Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market place

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi mengatakan, fokus dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) adalah menganalisis data kegiatan ekonomi digital. Sehingga lebih tersentralisasi dan tahu persis potensi pajak dalam ekonomi digital.

Yang mana data penjual dan transaksi terkait pajak ekonomi digital sebelumnya tersebar di berbagai lembaga seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (DTTKI), atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (DTIP).

Penertiban administrasi terbebut sudah berlangsung sejak 2012. Kata Iwan sekarang DTIK dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP) akan bersinergi memetik potensi pajak tersebut agar bekerja lebih efisien dan efektif.

“intinya pemerintah mau menertibkan, tidak ada aturan pajak baru,” kata Iwan kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Continue reading “Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market place”

DJP semakin galak menertibkan administrasi pajak ekonomi digital

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jendral Pajak (DJP) nampaknya semakin galak menertibkan administrasi pajak ekonomi digital. Sebagai Direktorat baru Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) akan berkecimpung di ranah ekonomi digital.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya kedua direktoral baru itu akan mengumpulkan data dan informasi internal seluruh aspek perpajakan. Salah satu fokusnya adalah pajak ekonomi digital.

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yon Arsal mengatakan pajak ekonomi digital mengacu kepada studi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital.

Ruang lingkup pajak ekonomi digital yang dimaksud antara lain di media sosial, market place, fintech, internet, dan sebagainya. Dari sana Yon bilang DJP berencana mengumpulkan seluruh data base serta informasi penjual dan jumlah transaksi. Sehingga DDIP dan DTIK tau persis potensi pajak dalam ekonomi digital.

Continue reading “DJP semakin galak menertibkan administrasi pajak ekonomi digital”

Manfaatkan Medsos dan QR Code, BI Ajak UMKM Binaan Go Digital

WE Online, Jakarta –

Bank Indonesia (BI) mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan untuk dapat go digital. Salah satunya caranya adalah melalui pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk menjual produk UMKM. 

Gubernur BI, Perry Wajiyo, menyebutkan bahwa saat ini ada sejumlah 898 UMKM yang menjadi binaannya, di mana 91 UMKM di antaranya telah menembus pasar ekspor. Perry mengatakan, pihaknya mendukung UMKM binaan utuk dapat menjual produk unggulan melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

“Ada yang sudah pasarkan produk di Twitter, Facebokk, Youtube, Instagram. Intinya jualan di dunia maya. Ada juga yang mulai kita hubungkan dengan e-commerce yang ada,” ujar Perry kepada media, Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Ia menambahkan, upaya BI untuk mengajak UMKM binaan untuk go digital tidak hanya terbatas pada proses penjualan produk, tetapi juga pada proses pembayaran yang semakin dipermudah dengan teknologi dari layanan fintech dan QR code. 

Continue reading “Manfaatkan Medsos dan QR Code, BI Ajak UMKM Binaan Go Digital”

DJP akan dorong pelaku usaha di media sosial pindah ke marketplace

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Dalam aturan tersebut, aturan perpajakan untuk e-commerce di luar platform marketplace tak diatur secara spesifik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan mendorong pelaku usaha di media sosial berpindah ke marketplace.

Sebetulnya, dalam pasal 9 ayat (1) PMK 201/2018 disebutkan, pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan atas perdagangan barang dan jasa e-commerce berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama pun menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan pajak pada pihak yang berdagang di media sosial dengan perdagang yang berdagang lewat marketplace atau secara konvensional. Continue reading “DJP akan dorong pelaku usaha di media sosial pindah ke marketplace”

Pekan Depan, Petinggi Facebook Akan Temui Menkominfo

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Aprijani Pangerapan mengatakan petinggi Facebook akan menemui Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada Senin (7/5).

“Ini (petingginya) lagi mau datang. Saya baru dengar tadi katanya Senin, pukul 13.00 WIB,” ujar Samuel yang ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Ia menyampaikan perwakilan dari Facebook yang bakal menyambangi Indonesia merupakan salah satu pejabat yang bertanggungjawab atas data pribadi para pengguna media sosial tersebut.

Kendati demikian, ia tidak merinci lebih jauh soal lokasi pertemuan yang akan digelar pada pekan depan itu. Continue reading “Pekan Depan, Petinggi Facebook Akan Temui Menkominfo”

Memanajemen Krisis Media Sosial, Jaga Reputasi Bisnis

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
Media sosial kerap memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam hal pemasaran. Dengan media sosial, menjalin hubungan baik dengan para pelanggan akan lebih dekat dirasakan. Terlebih jika target market adalah kaum milenial.

Meski kehadiran media sosial begitu menguntungkan untuk bisnis, beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan media sosial juga seringkali terjadi, bahkan mengantarkan Anda hingga posisi krisis. Contohnya, komentar dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya bernada negatif atau memojokkan produk Anda. Maka dari itu, Anda harus melakukan hal yang paling tepat. Continue reading “Memanajemen Krisis Media Sosial, Jaga Reputasi Bisnis”