Pemerintah Permudah Syarat UMKM Jadi PT Perseorangan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mempermudah izin untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perseroan terbatas perseorangan lewat Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk menciptakan persaingan yang seimbang antara usaha lain dan UMKM, pemerintah akan meringankan persyaratan UMKM yang ingin menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengusaha di sektor ini untuk membuat lembaga dengan dasar hukum yang kuat.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan resiliensi UMKM dalam bersaing dengan usaha-usaha lain. Peningkatan daya saing, ujar Airlangga, akan menghindarkan UMKM dari kebangkrutan.

Selain itu, ia juga memastikan kebijakan ini merupakan menjadi salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Continue reading “Pemerintah Permudah Syarat UMKM Jadi PT Perseorangan”

Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Salah satu kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ialah proses pembentukan perseroan terbatas (PT) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong UMK untuk memperoleh status hukum badan usaha sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pengusaha kecil. 

“Pembentukan PT untuk UMK ini tujuannya untuk melindungi pengusaha dari kebangkrutan. Selama ini tanpa bentuk badan usaha, kalau UMK bangkrut maka keluarganya ikut bangkrut. Kalau sudah PT, jadi terpisah karena sudah ada unit usahanya,” kata Airlangga. 

Continue reading “Setelah Omnibus Law, pemerintah permudah UMK untuk menjadi PT”

Soal Implementasi CRM, Ini yang Perlu Disiapkan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi compliance risk management (CRM) memberikan berbagai pengaruh bagi wajib pajak. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (17/12/2019).

Managing Partner DDTC Darussalam dalam Perspektif Perpajakan bertajuk ‘Era Baru Pendekatan Kepatuhan Pajak’ di Bisnis Indonesia mengatakan analisis perilaku (behavioural analysis) wajib pajak semakin dikedepankan dalam pendekatan baru manajemen kepatuhan pajak.

“Tidak ada strategi meningkatkan kepatuhan pajak yang berlaku seragam. Inilah filosofi dari CRM,” katanya

Bahasan mengenai analisis perilaku dengan mengoptimalkan peran teknologi informasi ini bisa Anda baca juga dalam wawancara dengan Direktur Telekomunikasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi di majalah InsideTax edisi ke-41. Anda bisa men-download InsideTax secara gratis di sini.

Continue reading “Soal Implementasi CRM, Ini yang Perlu Disiapkan Wajib Pajak”