bpjs kesehatan | ::: Publik Cerdas :::

April 16, 2020April 16, 2020

Belum ada aturan baru, bagaimana nasib iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mahkamah Agung sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri, tetapi peserta mandiri BPJS Kesehatan masih membayar iuran sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hal ini disebabkan belum adanya aturan baru yang memuat perubahan iuran. Dengan begitu, peserta mandiri kelas III tetap membayar iuran sebesar Rp 42.000 per peserta per bulan, kelas II sebesar Rp 110.000 per peserta per bulan dan kelas I sebesar Rp 160.000 per peserta per bulan.

Meski belum ada aturan baru, BPJS Kesehatan pun menghimbau agar peserta mandiri tetap membayar iuran.

“Ya [tetap membayar sesuai Perpres 75/2019]. Supaya kartunya tetap aktif. Sistemnya akan disesuaikan jika sudah ada peraturan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf kepada Kontan, Kamis (16/4).

January 6, 2020January 6, 2020

Tingkatkan kepesertaan, begini strategi yang disiapkan BPJS Kesehatan pada tahun 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan terus berupaya tingkatkan kepesertaan. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengatasi miss match keuangan BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, upaya melakukan rekrutmen peserta dilakukan dengan sosialisasi, edukasi dan menggunakan perangkat regulasi yang sudah ada. Di sisi lain, komitmen perbaikan layanan dengan fasilitas kesehatan (faskes), organisasi faskes akan memberikan keyakinan bagi masyarakat yang belum mendaftar untuk mendaftar.

“Kepuasan peserta juga perlu dikelola karena itu terkait erat dengan loyalitas peserta akan program ini,” ujar Iqbal kepada Kontan.co.id, Minggu (5/1).

Hingga saat ini masih ada tiga kabupaten/kota yang program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) nya belum terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) yakni Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Yahukimo Papua dan Kabupaten Tolikara Papua. Hal itu karena ketiga kabupaten tersebut memang tidak memiliki program Jamkesda.

November 1, 2019November 1, 2019

Iuran BPJS Kesehatan naik, terpaksa kelas perawatan turun

KONTAN.CO.ID – Berat. Beban itu yang bakal Anis pikul mulai tahun depan. Bagaimana tidak berat? Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik dua kali lipat.

Itu sebabnya, perempuan yang tinggal di Jakarta Timur ini berencana turun kelas. Anis dan keluarganya saat ini tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

“Saya berencana turun ke kelas III,” kata Anis kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10). Sebab, kalau tetap mengambil kelas I BPJS K, ia harus merogoh kocek total Rp 800.000 per bulan termasuk untuk suami dan ketiga anaknya.

Sekarang hingga Desember nanti, Anis cukup membayar iuran BPJS Kesehatan separuhnya, Rp 400.000 per bulan untuk manfaat perawatan Kelas I. Kelak, dengan turun ke kelas III, ia hanya perlu mengeluarkan uang total Rp 210.000.

Ya, mulai 1 Januari 2020, iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan naik. Aturan mainnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit 24 Oktober lalu.

October 9, 2019October 9, 2019

Sanksi buat penunggak iuran BPJS: Tak bisa perpanjang SIM hingga membuat paspor

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS,” kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

October 8, 2019October 8, 2019

Terungkap, inilah golongan yang membuat keuangan BPJS Kesehatan selalu tekor

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membeberkan penyebab keuangan BPJS Kesehatan selalu tekor. Menurut Mardiasmo, kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) lah yang membuat keuangan BPJS Kesehatan berdarah-darah.

“Yang relatif mampu. Inilah yang sebenarnya sumber membawa BPJS Kesehatan defisit. Karena dia mendaftar (BPJS Kesehatan) saat sakit, dan begitu sudah sembuh dia berhenti bayar premi,” ujar Mardiasmo di Jakarta, Senin (7/10).

Mardiasmo menambahkan, kelompok PBPU ini berjumlah 29 juta orang. Dari 29 juta tersebut hanya 50% yang membayar iuran rutin tiap bulannya. “Dalam asuransi yang bagus itu kan no premi, no klaim. Jadi ini yang menyebabkan BPJS (Kesehatan) bleeding,” kata Mardiasmo.

Lebih parahnya lagi, lanjut Mardiasmo, rata-rata golongan PBPU tersebut memiliki penyakit yang masuk golongan katastropik atau penyakit yang perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi.

“Kalau masyarakat desa tidak akan membuat defisit. Yang (kategori) jelita yang membebani jadi defisit,” ucap dia.

Saat ini, total peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Adapun defisit yang dialami BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 18,3 triliun. Sedangkan di 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.

