Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka

JAKARTA, KOMPAS.com – Tepat hari Senin (26/3/2018) ini merupakan awal pekan yang ditetapkan sebagai batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi. Sejak beberapa pekan lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengimbau agar laporan SPT tidak dilakukan mepet dengan batas waktu. “Meskipun begitu, kami tetap antisipasi dengan membuka layanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret nanti, sama seperti pekan lalu di hari Sabtu tanggal 24 Maret,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, beberapa waktu lalu. Continue reading “Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka”

Sejarah Pendirian LPS

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Source : Klik Disini

Kementerian PPN Tetapkan 5 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019.

Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; keempat, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

“Penetapan lima PN [prioritas nasional] tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (23/3/2018).

Dalam penjabarannya, Bambang menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia saat ini masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang.

Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,5%.

Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.

Adapun terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.

Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah diantaranya: (1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta (5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil akan memberikan dampak turunan atau multiplier effect kepada pembangunan bidang lain.

Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Empat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.

Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.

Oleh sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah.

Terakhir, tahun depan merupakan tahun politik nasional. Pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya.

Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.

Source : Klik Disini

Pemerintah Tak Akan Terburu-buru Ambil Kebijakan Terkait Isu Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menentukan kebijakan untuk menanggapi isu perang dagang antara AS dan China.

“Biar saja dia perang dagang, ya, itu kan lanjutan dari kebijakan yang lalu yang mereka ambil,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Seperti diketahui, salah satu fokus pembahasan negara G-20 di Argentina beberapa hari lalu adalah kebijakan ekonomi yang proteksionis dan berorientasi ke dalam. Kebijakan proteksionis tersebut dikhawatirkan dapat memicu munculnya perang dagang.

Menurut Darmin, hasil perang dagang tidak selalu negatif terhadap perekonomian domestik. Dia menuturkan barang yang tidak dapat masuk ke AS kemungkinan besar masuk ke pasar domestik dengan harga yang lebih murah.

“Positifnya, kalau barang-barang yang tadinya tidak dijual ke sana [AS] dibawa ke sini dengan harga lebih rendah, konsumen kita dapat lebih murah,” jelas Darmin.

Namun, dia tidak memungkiri jika barang impor yang datang dengan harga murah tersebut dapat mengganggu pelaku usaha domestik.

“Pengusaha yang menghasilkan barang yang sama mendapatkan saingan yang lebih ketat,” tambah Darmin.

Seperti diketahui, China menyatakan akan membalas serangan balik kebijakan tarif impor AS. Pemerintahan Xi Jinping telah menyusun daftar berisi 128 produk asal AS yang dapat dijadikan target pengenaan tarif impor jika kedua negara tidak bisa mencapai kesepakatan perdagangan.

Negeri Panda tengah mempertimbangkan pengenaan tarif impor sebesar 15% untuk produk buah kering, wine, dan pipa besi dari AS. Sementara itu, produk babi dan aluminium daur ulang kemungkinan bakal dikenakan tarif sebesar 25%.

Sebelumnya, Trump menandatangani sebuah memorandum yang berisi rencana pengenaan tarif impor senilai US$60 miliar atas sejumlah produk China. Hal ini didasarkan atas klaim adanya penyalahgunaan kekayaan intelektual AS oleh perusahaan-perusahaan China.

Langkah Trump tersebut dilakukan menyusul penetapan tarif impor sebesar 25% untuk produk baja dan 10% produk aluminium termasuk yang berasal dari China, baru-baru ini. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dunia karena dinilai sebagai bentuk proteksionisme yang harus dilawan dan dikhawatirkan dapat memicu perang dagang.

Source : Klik Disini

Menkeu Paparkan Penggunaan Utang Negara

tirto.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan utang pemerintah dalam dua tahun terakhir telah berdampak pada belanja negara yang sifatnya lebih produktif serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, utang negara banyak digunakan untuk membiayai kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan, begitu pun infrastruktur.

“Belanja perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat. Dari yang tadinya sebesar Rp35 triliun di 2013-2014, menjadi hampir Rp300 triliun,” ungkap Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (4/9/2017) siang.

Secara spesifik, Menkeu menyebutkan kalau anggaran pendidikan naik hingga mencapai Rp427 triliun dari yang tadinya berkisar Rp200-300 triliun. Sementara untuk anggaran kesehatan diklaim naik sebesar 81 persen.

Lebih lanjut, kenaikan anggaran juga dikatakan terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa yang melonjak hingga 35 kali lipat.

Source: Klik Disini

Obligasi masih menjadi pilihan pencarian dana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pencarian dana melalui instrumen obligasi masih menjadi salah satu pilihan utama korporasi. Hal ini tercermin dari nilai penerbitan obligasi di kuartal satu tahun ini yang cukup besar. Bahkan, penerbitan obligasi sepanjang tahun ini berpotensi lebih besar dibanding tahun lalu.

Menurut data terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI), ada 10 perusahaan yang bakal mencatatkan obligasinya di bursa. Total nilai emisi obligasi tersebut mencapai Rp 15,6 triliun.
Sehingga, bila dihitung sejak awal tahun, sudah ada emisi obligasi sebesar lebih dari Rp 35 triliun yang diterbitkan. Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang nilai emisi obligasi sepanjang semester I-2017 yang hanya sekitar Rp 22,38 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat bilang, kesepuluh emiten tersebut sudah mengajukan rencana pencatatan atas penerbitan obligasi. “Kebanyakan memang perusahaan pembiayaan yang mau mencari dana dari masyarakat,” kata Samsul, Jumat (23/3).

