Kemenkop UKM telusuri 52 koperasi terindikasi melakukan praktik pinjol ilegal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menemukan 52 koperasi dengan 16 diantaranya beralamat di lokasi yang sama terindikasi kuat melakukan pelanggaran berupa praktik pinjaman online (pinjol) secara ilegal.

“Ini menjadi indikasi kuat bahwa terjadi pelanggaran. Bagaimana mungkin sebuah kantor di dalamnya terdapat 16 koperasi yang melakukan kegiatan yang sama yaitu simpan pinjam. Karenanya ini adalah suatu praktek ilegal,” kata Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11).

Continue reading “Kemenkop UKM telusuri 52 koperasi terindikasi melakukan praktik pinjol ilegal”

KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) akan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi pelaku usaha mikro terpilih tanpa dikenakan biaya. Kemudahan ini diberikan kepada usaha yang ber-kriteria usaha mikro sebagaimana terdapat pada kriteria peraturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021.

“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan izin bagi usaha mikro dan kecil,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (24/3).

Rencana fasilitasi pendaftaran sertifikasi yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut diantaranya pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikasi Halal, Merek dan Hak Cipta, serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam). “Kita menargetkan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi-sertifikasi tersebut,” ungkap Eddy.

Continue reading “KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha”

Pemerintah susun skema tingkatkan penyerapan produk UMKM oleh BUMN

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk meningkatkan penyerapan produk UMKM oleh perusahaan pelat merah (BUMN). Kedua kementerian ini sedang menyiapkan skema supaya mempercepat implementasi tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ada dua skema implementasi penyerapan produk UMKM oleh BUMN yang disiapkan kedua kementerian. Yakni melalui pasar digital dan rantai nilai BUMN.

“Sesuai dengan arahan presiden kemitraan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN dalam dua hal tadi supaya dikonkretkan,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Selasa (9/3).

Continue reading “Pemerintah susun skema tingkatkan penyerapan produk UMKM oleh BUMN”

Dorong peningkatan ekspor UMKM, ini strategi yang diusung Kemenkop UKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dua target besar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) terhadap KUMKM adalah peningkatkan ekspor yang signifikan dan masuk dalam rantai pasok nasional, regional dan global. 

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menerangkan, rendahnya kinerja ekspor UMKM Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan. Diantaranya akses terhadap informasi pasar sangat rendah, serta baru 16% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan skala kapasitas usaha dan standar produk, tingginya biaya transaksi dan kontrak dan rendahnya akses pembiayaan dimana hanya 19,41% yang terakses dengan lembaga pembiayaan dan tingginya biaya logistik. 

Continue reading “Dorong peningkatan ekspor UMKM, ini strategi yang diusung Kemenkop UKM”

Cara agar tidak ditolak saat ajukan BLT UMKM Rp 2,4 juta

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saat pandemi, pemerintah tidak melupakan para pelaku UKM. Sebagai bukti, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pengusaha mikro yang terdampak pandemi. 

Bantuan ini pun telah diperpanjang hingga bulan Desember 2020 dengan tambahan penerima sebanyak 3 juta pelaku UMKM. 

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyatakan, dalam prosesnya hingga saat ini ada banyak pelaku UMKM yang dinyatakan harus direject, lantaran ada data yang tidak valid yang masuk pada saat pendataan dilakukan. Sehingga, apabila data tersebut dinyatakan tidak valid, maka para UMKM dinyatakan gagal mendapatkan bantuan. 

Continue reading “Cara agar tidak ditolak saat ajukan BLT UMKM Rp 2,4 juta”

Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk klaster UMKM dan Koperasi bisa rampung November 2020 mendatang.

Kementerian Koperasi dan UKM disebut Teten sudah melakukan penyusunan timeline dari RPP tersebut. Keterlibatan dari seluruh stakeholder juga disampaikan Teten tak ketinggalan dalam penyusunan RPP tersebut.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dan menghimbau agar melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari setiap daerah.

“Kami juga di Kementerian Koperasi membuka masukan-masukan dari para pengamat, para inkubator bisnis, kampus, maupun swasta termasuk Asosiasi UMKM dan koperasi. Kita harapkan nanti seluruh pemangku kepentingan punya kontribusi yang sama terhadap rancangan peraturan pemerintah ini,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual Kementerian Koperasi dan UKM pada Kamis (8/10).

Continue reading “Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020”

Berikut daftar 50 fintech ilegal berkedok koperasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Seakan tidak ada habisnya, kemunculan fintech lending ilegal terus bermunculan. Terbaru, Satgas Waspada Investasi telah menutup 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menawarkan pinjaman ilegal tanpa izin Kementerian Koperasi dan UKM.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, fintech ilegal tersebut coba mengelabui masyarakat yang seakan-akan menawarkan pinjaman online legal dari Kementerian Koperasi. Padahal, kegiatan pinjam meminjam di koperasi tidak diberikan di luar anggota, apalagi lewat aplikasi di Playstore.

“Yang kami soroti, fintech ilegal ini melakukan pinjaman di luar anggota. Mereka gunakan nama koperasi karena mudah diterima orang dan supaya dilihat baik,” kata Tongam dalam video conference, Kamis (28/5).

Continue reading “Berikut daftar 50 fintech ilegal berkedok koperasi”

Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen dari omzet segera diberlakukan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas di Jakarta, Sabtu (2/6/2018), mengatakan pajak final UMKM ditetapkan sebesar 0,5 persen dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5 persen,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop dan UKM) melalui surat Menteri Koperasi dan UKM RI pada 2017 mengusulkan tarif PPh final melalui PP nomor 46 tahun 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25 persen. Continue reading “Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan”

Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai sangat potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto mengatakan jumlah pelaku usaha perempuan dan koperasi perempuan yang banyak dari sisi aspek ekonomis merupakan kekuatan yang sangat potensial jika dikelola dengan baik. Continue reading “Koperasi Perempuan Potensial Jadi Basis Pengembangan Kewirausahaan”

Biar Mandiri, Pelaku Koperasi dan UMKM Harus Manfaatkan Ini

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Kementerian Koperasi dan UKM ingin para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia memanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) untuk meningkatkan kemandirian usaha.

Asdep Pendampingan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti, mengatakan pihaknya ingin para pelaku KUMKM mulai memanfaatkan PLUT-KUMKM sebagai lembaga mediasi pengembangan usahanya. Continue reading “Biar Mandiri, Pelaku Koperasi dan UMKM Harus Manfaatkan Ini”