Utang Pemerintah Masih Aman

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan pemerintah sudah menjaga utangnya dalam kondisi aman.

“Jadi ini yang rasanya ada yang miss dari pengkritik yang hanya melihat jumlah absolute-nya,” kata Tony dalam acara peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2017, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dikatakan, pemerintah telah melakukan hal yang dinamakan repo filling.

“Jadi utang di-setting sebaik mungkin sehingga jangka waktu utang lebih didominasi oleh utang jangka panjang sehingga tidak memberatkan [APBN],” ujarnya. Continue reading “Utang Pemerintah Masih Aman”

Kunci Indonesia bisa jadi negara maju versi Bank Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada 2030 nanti, Indonesia bisa menjadi negara maju. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang konsisten dan efektif.

Agus Martowardojo, Gubernur BI bilang, syarat Indonesia masuk sebagai negara maju adalah kebijakan yang efektif. “Kalau nggak efektif maka tidak akan bisa masuk negara maju,” kata Agus dalam diskusi panel di acara peluncuran buku laporan perekonomian 2017, Rabu (28/3). Continue reading “Kunci Indonesia bisa jadi negara maju versi Bank Indonesia”

Strategi agar tidak gosong tersangkut saham gorengan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bagi mereka yang membidik untung besar sekaligus penuh tantangan, pasar saham bisa menjadi saluran yang pas. Laju saham yang tak mudah ditebak bisa dimanfaatkan untuk mengail cuan.

Biasanya, pelaku pasar tipe ini senang mencari saham lapis kedua dan lapis ketiga. Sebab, saham jenis ini berpotensi mendatangkan return hingga ratusan persen. Ini membuat para trader bisa kaya mendadak. Continue reading “Strategi agar tidak gosong tersangkut saham gorengan”

Awas Bahaya Skimming! Ini Cara Mengantisipasinya

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus pembobolan dana melalui skimming atau pencurian data nasabah yang ada di kartu debit menghebohkan publik dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu juga berbuntut pada pemblokiran kartu debit nasabah.

Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa kondisi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) telah di-skimming dan cara menangkal pembobolan dana, berikut ini grafis modus operandi kejahatan perbankan.

Source : Klik Disini

Ini Sektor yang Menjadi Primadona Investasi Modal Ventura 2018

Bisnis.com, JAKARTA – Industri financial technology atau fintech serta layanan kesehatan diproyeksikan akan menjadi primadona bagi perusahaan modal ventura dalam menanamkan investasinya pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri R. Sirait mengatakan, dua industri yang bakal menjadi tren investasi pada tahun ini adalah fintech dan layanan kesehatan. Continue reading “Ini Sektor yang Menjadi Primadona Investasi Modal Ventura 2018”

Urus Pengesahan Koperasi di Kemenkumham via Online

Jakarta – Penerapan proses perizinan satu pintu atau single submission ditargetkan dapat diimplementasikan pada akhir Maret 2018. Sebelum sampai sana, pemerintah juga melakukan pembenahan pengaturan seperti halnya pengesahan badan usaha koperasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan pengesahan badan usaha koperasi akan dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Hal itu juga menjadi yang dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi (rakor) tentang pengesahan koperasi melalui pelayanan online. Continue reading “Urus Pengesahan Koperasi di Kemenkumham via Online”

Antisipasi Janji Palsu di Era Digital, Pengusaha Harus Melek Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Ralali.com menyepakati kerja sama dengan Kontrak Hukum (kontrakhukum.com) untuk mengedukasi pengusaha mengenai pentingnya melindungi bisnis mereka dari perspektif hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan workshop. Di era digital, pelaku usaha dimudahkan dengan adanya internet untuk mengakses segala hal yang dapat mengembangkan bisnis mereka. Namun, semakin mudahnya akses terhadap informasi justru membuat banyak orang berpikiran secara instan. Terutama di dunia bisnis, masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk membuat perjanjian-perjanjian palsu dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. “Menjadi bahaya bagi pebisnis apabila tidak tahu-menahu mengenai legalitas bisnis di Indonesia, hal tersebut akan membuat mereka rentan akan penipuan yang dapat merugikan bisnis,” ungkap Rieke Caroline, CEO Kontrakhukum.com dalam pernyataannya, Senin (26/3/2018). Continue reading “Antisipasi Janji Palsu di Era Digital, Pengusaha Harus Melek Hukum”

Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka

JAKARTA, KOMPAS.com – Tepat hari Senin (26/3/2018) ini merupakan awal pekan yang ditetapkan sebagai batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi. Sejak beberapa pekan lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengimbau agar laporan SPT tidak dilakukan mepet dengan batas waktu. “Meskipun begitu, kami tetap antisipasi dengan membuka layanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret nanti, sama seperti pekan lalu di hari Sabtu tanggal 24 Maret,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, beberapa waktu lalu. Continue reading “Pekan Terakhir Lapor SPT Pajak, Hari Sabtu KPP Tetap Buka”

Sejarah Pendirian LPS

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Source : Klik Disini