Ini racikan 4 langkah get things done BI untuk dorong UMKM go global dan go digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengaku akan mengupayakan agar bisa mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang go global dan go digital.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk menjadikan UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, maka otoritas terkait harus berupaya keras untuk mempersiapkannya (get things done).

“Kunci utama adalah bagaimana get things done dan kami memperkuat sinergi untuk itu. Sinergi antara BI dan berbagai kementerian serta dunia usaha, akademik, dan perbankan dilakukan untuk mendukung UMKM,” kata Perry, Sabtu (29/8).

Continue reading “Ini racikan 4 langkah get things done BI untuk dorong UMKM go global dan go digital”

Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa. 

Beleid tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU ombibus law perpajakan yang segera dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung menilai pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk memajaki e-commerce baik berupa PPh maupun PPN. Yang penting ada kajian komprehensif soal dampak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di platform digital. 

“Studi apakah UMKM go-online malah jadi offline, apakah itu sebanding dengan penerimaan pajak yang didapat. Atau apakah ada kompensasi insentif apa yang akan diberikan bagi UMKM,” kata Ignatius kepada Kontan.co.id, Jumat (7/2).

Ignatius menambahkan untuk memperkuat kebijakan pemerintah, pihaknya rela memberikan segala bentuk data transaksi keuangan e-commerce.

Continue reading “Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakan”

Antisipasi pelebaran defisit anggaran, tambahan pinjaman lebih memungkinkan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mempertimbangkan opsi untuk menambah sumber pembiayaan utang melalui pinjaman. Hal ini untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit APBN 2019 yang diproyeksi sebesar 1,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Bhima Yudhistira menilai, opsi menambah pinjaman tunai dari luar negeri memang lebih menguntungkan bagi pemerintah saat ini dalam rangka mengamankan defisit APBN.

Dari sisi pertimbangan beban bunga utang, Bhima mengatakan, pinjaman luar negeri yang bersifat bilateral maupun multilateral umumnya mematok bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan imbal hasil surat utang negara (SUN).

“Untuk tenor yang sama 10 tahun misalnya, bunga pinjaman bilateral bisa di bawah 3%, sedangkan SUN sekitar 7%,” kata Bhima, Rabu (2/10).

Di sisi lain, Bhima menilai pinjaman tunai dari luar negeri juga lebih baik untuk menghindari potensi crowding out di pasar domestik. Jika pemerintah menambah lagi porsi penerbitan surat utang di dalam negeri, Bhima khawatir likuiditas perbankan akan kembali mengetat.

Continue reading “Antisipasi pelebaran defisit anggaran, tambahan pinjaman lebih memungkinkan”

Potensi besar, bank BUMN genjot bisnis kantor cabang luar negeri

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Potensi bisnis perbankan di luar negeri yang masih menjanjikan membuat sejumlah bank pelat merah menggenjot bisnis di kantor cabang luar negeri. Bahkan, ada pula bank yang mulai melirik bank asing untuk diakuisisi.

Kantor cabang luar negeri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya, mampu mencatatkan kinerja yang cukup bagus. “Hingga Mei 2019, cabang luar negeri kami telah menyalurkan kredit senilai US$ 734 juta yang ditopang dari segmen korporasi,” kata Sekretaris Perusahaan BRI Bambang Tri Baroto kepada Kontan.co.id.

Hingga akhir tahun BRI berharap pertumbuhan kredit dari kantor cabang luar negeri bisa mencapai 74,63% (yoy).

Lantaran kinerjanya yang cukup bagus, tahun depan BRI berniat untuk membuka satu cabang baru di Taiwan dan meningkatkan status kantor unit layanan di Hong Kong menjadi kantor cabang.

