Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga Rp40.000

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyetujui besaran kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo.

“Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu,” kata Fachmi usai menghadiri acara BPJS Kesehatan Award di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Fachmi menyebut bahwa BPJS memang menginginkan adanya penyesuaian iuran kepesertaan karena selama ini tidak ada perubahan nominal iuran sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp16.500 hingga Rp40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda.

Continue reading “Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga Rp40.000”

Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kenaikan itu dikenakan bagi seluruh kelas yang ada di BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diambil dengan melihat masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini.

“Kita pahami untuk itu sangat wajar iuran dinaikkan, (kenaikan) semua kelas,” ujar Kepala Staff Presiden Moeldoko di kompleks istana kepresidenan, Selasa (6/8).

Kenaikan iuran seluruh kelas BPJS Kesehatan ditujukan untuk menutupi kekurangan saat ini. Moeldoko bilang saat ini beban yang ditanggung BPJS Kesehatan tidak seimbang.

Selain itu, upaya tersebut juga untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Meski begitu belum ada kepastian berapa kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

“Belum, itu nanti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semuanya akan terlibat,” terang Moeldoko.

Sumber: Klik Disini

Jadi pemicu defisit, BPJS Kesehatan berharap iuran peserta segera dinaikkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sepakat untuk mengkaji ulang besaran iuran program jaminan kesehatan masyarakat (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, besaran iuran tak sebanding dengan jumlah klaim membuat defisit BPJS Kesehatan kian membengkak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M.Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus melalui berbagai proses. Meski begitu, pihaknya berharap kenaikan iuran tersebut bisa segera dilakukan.

“Kami berharap dilakukan sesegera mungkin. Tetapi kami menghargai proses, dimana perlu dilakukan kajian antara kementerian/lembaga supaya iuran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi saat ini dan mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat dan finansial negara kita,” ujar Iqbal, Rabu (31/7).

Iqbal mengakui iuran BPJS memang menjadi permasalahan utama defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya, bila pemerintah terus memberikan suntikan dana, ini akan membuat BPJS Kesehatan tak akan bisa berdiri sendiri atas dasar kontribusi iuran.

Continue reading “Jadi pemicu defisit, BPJS Kesehatan berharap iuran peserta segera dinaikkan”

Bersiaplah, pemerintah akan kaji ulang iuran BPJS Kesehatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dalam rangka mengatasi persoalan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang makin bengkak, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang besaran tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan tersebut dihasilkan dari Rapat Terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Senin (29/7). 

“Kita tetap harus mereview tarif, karena perbaikan sistem salah satu fondasi paling penting adalah keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut dengan berapa manfaat yang diterima peserta,” ujar Sri Mulyani usai memimpin konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (30/7). 

Berdasarkan pembahasan bersama Jokowi, lanjut Sri Mulyani, sistem BPJS Kesehatan selama ini menimbulkan ketidakcocokan (missmatch) antara tarif iuran yang dipungut dengan manfaat yang disalurkan kepada peserta. Hal inilah yang makin memicu defisit kronis yang tengah dialami BPJS saat ini. 

Continue reading “Bersiaplah, pemerintah akan kaji ulang iuran BPJS Kesehatan”

Wow, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7 triliun hingga Juni 2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah terseok-seok untuk memperbaiki kondisi likuiditas. Sampai Juni 2019, perusahaan jaminan sosial ini mencatatkan defisit sebesar Rp 7 triliun.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady menyatakan, kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan kesulitan untuk melunasi tagihan-tagihan pelayanan rumah sakit (RS). Akibat keterlambatan tersebut badan hukum ini dikenakan denda 1% dari setiap keterlambatan klaim.

“Klaim saat ini membuat kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan,” kata Maya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, Selasa (23/7).

Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum tertutupi. Diperkirakan total defisit BPJS Kesehatan akan menembus di angka Rp 28 triliun jika pemerintah tidak menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019.

Continue reading “Wow, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7 triliun hingga Juni 2019”

Rumah Sakit Turun Kelas, Bagaimana Dampaknya ke Klaim BPJS?

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi kepada 615 rumah sakit (RS) di Indonesia untuk penyesuaian kelas pelayanan BPJS Kesehatan. 

