simulasi beberapa skenario penurunan threshold menunjukkan potensi peningkatan penerimaan pajak dan dampaknya terhadap indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun sejak tahun 2014, batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN saat ini sebesar Rp 4,8 miliar setahun. Naik dari sebelumnya yang hanya Rp 600 juta setahun. 

Continue reading “Pertimbangan pemerintah mengkaji ketentuan ambang batas PPN”