Meterai Rp 10.000 belum siap diedarkan, ini penjelasan Ditjen Pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meterai tempel baru seharga Rp 10.000 seharusnya sudah diedarkan per 1 Januari 2021. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif bea meterai baru itu mulai berlaku di awal tahun ini.

Bahkan, selaku pengusung UU, pemerintah pun belum bisa memastikan kapan masyarakat bisa menggunakan meterai Rp 10.000. Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sepertinya butuh waktu lebih untuk pencetakan dan distribusinya ke seluruh Indonesia.

Menurutnya, terpenting bagi masyarakat tetap dapat melakukan pemeteraian terhadap dokumen dengan meterai yang saat ini ada. Artinya, masyarakat masih bisa menggunakan tarif bea meterai lama yakni Rp 6.000 dan Rp 3.000 dengan ketentuan paling sedikit Rp 9.000 sampai dengan 31 Desember 2021.

Continue reading “Meterai Rp 10.000 belum siap diedarkan, ini penjelasan Ditjen Pajak”

Ini ketentuan meterai untuk dokumen elektronik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dan Komisi XI DPR RI akhirnya rampung menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai. Salah satu, aturan dalam RUU tersebut yakni soal ketentuan meterai untuk dokumen elektronik.

Dalam draf RUU Bea Meterai yang diterima Kontan.co.id, menyebutkan mulai 1 Januari 2021 tarif meterai dipatok sebesar Rp 10.000, naik dari yang berlaku saat ini senilai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Adapun bentuk meterai yang belaku tahun depan ada tiga yakni meterai tempel, meterai elekronik, dan meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Pasal 15 ayat 2 menjelaskan, meterai elektronik merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lain.

Continue reading “Ini ketentuan meterai untuk dokumen elektronik”

Tak hanya omnibus law, kebijakan ekonomi pemerintah ini juga dinanti tahun ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memiliki deretan kebijakan yang tertunda di tahun 2019 dan dinantikan realisasinya pada 2020.

Selain dua aturan sapu jagat alias omnibus law yang bakal menjadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, di tahun depan, ada beberapa aturan dan kebijakan yang sebenarnya sudah menjadi wacana cukup lama tetapi belum juga terealisasi.

Salah satunya, relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Sejak akhir 2018, Kementerian Koordinator Perekonomian yang waktu itu masih dikomando Menko Darmin Nasution menyatakan bakal merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016  tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.  Namun, realisasi kebijakan tersebut tak kunjung ada hingga setahun berselang.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya buka suara soal perkembangan kebijakan relaksasi DNI tersebut belum lama ini. Ia menyatakan, pemerintah bakal merevisi DNI menjadi daftar positif investasi yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu  kelompok daftar prioritas (priority list), daftar putih (white list), serta daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu, termasuk syarat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Continue reading “Tak hanya omnibus law, kebijakan ekonomi pemerintah ini juga dinanti tahun ini”

RUU Bea Meterai segera disahkan, ini dampaknya kepada masyarakat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Bea Meterai nampaknya mendapatkan secerca harapan untuk dapat diundangkan. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) optimistis pihaknya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa sepakat menetapkannya.

Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 fraksi partai Gerindra Soepriyatno mengatakan pembahasan RUU Bea Meterai tinggal 20%. Dia mengaku kemungkinan besar, RUU Bea Meterai bakal dibahas dan diundangkan pada bulan depan.

RUU Bea Meterai menyatakan pelunasan bea meterai akan dibebankan kepada penerbit dokumen. Head of Cards and Loans Citi Indonesia Herman Soesetyo mengatakan sejauh ini beban bea meterai ditanggung oleh konsumen. Namun, hal tersebut kerap diabaikan oleh pengguna kartu kredit, ketika membayar penuh (full payment) tagihan kartu kredit. 

Selain itu, pada dasarnya seluruh transaksi atau layanan keuangan bank seperti cek, bilyet, giro memang diharuskan menggunakan meterai sebesar Rp 3.000. Dengan demikian bila beleid ini disahkan maka perbankan musti membayar tarif meterai sebesar Rp 10.000 dengan batasan nilai dokumen lebih dari Rp 5 juta. 

“Saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah dan DPR, dalam hal ini masih dibebankan kepada custumers dalam administrasi kartu kredit. Karenanya, bea materai belum menjadi beban operasional bank,” kata Herman kepada Kontan.co.id, Senin (27/10).

Sejalan, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk.Haryono Tjahrijadi mengatakan bila beleid ini disahkan otomatis beban operasional perbankan akan semakin meningkat. Di samping itu, nasabah harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk tarif bea meterai yang tinggi. 

Continue reading “RUU Bea Meterai segera disahkan, ini dampaknya kepada masyarakat”

Revisi Aturan Meterai, Biaya Operasional Bank Bisa Bertambah Miliaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyampaikan usulan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai. Usulan tersebut mencakup tarif bea meterai yang baru, batasan pengenaan bea meterai, hingga obyek bea materai.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah usulan. Pertama, meningkatkan dan mengubah tarif bea meterai menjadi hanya satu tarif sebesar Rp 10.000 per lembar.

Tarif tersebut mempertimbangkan kondisi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang sudah jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 lalu saat terakhir kali tarif bea meterai dinaikkan.

“Masih ada potensi penerimaan bea meterai tanpa memberatkan masyarakat dengan menggunakan pendekatan rasio beban bea meterai terhadap pendapatan per kapita,” ujar Menkeu.

Kedua, pemerintah mengusulkan untuk menyederhanakan batasan pengenaan bea meterai.

Sebelumnya, dokumen yang menyatakan penerimaan uang dengan nominal di bawah Rp 250.000 tidak dikenakan bea meterai.

Continue reading “Revisi Aturan Meterai, Biaya Operasional Bank Bisa Bertambah Miliaran”

Bea meterai jadi satu harga dan menjadi beban bank? ini kata bankir

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan pemasukan negara melalui rencana penerapan kebijakan satu tarif sekaligus kenaikan tarif meterai menjadi Rp 10.000.

Kebijakan baru ini akan tercantum dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beleid ini praktis mendapatkan banyak respon dari pihak industri. Salah satunya, industri perbankan yang memang paling banyak menggunakan meterai sebagai pengabsahan surat maupun dokumen yang berkaitan dengan layanan keuangan.

Continue reading “Bea meterai jadi satu harga dan menjadi beban bank? ini kata bankir”