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan rekomendasi penyesuaian kelas itu didasari oleh  hasil review kelas kepada RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Terdapat 2.155 RS yang di-review, dan sebanyak 615 di antaranya menerima rekomendasi penyesuaian kelas. 

Pelaksanaan review RS inididasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/373/2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit. 

Pelaksaan review kelas rumah sakit berdasarkan laporan BPJS Kesehatan dimana satu kali dalam setahun pada akhir Juni terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat BPJS Kesehatan melakukan kredensial atau re-kredensial.

Continue reading “Rumah Sakit Turun Kelas, Bagaimana Dampaknya ke Klaim BPJS?”

Meski Iuran Naik, Keuangan Tetap Defisit

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kabar gembira buat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bpjs) Kesehatan. Setelah dua tahun tidak mengalami kenaikan tarif, pemerintah berancang-ancang mengerek iuran kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Warta tersebut datang langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menyatakan, pemerintah mulai mempertimbangkan peluang kenaikan iuran PBI yang saat ini masih sebesar Rp 23.000 per peserta per bulan. Belum ditetapkan, namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan, katanya.

Sri Mulyani memastikan, pemerintah baru akan memutuskan kenaikan premi tersebut setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas BPJS Kesehatan keluar.

Yang jelas, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani, mengatakan, saat ini pemerintah belum menentukan besaran kenaikan tarif iuran PBI tersebut. Masih kami kalkulasi kenaikannya berapa, ujar dia. Continue reading “Meski Iuran Naik, Keuangan Tetap Defisit”

Defisit BPJS, Pemerintah Harus Beri Dana Talangan yang Sesuai

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ekonomi dan bisnis mendorong pemerintah agar memberikan dana talangan sesuai dengan nilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dana talangan yang dibawah nilai defisit akan berdampak pada penurunan kualitas rumah sakit.

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengkritisi upaya pemerintah yang tahun ini hanya menggelontorkan dana talangan senilai Rp4,9 triliun untuk defisit BPJS. Padahal, berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan senilai Rp10,98 triliun.

Dia meyakini, jika tahun depan pemerintah tetap menggelontorkan dana talangan setengah dari defisit yang dibukukan BPJS, maka jumlah orang yang tidak bergabung dengan BPJS Kesehatan akan bertambah seiring dengan penurunan pelayanan yang diberikan rumah sakit karena krisis pendanaan. Continue reading “Defisit BPJS, Pemerintah Harus Beri Dana Talangan yang Sesuai”

Usulan iuran BPJS Kesehatan versi DJSN akan diajukan ke pemerintah tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tengah menggodok perhitungan besaran iuran BPJS Kesehatan. DJSN menilai, penyesuaian iuran menjadi hal yang urgensi untuk dilakukan demi menjaga defisit agar tidak semakin membengkak.

Anggota DJSN Soeprayitno mengatakan, saat ini penyesuaian iuran versi DJSN sudah dalam tahap finalisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Jika tak ada aral melintang, besaran iuran yang menjadi usulan DJSN akan diajukan kepada pemerintah di tahun depan.

Hanya saja, besaran kenaikan iuran menurut DJSN masih belum bisa dibeberkan. Usulan kenaikan iuran nantinya pada semua segmen peserta baik kelas 1,2 dan 3. Continue reading “Usulan iuran BPJS Kesehatan versi DJSN akan diajukan ke pemerintah tahun depan”

BPJS Kesehatan akan lunasi tunggakan ke rumah sakit sebelum akhir tahun ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 5,2 triliun. Dana bantuan jilid kedua ini akan langsung sepenuhnya dibayarkan untuk tunggakan ke pihak rumah sakit (RS).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, dana yang diberikan pemerintah itu telah cair dan diberikan kepada BPJS Kesehatan. Adapun tahap pertama, BPJS Kesehatan telah membayarkan tunggakan sebesar Rp 3 triliun kepada pihak RS pada 6 Desember 2018 lalu.

“Lalu sisanya yang Rp 2,2 triliun harapannya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Minggu ini bisa segera diselesaikan,” kata Iqbal kepada Kontan.co.id, Senin (17/12). Continue reading “BPJS Kesehatan akan lunasi tunggakan ke rumah sakit sebelum akhir tahun ini”