Strategi agar tidak gosong tersangkut saham gorengan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bagi mereka yang membidik untung besar sekaligus penuh tantangan, pasar saham bisa menjadi saluran yang pas. Laju saham yang tak mudah ditebak bisa dimanfaatkan untuk mengail cuan.

Biasanya, pelaku pasar tipe ini senang mencari saham lapis kedua dan lapis ketiga. Sebab, saham jenis ini berpotensi mendatangkan return hingga ratusan persen. Ini membuat para trader bisa kaya mendadak. Continue reading “Strategi agar tidak gosong tersangkut saham gorengan”

Awas Bahaya Skimming! Ini Cara Mengantisipasinya

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus pembobolan dana melalui skimming atau pencurian data nasabah yang ada di kartu debit menghebohkan publik dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu juga berbuntut pada pemblokiran kartu debit nasabah.

Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa kondisi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) telah di-skimming dan cara menangkal pembobolan dana, berikut ini grafis modus operandi kejahatan perbankan.

Source : Klik Disini

Ini Sektor yang Menjadi Primadona Investasi Modal Ventura 2018

Bisnis.com, JAKARTA – Industri financial technology atau fintech serta layanan kesehatan diproyeksikan akan menjadi primadona bagi perusahaan modal ventura dalam menanamkan investasinya pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri R. Sirait mengatakan, dua industri yang bakal menjadi tren investasi pada tahun ini adalah fintech dan layanan kesehatan. Continue reading “Ini Sektor yang Menjadi Primadona Investasi Modal Ventura 2018”

Urus Pengesahan Koperasi di Kemenkumham via Online

Jakarta – Penerapan proses perizinan satu pintu atau single submission ditargetkan dapat diimplementasikan pada akhir Maret 2018. Sebelum sampai sana, pemerintah juga melakukan pembenahan pengaturan seperti halnya pengesahan badan usaha koperasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan pengesahan badan usaha koperasi akan dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Hal itu juga menjadi yang dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi (rakor) tentang pengesahan koperasi melalui pelayanan online. Continue reading “Urus Pengesahan Koperasi di Kemenkumham via Online”

Antisipasi Janji Palsu di Era Digital, Pengusaha Harus Melek Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Ralali.com menyepakati kerja sama dengan Kontrak Hukum (kontrakhukum.com) untuk mengedukasi pengusaha mengenai pentingnya melindungi bisnis mereka dari perspektif hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan workshop. Di era digital, pelaku usaha dimudahkan dengan adanya internet untuk mengakses segala hal yang dapat mengembangkan bisnis mereka. Namun, semakin mudahnya akses terhadap informasi justru membuat banyak orang berpikiran secara instan. Terutama di dunia bisnis, masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk membuat perjanjian-perjanjian palsu dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. “Menjadi bahaya bagi pebisnis apabila tidak tahu-menahu mengenai legalitas bisnis di Indonesia, hal tersebut akan membuat mereka rentan akan penipuan yang dapat merugikan bisnis,” ungkap Rieke Caroline, CEO Kontrakhukum.com dalam pernyataannya, Senin (26/3/2018). Continue reading “Antisipasi Janji Palsu di Era Digital, Pengusaha Harus Melek Hukum”

Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka

JAKARTA, KOMPAS.com – Tepat hari Senin (26/3/2018) ini merupakan awal pekan yang ditetapkan sebagai batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi. Sejak beberapa pekan lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengimbau agar laporan SPT tidak dilakukan mepet dengan batas waktu. “Meskipun begitu, kami tetap antisipasi dengan membuka layanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret nanti, sama seperti pekan lalu di hari Sabtu tanggal 24 Maret,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, beberapa waktu lalu. Continue reading “Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka”

Sejarah Pendirian LPS

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Source : Klik Disini

Kementerian PPN Tetapkan 5 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019.

Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; keempat, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

“Penetapan lima PN [prioritas nasional] tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (23/3/2018).

Dalam penjabarannya, Bambang menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia saat ini masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang.

Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,5%.

Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.

Adapun terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.

Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah diantaranya: (1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta (5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil akan memberikan dampak turunan atau multiplier effect kepada pembangunan bidang lain.

Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Empat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.

Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.

Oleh sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah.

Terakhir, tahun depan merupakan tahun politik nasional. Pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya.

Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.

Source : Klik Disini

Pemerintah Tak Akan Terburu-buru Ambil Kebijakan Terkait Isu Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menentukan kebijakan untuk menanggapi isu perang dagang antara AS dan China.

“Biar saja dia perang dagang, ya, itu kan lanjutan dari kebijakan yang lalu yang mereka ambil,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Seperti diketahui, salah satu fokus pembahasan negara G-20 di Argentina beberapa hari lalu adalah kebijakan ekonomi yang proteksionis dan berorientasi ke dalam. Kebijakan proteksionis tersebut dikhawatirkan dapat memicu munculnya perang dagang.

Menurut Darmin, hasil perang dagang tidak selalu negatif terhadap perekonomian domestik. Dia menuturkan barang yang tidak dapat masuk ke AS kemungkinan besar masuk ke pasar domestik dengan harga yang lebih murah.

“Positifnya, kalau barang-barang yang tadinya tidak dijual ke sana [AS] dibawa ke sini dengan harga lebih rendah, konsumen kita dapat lebih murah,” jelas Darmin.

Namun, dia tidak memungkiri jika barang impor yang datang dengan harga murah tersebut dapat mengganggu pelaku usaha domestik.

“Pengusaha yang menghasilkan barang yang sama mendapatkan saingan yang lebih ketat,” tambah Darmin.

Seperti diketahui, China menyatakan akan membalas serangan balik kebijakan tarif impor AS. Pemerintahan Xi Jinping telah menyusun daftar berisi 128 produk asal AS yang dapat dijadikan target pengenaan tarif impor jika kedua negara tidak bisa mencapai kesepakatan perdagangan.

Negeri Panda tengah mempertimbangkan pengenaan tarif impor sebesar 15% untuk produk buah kering, wine, dan pipa besi dari AS. Sementara itu, produk babi dan aluminium daur ulang kemungkinan bakal dikenakan tarif sebesar 25%.

Sebelumnya, Trump menandatangani sebuah memorandum yang berisi rencana pengenaan tarif impor senilai US$60 miliar atas sejumlah produk China. Hal ini didasarkan atas klaim adanya penyalahgunaan kekayaan intelektual AS oleh perusahaan-perusahaan China.

Langkah Trump tersebut dilakukan menyusul penetapan tarif impor sebesar 25% untuk produk baja dan 10% produk aluminium termasuk yang berasal dari China, baru-baru ini. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dunia karena dinilai sebagai bentuk proteksionisme yang harus dilawan dan dikhawatirkan dapat memicu perang dagang.

Source : Klik Disini

Menkeu Paparkan Penggunaan Utang Negara

tirto.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan utang pemerintah dalam dua tahun terakhir telah berdampak pada belanja negara yang sifatnya lebih produktif serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, utang negara banyak digunakan untuk membiayai kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan, begitu pun infrastruktur.

“Belanja perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat. Dari yang tadinya sebesar Rp35 triliun di 2013-2014, menjadi hampir Rp300 triliun,” ungkap Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (4/9/2017) siang.

Secara spesifik, Menkeu menyebutkan kalau anggaran pendidikan naik hingga mencapai Rp427 triliun dari yang tadinya berkisar Rp200-300 triliun. Sementara untuk anggaran kesehatan diklaim naik sebesar 81 persen.

Lebih lanjut, kenaikan anggaran juga dikatakan terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa yang melonjak hingga 35 kali lipat.

Source: Klik Disini