Pemerintah Perintahkan BPKP Audit Sistem BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam audit yang ketiga kalinya ini, Kemenkeu meminta BPKP mengaudit sistem lembaga itu. Nantinya, audit ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelesaikan defisit lembaga tersebut.

Sebagai catatan, sebelum menyuntikkan dana talangan ke BPJS, pemerintah telah dua kali meminta BPKP mengaudit penyelenggara jaminan sosial itu. Pada tahap pertama, berdasarkan audit BPKP, defisit BPJS Kesehatan senilai Rp10,98 triliun.

Setelah itu, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp4,9 triliun untuk BPJS Kesehatan. Continue reading “Pemerintah Perintahkan BPKP Audit Sistem BPJS Kesehatan”

Dana Talangan BPJS Kesehatan: Menkeu Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Cairkan Rp5,2 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mencairkan dana talangan tahap kedua untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp3 triliun, dan sisanya sekitar Rp2,2 triliun akan disetorkan dalam beberapa minggu ke depan.

Pemberian dana talangan ini sangat dinantikan oleh BPJS Kesehatan untuk membayar klaim rumah sakit. Bantuan ini merupakan yang kedua setelah suntikan tahap I senilai Rp4,9 triliun pada September 2018.

“Kita sudah mencairkan Rp5,2 triliun. [Dana] Rp3 trilun kita cairkan hari ini, eh kemarin sebetulnya, yang Rp2,2 triliun kita akan lakukan beberapa minggu kemudian,” katanya di Istana Negara, Rabu (5/12/2018).

Namun, dalam tahap yang sama, dia menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki persoalan defisit yang melanda BPJS Kesehatan sejak lembaga ini didirikan pada 2014. Continue reading “Dana Talangan BPJS Kesehatan: Menkeu Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Cairkan Rp5,2 Triliun”

Darurat Jaminan Kesehatan Nasional

Saat menunjukkan aplikasi JKN Mobile di telepon selulernya, saya melihat tulisan Klinik Amira, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat I, rujukan pertama bagi Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Spontan saya bilang bahwa kami memiliki klinik rujukan yang sama.

Fachmi lalu menimpali, Klinik Amira kini melayani lebih dari 40.000 pasien BPJS Kesehatan, yang berarti berhak atas dana kapitasi Rp10.000 per orang pada tanggal 15 setiap bulan. Dana kapitasi adalah uang yang dibayarkan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan.

Tugas faskes sebagai rujukan pertama bila pasien sakit, dan memberikan diagnosa awal bila memerlukan perawatan ke rumah sakit.

Cara ini diharapkan efektif dalam mencegah membeludaknya pasien untuk dirawat di rumah sakit.

Saya pun berhitung, klinik kecil yang dikembangkan dari sebuah rumah tempat tinggal di Griyaloka, Perumahan BSD City tersebut meraup pendapatan Rp400 juta setiap bulan atas perannya sebagai Faskes Tingkat I. Dalam operasi sehari-hari, klinik ini memang ramai, tetapi tak pernah saya duga, bisa melayani lebih dari 40.000 pasien. Continue reading “Darurat Jaminan Kesehatan Nasional”

Tekan defisit BPJS Kesehatan, ini langkah-langkah yang ditempuh Kemkeu

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan menjabarkan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan demi menekan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam rapat kerja dan dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Senin (29/10), Kemkeu menyebutkan, ada empat langkah yang telah ditempuh untuk meminimalisasir potensi defisit BPJS Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Kemkeu telah mencairkan bantuan dari APBN 2018 sebesar Rp 4,99 triliun pada 24 September lalu sesuai dengan PMK 113 Tahun 2018. Namun, selain itu ada juga beberapa langkah yang telah ditempuh untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejauh ini.

Pertama, Kemkeu telah melakukan pembayaran (intercept) tunggakan iuran BPJS Kesehatan di pemda yang ditargetkan sebesar Rp 264 miliar hingga akhir tahun sesuai PMK 183 Tahun 2017.

“Dari Rp 264 miliar, sampai dengan Oktober sudah di-intercept atau masuk ke rekening BPJS Kesehatan sebesar Rp 229,75 miliar. Ini sudah ada berita acaranya, jadi kami tidak menzalimi daerah,” kata Mardiasmo. Continue reading “Tekan defisit BPJS Kesehatan, ini langkah-langkah yang ditempuh Kemkeu”

BPJS Watch sarankan direksi BPJS Kesehatan segera ajukan bailout ke pemerintah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Masalah defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) masih menjadi persoalan serius yang jadi sorotan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/ PMK.02 / 2018 tentang tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah langkah positif pemerintah untuk mengatasi permasalahan defisit yang ada pada keuangan BPJS.

PMK tersebut bisa menjadi pintu masuk atau langkah awal bagi BPJS Kesehatan untuk pencairan dana talangan atau bailout untuk mengatasi defisit yang terjadi di keuangan BPJS Kesehatan saat ini. Tapi, dia menyayangkan, pemerintah tidak mencantumkan dana bailout yang bisa diajukan oleh BPJS dalam peraturan itu.

“Memang, idealnya PMK ini memuat angka bailout, tapi faktanya tidak. PMK ini hanya mengatur prosedur pencairan dan pelaporan. Nilai bailout yang disetujui Pemerintah tidak disebutkan sehingga memang menjadi pertanyaan publik,” ujar Timboel pada Kontan. Minggu (16/9).

Kabarnya, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 11 triliun, naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan yang sebesar Rp 9,75 triliun akhir 2017 lalu.

Timboel menyebut, alpanya nilai bailout ini terkait dengan defisit BPJS yang terus berpotensi meningkat sampai akhir tahun 2018 ini. Selain itu Timboel juga menduga, bila nilai bailout disebut di PMK ini lalu di tiga bulan terakhir defisit semakin besar, maka pemerintah enggan untuk memberikan dana bailout lagi. Continue reading “BPJS Watch sarankan direksi BPJS Kesehatan segera ajukan bailout ke pemerintah”

Kemkeu siapkan dana talangan untuk BPJS Kesehatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, kini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan audit kinerja BPJS Kesehatan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018. “Sudah ada cadangan, cadangan itu sesuai mekanisme akan digunakan untuk tutupi itu (defisit BPJS Kesehatan),” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/9).

Namun demikian, Askolani enggan menyebut dana cadangan dari BUN tersebut untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Asal tahu saja, kabarnya defisit BPJS Kesehatan jumlahnya dikabarkan mencapai Rp 11 triliun.

Menurut Askolani, sejatinya dana cadangan dari BUN tersebut sudah disiapkan sejak tahun lalu. Namun, penggunaannya masih menunggu keputusan yang disepakati oleh pemerintah.

“Sama seperti tahun lalu juga begitu, sudah dicadangkan di BUN kami antisipasi dibutuhkan apa tidak,” katanya. Continue reading “Kemkeu siapkan dana talangan untuk BPJS Kesehatan”

BPKP: Yang bisa mempublikasikan hasil audit BPJS Kesehatan hanya Kemkeu

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Audit terhadap kinerja BPJS Kesehatan sudah kelar dilakukan. Hanya saja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) -selaku pihak yang mengaudit- enggan membeberkan hasilnya. Menurut BPKP, audit tersebut merupakan penugasan dari Kementerian Keuangan dan hasilnya bukan untuk konsumsi publik.

“Bahwa untuk penugasan yang berkaitan dengan audit, dan review tidak untuk dikonsumsi publik. Jadi hanya bisa diperiksa oleh Kementerian Keuangan,” ujar Kabag Humas BPKP Catur Iman Pratignyo, Rabu (12/9).

Catur menambahkan, audit tersebut hanya berupa review, sehingga hanya Kementerian Keuangan yang bisa mempublikasikan data tersebut. “Kami hanya bekerja sesuai standar prosedur (SOP) saja. Jadi semua itu satu pintu hanya boleh dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan saja,” ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini BPJS Kesehatan tengah menghadapi masalah defisit keuangan yang terus membesar. Guna mengatasi masalah defisit tersebut, BPJS Kesehatan akan melakukan efisiensi terhadap fasilitas kesehatan tanpa mengurangi manfaat.

Source : Klik Disini

BPJS Kesehatan Dinilai Dorong Turunkan Layanan Kesehatan. PB IDI Protes Keras

Bisnis.com, JAKARTA—Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memprotes keras peraturan BPJS Kesehatan yang bisa mendorong turunnya pelayanan medis kepada masyarakat.

Di sisi lain, langkah BPJS tersebut dinilai sebagai upaya efisiensi. Meski demikian, PB IDI berpendapat efisiensi yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak harus “mendiskon” mutu layanan kesehatan.

PB IDI pun menyampaikan sembilan sikap tegas terhadap Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Untuk diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 berisi tentang:

Pertama, Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.

Kedua, Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota.

Ketiga, Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan). Continue reading “BPJS Kesehatan Dinilai Dorong Turunkan Layanan Kesehatan. PB IDI Protes Keras”

Ini Tiga Aturan Baru BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerbitkan tiga peraturan direktur terkait peningkatan mutu layanan dan efektivitas pembiayaan per 25 Juli.

Ketiga beleid itu adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Terbit kegita peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Khususnya Undang-undang No.40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam Pasal 24 ayat (3) UU SJSN disebutkan, BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan. Continue reading “Ini Tiga Aturan Baru BPJS Kesehatan”

Alasan BPJS Kesehatan Hapus Obat Kanker Trastuzumab

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui tak lagi menjamin obat kanker Trastuzumab dari daftar obat yang dijamin lembaga tersebut sejak 1 April 2018.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menyebut tidak dijaminnya jenis obat tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Klinis. Keputusan tersebut menyebut obat Trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi.

“Dikeluarkannya obat Trastuzumab dari paket manfaat JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) karena masih banyak pilihan obat lain yang tercantum dalam formularium nasional,” ujar Nopi, Selasa (17/7).

Seiring tak lagi dijaminnya obat tersebut, dokter penanggung jawab pasien nantinya, menurut dia, akan memilih obat lain untuk terapi kanker payudara yang sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. Continue reading “Alasan BPJS Kesehatan Hapus Obat Kanker Trastuzumab”