September 30, 2019September 30, 2019

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Ampuh

Bisnis.com, JAKARTA — Pembenahan pengelolaan BPJS Kesehatan melalui menaikkan iuran dinilai bukan solusi ampuh dan diharapkan semua pihak.

Dosen Hukum Kesehatan Universitas Atmajaya Erfen Gustiawan Suwanto mengatakan bahwa defisit BPJS Kesehatan itupun dikeluhkan para praktisi bidang kesehatan, terutama manajemen rumah sakit dan klinik swasta. Bahkan, sejalan dengan defisit tersebut, pada tahun ini tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di seluruh Indonesia, makin menumpuk.

Berdasarkan catatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), tunggakan BPJS Kesehatan pada 2019 telah mencapai Rp6,5 triliun. Akibatnya, banyak rumah sakit yang didera kendala operasional, seperti putusnya pasokan obat dari para vendor karena ketiadaan dana, hingga tunggakan gaji kepada para dokter.

Di sisi lain, lanjutnya, secara manajerial, BPJS Kesehatan juga memberikan imbas negatif kepada klinik-klinik swasta. Saat ini, dengan menggenggam BPJS Kesehatan, masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Puskesmas, dengan rujukan langsung ke rumah sakit.

September 24, 2019September 24, 2019

TREN PENINGKATAN KLAIM BIAYA ASURANSI SOSIAL : BPJS Darurat Dana Segar

Bisnis, NGANJUK — Klaim biaya pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga akhir tahun ini berpotensi menembus Rp103 triliun. Pemerintah dinilai perlu segera menyuntikkan dana segar untuk membayar tagihan rumah sakit sebagai solusi jangka pendek.

Direktur Keuangan dan Investasi, BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso memproyeksikan, klaim asuransi sosial hingga akhir tahun ini mencapai Rp103 triliun atau naik 9,57% dibandingkan dengan tahun lalu Rp94 triliun.

“Hingga pertengahan September 2019, klaim asuransi sosial BPJS berkisar Rp80 triliun. Sementara itu, klaim Oktober—Desember 2019, berpotensi mencapai sekitar Rp23 triliun sehingga total klaim asuransi sosial sepanjang 2019 dapat menembus Rp103 triliun,” tuturnya.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BPJS Kesehatan, hingga akhir 2019, dana yang didapatkan dari iuran hanya sebesar Rp88,8 triliun. Jadi, defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini mencapai Rp14,2 triliun.

September 19, 2019September 19, 2019

Begini pola kerja Desa JKN dalam menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat pilot project program desa jaminan kesehatan nasional. Hal ini untuk mengatasi menunggaknya iuran dan memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan.

Lurah Mekarjaya Zainal Arifin mengatakan, sebanyak 17 desa dan 2 kelurahan menjadi pilot project program desa JKN, yang salah satunya adalah Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat.

Ia bilang, saat ini sebanyak 60.000 dari 73.000 warga Mekarjaya sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. “Dari jumlah itu, sekitar 3.700 warga menunggak iuran BPJS, per 13 September 2019 tunggakan iuran kurang lebih Rp 6,2 miliar,” kata Zainal kepada Kontan, Selasa (17/9).

Ia bilang, tunggakan iuran bervariasi. Ada yang menunggak 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan ada yang menunggak sampai 6 bulan dari kepesertaan kelas I, kelas II dan kelas III. “Sebagian besar (yang menunggak) kelas III,” ucap dia.

Warga yang menunggak itu, lanjut dia, merupakan warga yang kurang mampu. Yakni warga yang masih mengontrak rumah dan memiliki penghasilan yang tak menentu. Selain itu, ada juga warga yang menunggak karena telah memiliki asuransi pelayanan swasta.

September 18, 2019September 18, 2019

Tekor BPJS Kesehatan Tak Cukup Ditambal Dengan Kenaikan Iuran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dari tahun ke tahun, persoalan defisit terus menghantui anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rendahnya pendapatan iuran dibandingkan klaim hingga ketidakdisiplinan peserta membayar premi, disebut-sebut sebagai biang kerok pembengkakan beban.

Meski sudah ditombok pemerintah, defisit masih terus membesar setiap tahunnya. Alhasil, kenaikan iuran harus dilakukan tahun depan.

Usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 per bulan per orang. Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang. Namun, angka yang disodorkan pemerintah lebih tinggi lagi, naik hingga 100% untuk kelas 1 dan kelas 2.

August 16, 2019August 16, 2019

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga Rp40.000

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyetujui besaran kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo.

“Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu,” kata Fachmi usai menghadiri acara BPJS Kesehatan Award di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Fachmi menyebut bahwa BPJS memang menginginkan adanya penyesuaian iuran kepesertaan karena selama ini tidak ada perubahan nominal iuran sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp16.500 hingga Rp40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda.

Tag: bpjs kesehatan