Continue reading “Potensi besar, bank BUMN genjot bisnis kantor cabang luar negeri”

Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri swasta per Februari mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% year on year (yoy). Namun jika diperbandingkan secara bulanan, posisi utang luar negeri swasta di Februari tidak mengalami perubahan berarti dibanding posisi Januari.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor. Pertama sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas (LGA) naik 26,8% yoy; Kedua, dari sektor pertambangan dan penggalian juga naik 26,8% yoy; Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% secara tahunan atau yoy; keempat sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy. Continue reading “Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari”

Siaran Pers DJP

 

PEMERINTAH REVISI ATURAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Jakarta, 9 Januari 2019 – Untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian terkait kredit pajak luar negeri serta mendorong Wajib Pajak untuk mengklaim manfaat P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak dengan tariff yang lebih rendah atau pembebasan dari pengenaan pajak di luar negeri, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Peraturan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2018 dan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002.

PMK ini memberikan klarifikasi dan petunjuk yang lebih detil mengenai tata cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diakui dan tata cara pelaporannya.

Detail mengenai isi Siaran Pers DJP bisa di lihat disini

Dukung Stabilitas Rupiah, Kementerian BUMN Tukar US$6 Miliar Devisa Hasil Ekspor

Bisnis.com, BANDUNG — Kementerian BUMN menyatakan dukungnya terhadap kestabilan nilai tukar rupiah dengan menukarkan US$6 miliar devisa hasil ekspor dari tiga sektor kerjanya, yaitu minyak mentah, pertambangan, dan industri strategis.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan meski tidak banyak publikasi di media massa, pihaknya juga aktif mendorong korporasi bawahannya untuk aktif menjaga nilai tukar rupiah.

“Dari 3 kluster ini saja, sudah hampir US$6 miliar per tahun dan itu kembali ke Indonesia 100 %, tidak ke tempat yang lain,” katanya dalam Acara Peluncuran Anjungan Minyak Goreng Higenis Otomatis (AMH-o), Sabtu (15/9/2018).

Dia menjelaskan, 3 sektor kerja tersebut berasal dari ekspor PT Pertamina (Persero) yang mencapai US$1,5 miliar dari ekspor minyak, lubrican, danproduk lainnya.

Dari grup industri pertambangan seperti PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Bukit Asam Tbk., yang mana ekspornya mencapai US$2,5 miliar.

Selain itu, dari grup industri strategis seperti PT Pal Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero) yang ekspornya berkisar antara US$2 miliar hingga US$2,5 miliar. Continue reading “Dukung Stabilitas Rupiah, Kementerian BUMN Tukar US$6 Miliar Devisa Hasil Ekspor”

Pengamat Indef: Sulit bagi kita berharap rupiah kembali ke asumsi APBN sebelumnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Secara fundamental maupun eksternal, agak sulit bagi kita untuk berharap rupiah akan kembali stabil ke level yang di asumsikan oleh pemerintah di APBN sebelumnya.

Karena besaran rasio hutang luar negeri Indonesia dan cadangan devisa di bawah 100%, saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan devisa sebesar 72%.

Dengan cadangan devisa yang hanya 72%, hal itu tidak sebanding dengan kewajiban pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Karena faktor itu, Indonesia termasuk ke dalam negara yang rentan mengalami krisis ekonomi.

Memang kondisi perekonomian Indonesia dalam arti bahaya itu tidak selalu berpotensi krisis. Tetapi, bahwa ini akan menjadi warning untuk meningkatkan mitigasi Indonesia.

“Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh nilai tukar. Hal itu yang harus diwaspadai,” ujar Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Selasa (11/9).

Selain itu Indonesia juga harus lebih berhati-hati dalam mengelola hutang, terutama hutang luar negeri. Proyek-proyek pembangunan infrasruktur yang nantinya tidak bisa meningkatkan ekspor atau penerimaan devisa, sebaiknya ditunda dahulu.

“Kita jangan mengambil hutang yang denominasinya menggunakan dollar. Karena konsekuensi dari hutang luar negeri, Bunga dan cicilannya kan harus dibayar dengan dollar,” ujarnya. Continue reading “Pengamat Indef: Sulit bagi kita berharap rupiah kembali ke asumsi APBN sebelumnya”