Kepala Riset Ekuator Swarna Sekuritas David Sutyanto menilai, besarnya nilai emisi obligasi tahun ini, selain karena adanya kebutuhan dana, juga tak lepas dari efek kenaikan rating utang Indonesia oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional tahun lalu. “Rating naik, artinya risiko turun. Turunnya risiko itu turut memoles prospek emiten di dalamnya,” jelas David.

Proses yang lebih singkat juga masih menjadi salah satu alasan minat menerbitkan obligasi masih tinggi. Rentang waktunya singkat ketimbang harus menggelar initial public offering (IPO). “IPO bisa enam bulan, obligasi hanya butuh dua bulan, paling lama empat bulan,” imbuh David.

Meski demikian, tak bisa dipungkiri risiko pasar obligasi saat ini cukup besar. Dana asing terus keluar. Kurs rupiah juga belum bisa keluar dari tren pelemahan.

Jika kondisi itu terus terjadi, tak menutup kemungkinan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan. Saat suku bunga acuan naik, kupon obligasi korporasi mau tidak mau bakal turut melesat supaya lebih menarik dibanding pinjaman perbankan.

“Tapi, untuk memitigasi risiko itu, emiten bisa menyiasatinya dengan menggunakan kupon fixed, bukan floating,” jelas David.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, sependapat, risiko di pasar saat ini sedang meningkat. Sehingga, calon penerbit obligasi harus menawarkan sesuatu yang menarik guna mengompensasi risiko tersebut. “Yield yang ditawarkan harus lebih tinggi,” ujar Hans.

Hans masih optimistis pasar obligasi tetap menarik. Obligasi dari sektor perbankan dan pembiayaan masih layak diburu. Obligasi dari sektor komoditas seperti MEDC juga bisa menjadi pertimbangan.

Analis BCA Sekuritas Nyoman W Prabawa menilai positif sejumlah agenda refinancing yang tengah dijalankan MEDC. Hal ini merupakan upaya pengurangan jumlah kewajiban (deleveraging) yang tengah dijalankan MEDC demi neraca keuangan yang lebih baik.

Dalam risetnya per tanggal 22 Maret, Nyoman merekomendasikan buy saham MEDC dengan target harga Rp 2.500 per saham. Kemarin, saham MEDC ditutup melemah 10 poin atau setara sekitar 0,78% dan bertengger di Rp 1.280 per saham.

Karyawan melintas di depan layar monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Rabu (21/3). IHSG ditutup menguat 1,11 persen atau 69,25 poin ke level 6.312,83. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/18.

Source : Klik Disini

Akuntansi (Bag 1)

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”.Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tetapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses di mana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini – yang masuk akal tetapi tak dijamin sepenuhnya – mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan. Akuntan bersertifikat resmi memiliki gelar tertentu yang berbeda di tiap negara. Contohnya adalah Chartered Accountant (FCA, CA or ACA), Chartered Certified Accountant (ACCA atau FCCA), Management Accountant (ACMA, FCMA atau AICWA), Certified Public Accountant (CPA), dan Certified General Accountant (CGA). Di Indonesia, akuntan publik yang bersertifikat disebut CPA Indonesia (sebelumnya: BAP atau Bersertifikat Akuntan Publik).

Akuntansi modern
Prinsip inti akuntansi keuangan modern ada pada sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini meliputi pembuatan paling tidak dua masukan untuk setiap transaksi: satu debit pada suatu akun, dan satu kredit terkait pada akun lain. Jumlah keseluruhan debit harus selalu sama dengan jumlah keseluruhan kredit. Cara ini akan memudahkan pemeriksaan jika terjadi kesalahan. Cara ini diketahui pertama kali digunakan pada abad pertengahan di Eropa, walaupun ada pula yang berpendapat bahwa cara ini sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno.
Kritik mengatakan bahwa standar praktik akuntansi tidak banyak berubah sejak dulu. Reformasi akuntansi dalam berbagai bentuk selalu terjadi pada tiap generasi untuk mempertahankan relevansi pembukuan dengan aset kapital atau kapasitas produksi. Walaupun demikian, hal ini tidak mengubah prinsip-prinsip dasar akuntansi, yang memang diharapkan tidak bergantung pada pengaruh ekonomi seperti itu.
Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik – sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) – sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli (1445 – 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.
Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan pada tahun 1588 oleh John Mellis dari Southwark, di dalamnya memuat perkataannya, “I am but the renuer and reviver of an ancient old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and this booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane.” John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry) adalah “after the forme of Venice”.
Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan dalam suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant pada abad ke 19.

Sejarah
Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik – sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) – sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli (1445 – 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.
Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan pada tahun 1588 oleh John Mellis dari Southwark, yang termuat perkataanya, “I am but the renuer and reviver of an ancient old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and this booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane.” (“Sayalah pembaharu dan penghidup kembali dari salinan kuno yang dicetak di sini, di London pada 14 Agustus 1543: dikumpulkan, dipublikasikan, dibuat, dan diangkat oleh seorang Hugh Oldcastle, Scholemaster, yang mana, muncul pada risalahnya, yang kemudian mengajarkan Aritmetika, dan buku ini di paroki Saint Ollaves di Marko Lane.”) John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry) adalah “after the forme of Venice”.
Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant pada abad ke 19.