KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi optimistis ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030.
Lutfi mengatakan, pada tahun 2020, transaksi ekonomi digital tercatat Rp 632 triliun. Dengan potensi peningkatan hingga 8 kali lipat, berarti potensi pertumbuhan ekonomi digital pada 2030 bisa mencapai Rp 4.531 triliun.
“Nah, ini e-commerce akan memerankan peran cukup besar. Dengan kontribusi mencapai 34% atau nilainya mencapai Rp 1.900 triliun di tahun 2030,” ujar Lutfi dalam konferensi pers belum lama ini.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai US$ 124 miliar pada tahun 2025 mendatang. Potensi ini seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, terlebih adanya pandemi memacu masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara digital.
Menkeu mengatakan dalam rentang waktu lima tahun, pemerintah akan menyiapkan kebijakan yang bisa mengakselerasi ekonomi digital. Adapun potensi ekonomi digital di tahun ini sebesar US$ 44 miliar.
“Ini bisa tercipta apabila Indonesia bisa membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digital itu sendiri. Bisa meningkat menjadi US$ 124 miliar, ini adalah suatu potensi yang luar artinya tiga kali lipat potensi ekonomi bisa meningkat dengan adanya infrastruktur digital,” kata Menkeu dalam acara yang bertajuk Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi, Jumat (23/4).
KONTAN.CO.ID – Ketika tiba saatnya untuk memilih program studi di sekolah, siswa SMK Negeri Cibinong, Iqbal, mengambil keputusan dengan hati-hati. Dia tidak yakin apakah kurikulum saat ini akan membuatnya mendapat pekerjaan yang tetap.
“Jenis pekerjaan yang teman-teman saya sekarang kerjakan tidak sesuai dengan bidang studi yang telah mereka ambil,” ungkapnya.
Iqbal hidup pada masa dinamis di Indonesia, ketika negara ini menuju masa keemasan di era digital yang membutuhkan pekerja dengan keterampilan digital, seperti keamanan siber. Namun Indonesia juga menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil yang dapat menghambat pertumbuhan industri teknologi. Hal ini berpotensi membuat Indonesia kehilangan pemasukan sekitar USD 21,8 miliar dengan kurs saat ini.
Sebagai jawaban, pengembangan sumber daya manusia yang terampil secara digital akan menjadi bagian yang terintegrasi dari target Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan, dengan tujuan tenaga kerja pada generasi baru ini sudah dilengkapi keterampilannya untuk berpartisipasi secara inklusif dan setara dalam bidang ekonomi digital.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun 2020 tinggal menghitung hari. Tentunya, di sepanjang 2019, ada banyak permasalahan yang ditemui dalam perekonomian Indonesia. Masalah-masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai target pemerintah dalam APBN yang sebesar 5,3%.
Kementerian Keuangan meramal, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,05%. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, proyeksi tersebut sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun. Ekonomi dunia tahun ini diramal hanya akan tumbuh 3%, level terendah sejak krisis finansial global pada 2008 silam dan jauh di bawah proyeksi awalnya yang sebesar 3,7%.
Apa saja masalah yang dihadapi Indonesia? Berikut hasil rangkuman Kontan.co.id:
KONTAN.CO.ID – BANJARMASIN. Bank Indonesia (BI) kembali mengadakan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI). Acara ini dibuka pada hari Kamis (12/9).
Dalam rangkaiannya, diadakan kuliah umum dengan tajuk Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Ekonomi Digital. Acara ini digelar di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar. Acara ini dihadiri perwakilan dari 90 pesantren.
“Saat ini, pembayaran dengan QR code memudahkan para pengguna smartphone untuk melakukan pembayaran secara real-time. Penggunaan kartu jadi terlihat tradisional,” kata Deputi Gubenur Bank Indonesia Rosmaya Hadi.
Kuliah umum ini berfokus memotivasi para santri untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi digital. Harapannya, anggapan pendidikan di pesantren yang konvensional akan pudar.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sumber penerimaan pajak akan bertambah dengan komitmen dari PT Google Indonesia yang mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada pengiklan. Pengenaan PPN ini akan mulai 1 Oktober 2019.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama menyambut baik niat baik Google.
