Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar Kadin

Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Herman Juwono menilai revisi imbalan bunga dalam Omnibus Law Perpajakan harus seimbang dengan penurunan PPh Badan.

Seperti diketahui, dalam Omnibus Law Perpajakan diusulkan agar PPh Badan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 dan 2022 lalu turun lagi menjadi 20 persen pada 2023.

Di satu sisi, imbalan bunga pun diusulkan berdasarkan suku bunga acuan. Langkah ini dinilai bisa memitigasi perilaku WP yang hendak mencari keuntungan dari upaya hukum yang diajukan.

Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui oleh WP dalam pembahasan akhir.

Continue reading “Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar Kadin”

Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Senyum para pengusaha sedang manis-manisnya. Bagaimana enggak manis? Pemerintah akan melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam waktu dekat.

Keputusan itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan – yang sekarang sedang disusun pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa Omnibus Law Perpajakan berpeluang memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Menurutnya, banyak poin yang masuk ke dalam Omnibus Law Perpajakan dibutuhkan oleh pengusaha.

Misalnya, penghapusan pajak dividen, penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh badan usaha, hingga ketentuan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari bisa menjadi subjek pajak luar negeri. “Saya rasa ini perkembangan yang luar biasa,” ujarnya.

Continue reading “Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law”

Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mega proyek Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan akan dibahas pada 2020. Rencananya beleid substansi relaksasi perpajakan terimplementasi pada 2021.

Pemerintah tidak menutup mata bahwa aturan sapu jagat tersebut akan berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak di tahun 2021. Otoritas Perpajakan memprediksi potential loss dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 atau pajak korporasi mencapai Rp 53 triliun, bila tahun 2021 PPh Badan dipangkas dari 25% menjadi 22%.

Tak hanya itu, negara juga bakal kehilangan penerimaan dari PPh Pasal 23 atau pajak deviden. Ketentuan dalam Omnibus Law Perpajakan mengatur Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% akan dibebaskan dari PPh Deviden.

Namun demikian pemerintah mengatakan potensi kehilangan pajak dari sana tidak terlalu besar. Sebagai gambaran, realisasi PPh Pasal 23 sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 39,7 triliun.

Continue reading “Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak”