Bantuan produktif usaha mikro sasar 12,8 juta penerima, total anggaran Rp 15,36 T

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) atau yang tahun lalu dikenal dengan Banpres PUM diputuskan dilanjutkan di tahun ini. Total anggaran yang sudah disiapkan ialah Rp 15,36 triliun yang menyasar 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Eddy Satriya menuturkan, terdapat perbedaan pelaksanaan BPUM tahun ini dengan tahun lalu.

Tahun lalu, pelaku usaha mikro penerima BPUM menerima Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Tahun ini nominal bantuan yang diterima pelaku usaha mikro berkurang setengah menjadi Rp 1,2 juta.

“Tahun ini berbeda dengan tahun lalu besaran berkurang karena keterbatasan anggaran jadi Rp 1,2 juta perpelaku usaha. Direncanakan dilaksanakan sampai kuartal tiga,” kata Eddy dalam Preskon Virtual Kementerian Koperasi dan UKM pada Selasa (6/4).

Continue reading “Bantuan produktif usaha mikro sasar 12,8 juta penerima, total anggaran Rp 15,36 T”

BLT UMKM 2021 Rp 1,2 juta, ini syarat dan cara daftar untuk mendapatkannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah lewat Kementerian dan Koperasi (Kemenkop UKM) telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM. Bantuan itu diberikan lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM. 

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, per tanggal 31 Maret 2021, pihaknya telah menyalurkan dana bantuan ke 5,2 juta pelaku UMKM dengan dana yang sudah tersalurkan Rp 6,2 triliun. 

“Pencairan ini pun sudah kami lakukan melalui 8 tahap dan saat ini sedang proses 2 tahap lagi,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/4/2021). 

Hanya saja, kata dia, besaran dana untuk bantuan ini telah dipotong sebesar 50% dari Rp 2,4 juta per UMKM menjadi Rp 1,2 juta per UMKM. Dia menjelaskan potongan ini dilakukan karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah. 

“Anggaran tahun ini bakal beda. Saat ini disetujui 12,8 juta penerima. Untuk besarannya Rp 1,2 juta bukan Rp 2,4 juta,” kata dia. 

Continue reading “BLT UMKM 2021 Rp 1,2 juta, ini syarat dan cara daftar untuk mendapatkannya”

KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) akan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi pelaku usaha mikro terpilih tanpa dikenakan biaya. Kemudahan ini diberikan kepada usaha yang ber-kriteria usaha mikro sebagaimana terdapat pada kriteria peraturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021.

“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan izin bagi usaha mikro dan kecil,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (24/3).

Rencana fasilitasi pendaftaran sertifikasi yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut diantaranya pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikasi Halal, Merek dan Hak Cipta, serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam). “Kita menargetkan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi-sertifikasi tersebut,” ungkap Eddy.

Continue reading “KemenkopUKM targetkan 3 juta usaha mikro dapatkan aneka sertifikasi usaha”

Teten: Keberadaan ultra mikro membuat pembiayaan UMKM tanpa agunan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menyambut positif pembentukan holding ultra mikro  yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM. Holding tersebut bisa mempermudah akses pembiayaan untuk usaha mikro dengan bunga yang rendah. “Ini sangat diperlukan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada KONTAN, Selasa (9/2).

Apalagi saat ini porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 20%.  Padahal pelaku usaha di Indonesia 99% adalah UMKM. Porse kredit perbankan di Indonesia untuk UMKM tersebut yang terendah di sejumla negara Asia. Seperti di Singapura (39%), Malaysia (51%),  Thailand (50%), Jepang (66%), Korsel (81%).  Padahal penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 97%  dari total tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB mencapai 60%.

Continue reading “Teten: Keberadaan ultra mikro membuat pembiayaan UMKM tanpa agunan”

Dorong peningkatan ekspor UMKM, ini strategi yang diusung Kemenkop UKM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dua target besar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) terhadap KUMKM adalah peningkatkan ekspor yang signifikan dan masuk dalam rantai pasok nasional, regional dan global. 

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menerangkan, rendahnya kinerja ekspor UMKM Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan. Diantaranya akses terhadap informasi pasar sangat rendah, serta baru 16% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan skala kapasitas usaha dan standar produk, tingginya biaya transaksi dan kontrak dan rendahnya akses pembiayaan dimana hanya 19,41% yang terakses dengan lembaga pembiayaan dan tingginya biaya logistik. 

Continue reading “Dorong peningkatan ekspor UMKM, ini strategi yang diusung Kemenkop UKM”

Teten Masduki nilai Koperasi Syariah jadi langkah strategis pengembangan ekonomi umat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisioning Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), menjadi sangat strategis pada saat pandemi dalam pengembangan ekonomi umat yang bersumber dari Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

KSPPS dimungkinkan menjadi nadzir wakaf, dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia. KSPPS juga dimungkinkan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan izin BAZNAS.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, potensi ZIZWAF sangat luar biasa yakni Rp 233,8 triliun sumber BASNAZ tahun 2019, namun yang terealisasi baru 3,5% atau sekitar Rp 8 trilliun.

Continue reading “Teten Masduki nilai Koperasi Syariah jadi langkah strategis pengembangan ekonomi umat”

Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk klaster UMKM dan Koperasi bisa rampung November 2020 mendatang.

Kementerian Koperasi dan UKM disebut Teten sudah melakukan penyusunan timeline dari RPP tersebut. Keterlibatan dari seluruh stakeholder juga disampaikan Teten tak ketinggalan dalam penyusunan RPP tersebut.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dan menghimbau agar melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari setiap daerah.

“Kami juga di Kementerian Koperasi membuka masukan-masukan dari para pengamat, para inkubator bisnis, kampus, maupun swasta termasuk Asosiasi UMKM dan koperasi. Kita harapkan nanti seluruh pemangku kepentingan punya kontribusi yang sama terhadap rancangan peraturan pemerintah ini,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual Kementerian Koperasi dan UKM pada Kamis (8/10).

Continue reading “Kemenkop targetkan RPP UMKM dan Koperasi rampung bulan November 2020”

Kemenkop dan UKM berencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), apa itu?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM berencana akan membentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sebagai bentuk korporatisasi usaha kecil di sektor perkebunan, pertanian dan komoditi. Nantinya, para pelaku usaha tersebut disyaratkan untuk berkoperasi terlebih dahulu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bilang, selama ini sudah ada program pemerataan yang telah dilakukan Presiden Jokowi melalui reformasi agraria dan perhutanan. Di mana upaya konsolidasi menjadi korporatisasi petani dan BUMN pangan, maritim serta sektor komoditi.

“BUMR ini di dalamnya terdiri dari koperasi-koperasi usaha kecil. Rencana ini akan saya koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Karena dukungan berbagai pihak sangat diperlukan. Saya mengajak Tanri Abeng untuk proyek besar ini,” ujar Teten dalam keterangan resminya, Senin (10/2).

Continue reading “Kemenkop dan UKM berencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), apa itu?”

Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen dari omzet segera diberlakukan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas di Jakarta, Sabtu (2/6/2018), mengatakan pajak final UMKM ditetapkan sebesar 0,5 persen dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5 persen,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop dan UKM) melalui surat Menteri Koperasi dan UKM RI pada 2017 mengusulkan tarif PPh final melalui PP nomor 46 tahun 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25 persen. Continue reading “Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera Diterapkan”

Biar Mandiri, Pelaku Koperasi dan UMKM Harus Manfaatkan Ini

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Kementerian Koperasi dan UKM ingin para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia memanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) untuk meningkatkan kemandirian usaha.

Asdep Pendampingan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti, mengatakan pihaknya ingin para pelaku KUMKM mulai memanfaatkan PLUT-KUMKM sebagai lembaga mediasi pengembangan usahanya. Continue reading “Biar Mandiri, Pelaku Koperasi dan UMKM Harus Manfaatkan Ini”