Penurunan tarif PPh badan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dari saat ini sebesar 25%. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penurunan tarif PPh badan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan itu telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan telah disampaikan kepada dewan legislatif untuk dibahas dengan pemerintah dalam waktu dekat.

“Omnibus Law Perpajakan sudah kami sampaikan ke DPR dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan pembahasan. Kami mau turunkan tarif PPh badan dan supaya tidak menjadi shock di APBN, kami putuskan untuk turunkan bertahap,” tuturnya di hadapan para pelaku usaha dalam acara Business Gathering Apindo, Kadin, dan Hipmi, Jumat (7/2).

Continue reading “Penurunan tarif PPh badan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan”

Inilah pembahasan sembilan undang-undang dalam omnibus law perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan. Beleid sapu jagad perpajakan ini segera dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebab sudah menjadi daftar RUU program legislasi (Prolegnas) 2020.

Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan yang dihimpun Kontan.co.id, secara substansi mencakup sembilan undang-undang. 

Continue reading “Inilah pembahasan sembilan undang-undang dalam omnibus law perpajakan”

Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Senyum para pengusaha sedang manis-manisnya. Bagaimana enggak manis? Pemerintah akan melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam waktu dekat.

Keputusan itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan – yang sekarang sedang disusun pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa Omnibus Law Perpajakan berpeluang memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Menurutnya, banyak poin yang masuk ke dalam Omnibus Law Perpajakan dibutuhkan oleh pengusaha.

Misalnya, penghapusan pajak dividen, penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh badan usaha, hingga ketentuan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari bisa menjadi subjek pajak luar negeri. “Saya rasa ini perkembangan yang luar biasa,” ujarnya.

Continue reading “Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law”

Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mega proyek Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan akan dibahas pada 2020. Rencananya beleid substansi relaksasi perpajakan terimplementasi pada 2021.

Pemerintah tidak menutup mata bahwa aturan sapu jagat tersebut akan berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak di tahun 2021. Otoritas Perpajakan memprediksi potential loss dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 atau pajak korporasi mencapai Rp 53 triliun, bila tahun 2021 PPh Badan dipangkas dari 25% menjadi 22%.

Tak hanya itu, negara juga bakal kehilangan penerimaan dari PPh Pasal 23 atau pajak deviden. Ketentuan dalam Omnibus Law Perpajakan mengatur Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% akan dibebaskan dari PPh Deviden.

Namun demikian pemerintah mengatakan potensi kehilangan pajak dari sana tidak terlalu besar. Sebagai gambaran, realisasi PPh Pasal 23 sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 39,7 triliun.

Continue reading “Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak”

UU Kepabeanan masuk Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Undang-Undang (UU) Kepabeanan menjadi salah satu materi baru dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Pengutan Ekonomi atau Omnibus Law Perpajakan. Penerimaan dari kepabeanan diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap penerimaan negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan batas atas denda kepabeanan akan direlaksasi dari 1.000% menjadi 400% dalam aturan sapu jagat pajak itu. Hal tersebut disampaikan pada saat Kemenkeu menggelar public hearing sosialisasi Omnibus Law Perpajakan dengan para pengusaha dan konsultan pajak, Rabu (5/12).

Kasubdit Komunikasi Dan Publikasi Bea Cukai Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan pengaturan denda kepabeanan menjadi penyempurna aturan sebelumnya yang dianggap kurang efektif. Alasannya, denda kepabeanan yang berlaku bagi para eksportir maupun importir kurang bayar baik dari sisi bea masuk maupun bea keluar ini terlalu tinggi. Alih-alih membayar, pengusaha kena denda banyak yang menunggak.

Continue reading “UU Kepabeanan masuk Omnibus Law Perpajakan”

Kemenkeu fokus godok omnibus law perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dari sejumlah undang-undang yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan fokus mengawal Omnibus Law perpajakan. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya akan memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang berada dalam skema Omnibus Law. 

“Saat ini RUU Omnibus tersebut sedang difinalisasi draft-nya di Pemerintah dengan target sebelum akhir tahun sudah disampaikan ke DPR,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

RUU Omnibus Law perpajakan nantinya akan merangkum dan memodernisasi ketetapan perpajakan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya. Salah satu poinnya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 23% pada 2020, dan 20% pada tahun 2021. 

Continue reading “Kemenkeu fokus godok omnibus law perpajakan”