Dalam situasi ini, Google akan menjadi ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut, membayar, dan melaporkan PPN sebagaimana PKP yang lain.
“Kami sangat mengapresiasi hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan perpajakan yang baik dari PT Google Indonesia. Itu merupakan niat baik dari Google untuk mulai menerapkan PPN atas penyerahan jasa google ads di Indonesia,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Senin (2/9).
Akan tetapi, Hestu mengaku DJP belum menghitung potensi penerimaan pajak ekonomi digital tersebut. Menurutnya, lebih baik penerimaan PPN atas penjualan iklan di Google berjalan dengan sendirinya.
Di sisi lain, Hestu bilang tidak menuntut kemungkinan pajak ekonomi digital semakin nyata diterapkan oleh perusahaan lainnya seperti Facebook dan Youtube.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi mengatakan, fokus dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) adalah menganalisis data kegiatan ekonomi digital. Sehingga lebih tersentralisasi dan tahu persis potensi pajak dalam ekonomi digital.
Yang mana data penjual dan transaksi terkait pajak ekonomi digital sebelumnya tersebar di berbagai lembaga seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (DTTKI), atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (DTIP).
Penertiban administrasi terbebut sudah berlangsung sejak 2012. Kata Iwan sekarang DTIK dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP) akan bersinergi memetik potensi pajak tersebut agar bekerja lebih efisien dan efektif.
“intinya pemerintah mau menertibkan, tidak ada aturan pajak baru,” kata Iwan kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Geliat sektor ekonomi digital memang sedang deras-derasnya. Terutama di Indonesia sendiri yang menjadi negara dengan transaksi digital ketiga setelah China dan India. Posisi ketiga tak lepas dari fakta bahwa di Indonesia ada sekitar 170 juta pengguna internet aktif.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebutkan bahwa ekonomi digital pada 2018 mencapai sekitar US$ 27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Sekitar 49% transaksi digital di Asia Tenggara terjadi di Indonesia.
Pesatnya ekonomi digital menawarkan banyak kemudahan mulai dari munculnya inovasi baru hingga menciptakan profesi-profesi baru.
“Betapa masif ekonomi digital mulai dari sharing economy akomodasi atau transportasi, peer to peer lending, marketplace, crypto currency. Banyak juga profesi baru, tanpa harus keluar rumah, youtuber, selebgram, pengembang aplikasi, ini seperti koin memiliki dua sisi,” jelas Robert di acara Taxation on Digital Economy di The Ritz Carlton, Rabu (17/7).
Dengan adanya potensi besar dari berkembangnya ekonomi digital saat ini, ada tantang yang pastinya dihadapi oleh pemerintah dalam menarik pajak terhadap ekonomi digital atau pajak digital.
Bagaimana mewujudkan regulasi yang adil, kompetitif, memberi kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak dan miliki sistem yang baik, menjadi tantangan pertama.
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jendral Pajak (DJP) nampaknya semakin galak menertibkan administrasi pajak ekonomi digital. Sebagai Direktorat baru Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) akan berkecimpung di ranah ekonomi digital.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya kedua direktoral baru itu akan mengumpulkan data dan informasi internal seluruh aspek perpajakan. Salah satu fokusnya adalah pajak ekonomi digital.
Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yon Arsal mengatakan pajak ekonomi digital mengacu kepada studi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital.
Ruang lingkup pajak ekonomi digital yang dimaksud antara lain di media sosial, market place, fintech, internet, dan sebagainya. Dari sana Yon bilang DJP berencana mengumpulkan seluruh data base serta informasi penjual dan jumlah transaksi. Sehingga DDIP dan DTIK tau persis potensi pajak dalam ekonomi digital.
Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan skema pemajakan ekonomi digital tidak hanya mencakup perusahaan yang telah sepenuhnya beroperasi secara digital seperti media sosial, search engine, atau marketplace.
Pemajakan juga akan dikenakan terhadap perusahaan tradisional yang sebagian proses bisnisnya telah mengadopsi moda digital seperti penggunaan big data untuk perusahaan manufaktur multinasional.
“Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pemajakan yang adil dan memiliki landasan kuat agar tidak terjadi kerugian akibat skema yang tidak implementatif dan berpotensi melahirkan perselisihan yang berkepanjangan,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, Kamis (13/6/2019).
