Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerce

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek dan Bain & Company yang dirilis pekan lalu, valuasi sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 21 miliar pada tahun ini, jumlah tersebut bertumbuh 12 kali lipat ketimbang tahun 2015. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pada dasarnya tidak ada aturan baru bagi pajak e-commerce, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki penghasilan harus bayar pajak.

“Yang dulu kami lakukan adalah semata-mat dari pelapak di e-commerce. Sebetulnya mereka bisa bayar pajak final berdasarkan ketentuan perpajakan itu berlaku,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Continue reading “Pemerintah masih kesulitan mengatur kepatuhan pajak e-commerce”

‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.

Tinggal di rumah bambu tanpa aliran listrik, masyarakat suku asli Banten ini memanen madu dari sarang-sarang lebah dan menenun kain tradisional dengan tangan mereka sendiri. Para pemudanya kemudian menjual barang-barang itu di Instagram.

“Istri saya menenun kain, lalu botol-botol madunya dipasok teman-teman,” tutur Danif. Terkadang, laki-laki berusia 27 tahun ini pergi ke luar desa untuk mengisi ulang ponsel pintarnya di sebuah kios.

“Sebagian masyarakat Baduy, terutama Baduy luar, kini menjadi lebih terbuka kepada dunia luar dan menjual produk-produk mereka secara daring,” ungkapnya.

Penerimaan Danif soal model pemasaran secara daring menjadi bukti booming industri e-commerce di Indonesia. Pasar ritel nasional berbasis internet meningkat 80 persen tahun lalu, didorong oleh banjir barang impor.

Pemerintah pun bertekad untuk berupaya mengendalikan penjualan dan mendapatkan bagian pajaknya. Ini adalah tantangan yang coba diselesaikan oleh banyak negara berkembang.

Faktor murahnya harga ponsel dan menjamurnya perusahaan kurir memanjakan kalangan berduit untuk mendapatkan segala macam barang yang mereka inginkan dari penjuru dunia.

Pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang pajak yang akan memaksa para startup e-commerce lokal dan raksasa digital seperti Google, Amazon, dan Netflix untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

RUU tersebut, yang diperkirakan akan disahkan menjadi undang-undang tahun depan, juga akan menetapkan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan berdasarkan eksistensi ekonomi suatu perusahaan di Indonesia.

Continue reading “‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia”

Resesi mengancam, Indonesia dinilai masih aman

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyatakan adanya ancaman resesi yang besar pada tahun 2020.

Dalam laporan berjudul Trade and Development Report 2019, UNCTAD menyebutkan bahwa ini merupakan hasil dari panasnya hubungan dagang internasional dan juga isu geopolitik yang semakin memanas.

Ada juga dampak dari pelemahan nilai mata uang dan juga Brexit yang masih terus berlanjut. Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya pun tak luput dari dampak kondisi global saat ini. Jerman juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan, pun negara Inggris.

Bahkan pada tahun 2019, perlambatan ekonomi ini jelas terlihat di negara berkembang. Amerika Latin merupakan salah satu negara dengan perlambatan ekonomi yang besar.

Continue reading “Resesi mengancam, Indonesia dinilai masih aman”

Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemungkinan shotrfall penerimaan pajak tahun ini akan lebih besar dari outlook pemerintah sebelumnya yang sebesar Rp 140,03 triliun. Hal ini akan berdampak pada defisit anggaran yang semakin lebar di pengujung tahun nanti.

“Kalau proyeksinya akan mengalami tambahan shortfall dari outlook kami sebelumnya, tentu konsekuensinya defisit akan lebih besar dari 1,93% PDB (outlook),” jelas Sri Mulyani Selasa (24/9). 

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan Selasa (24/9) mencatat, penerimaan pajak hingga Agustus 2019 hanya Rp 801,16 triliun atau tumbuh 0,21% year-on-year (yoy). 

Sri Mulyani mengakui, tantangan penerimaan pajak di semester kedua akan makin berat. Pasalnya, sentimen perlambatan ekonomi global turut menekan aktivitas ekonomi domestik sehingga setoran pajak ikut menurun, terutama dari wajib pajak perusahaan. 

Continue reading “Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?”

ASET TETAP (Bagian Kedua)

Harga Pembelian

Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tetap, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan­potongan lain.

Pada pembelian aset tetap secara tunai, mudah untuk menentukan harga pembelian. Namun jika pembayaran kasnya ditangguhkan, maka harga perolehan adalah harga tunai aset pada tanggal pembelian. Perbedaan antara nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga pada saat pembayaran dilakukan, kecuali biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi jika memenuhi pengaturan dan persyaratan dalam PSAK 26 Biaya Pinjaman.

Continue reading “ASET TETAP (Bagian Kedua)”

Pemerintah debt switch 10 surat utang senilai Rp 2,12 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch).

Dengan mekanisme Many to Many dengan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform, pemerintah memenangkan Rp 2,12 triliun dari debt switch tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, peserta lelang menawarkan sepuluh dari obligasi negara dari sebelas seri yang ditawarkan oleh pemerintah. Jumlah penawaran yang disampaikan peserta lelang sebesar Rp 4,77 triliun.

“Dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang cukup kondusif pasca pengumuman penurunan Fed  fund rate, pemerintah melakukan debt switch ini,” terang Luky dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Minggu (22/9).

Continue reading “Pemerintah debt switch 10 surat utang senilai Rp 2,12 triliun”

KAS DAN PIUTANG (Bagian Kedua)

Rekonsiliasi Catatan Bank

Pengelolaan kas pada entitas biasanya melibatkan bank karena sangat berisiko menempatkan uang tunai yang besar didalam kantor entitas. Oleh sebab itu biasanya entitas memiliki mekanisme pengelolaan kas, misalnya kas yang diterima disetorkan ke Bank setiap hari atau seminggu sekali. Untuk menggunakan dana kas dibank tersebut entitas dapat menggunakan sarana transfer, kartu ATM atau menggunakan cek.

Bank memberikan laporan bank secara periodic kepada pelanggannya. Terkadang, terdapat perbedaan pencatatan antara bank dan entitas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan cut-off pencatatan antara bank dan entitas dan kesalahan pencatatan. Entitas biasanya membuat laporan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo kas yang ada direkeningnya dan saldo kas dalam catatan entitas.

Istilah-istilah terkait laporan rekonsiliasi bank

Continue reading “KAS DAN PIUTANG (Bagian Kedua)”

Kebijakan sistem pembayaran dan operasi moneter BI untuk genjot pertumbuhan ekonomi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meluncurkan kebijakan sistem pembayaran dan operasi moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat dan mendukung ekonomi keuangan digital. Kebijakan ini juga meliputi bansos, moda transportasi, dan juga transaksi keuangan daerah.

BI juga akan akan mengarahkan pendalaman pasar keuangan, selain untuk memperkuat transaksi berjalan moneter, juga untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dari sektor keuangan.

Sementara itu, operasi moneter yang dilakukan BI dikerahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang.

Instrumen operasi moneter pasar terbuka ditandai dengan implementasi reverse repo rate surat berharga negara (RRRSBN) untuk semua tenor, mulai dari 7 hari – 12 bulan.

“Termasuk juga dengan melaksanakan lelang RRRSBN untuk tenor 12 bulan untuk menggantikan SBI tenor 12 bulan, terhitung mulai 4 Oktober 2019,” tambah Perry.

Sumber: Klik Disini

Begini BI menilai kondisi perekonomian global saat ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat kondisi ekonomi global masih mengalami ketidakpastian. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) serta risiko geopolitik dinilai terus menekan perekonomian dunia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan tarif dagang oleh AS dan China makin menurunkan volume perdagangan dan juga pertumbuhan perekonomian dunia.

AS merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya. Pelaku perang dagang ini tercatat mengalami perlambatan ekonomi, sebagai hasil dari penurunan ekspor dan investasi non residensial.

Tidak hanya AS, perlambatan ekonomi juga ada di beberapa negara, seperti Eropa, Jepang, China, dan India. Ini juga merupakan imbas dari penurunan ekspor yang berdampak pada penurunan permintaan domestik.

Continue reading “Begini BI menilai kondisi perekonomian global saat ini”

BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin kebijakan makroprudensial akan tetap akomodatif selaras dengan kondisi global dan sesuai kesepakatan dalam rakorpusda.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Retno Ponco Windarti menyatakan Bank Indonesia baru akan menangkap arah kebijakan Bank Indonesia pada Kamis (19/9/2019). Dia menilai keputusan atas suku bunga acuan masih berlanjut sampai besok siang.

Meski demikian dia menyebut bahwa peluang pelonggaran kebijakan makroprudensial juga akan disesuaikan dengan rakorpusda yang disepakati beberapa waktu lalu.

“Kebijakan makroprudensial masih belum berubah arah, masih akan akomodatif seperti yang disampaikan di rakorpusda yang lalu,” kata Retno kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Continue reading “BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif”