Apa itu omnibus law? Ini penjelasan dan isi RUU Cipta Kerja

KONTAN.CO.ID – Demo buruh atau demo Omnibus Law 2020 akan dilaksanakan selama tiga dimulai besok, Selasa (6/10/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sebelumnya, substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Langkah selanjutnya, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dalam keterangan resmi, Minggu (4/10).

Continue reading “Apa itu omnibus law? Ini penjelasan dan isi RUU Cipta Kerja”

Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan yang terakhir kali pembahasannya disampaikan, pemerintah secara substansi kurang mendalami tata cara pengadilan pajak dan PPN. 

Dalam hal ini, Hariyadi mensinyalir tidak ada poin pembahasan soal Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Continue reading “Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”

Kadin beri lima catatan yang harusnya ada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah saat ini sudah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau RUU Omnibus Law Perpajakan. Kendati begitu, draf tersebut belum juga disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. 

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Raden Pardede mengatakan, pihaknya belum menerima draf final RUU Omnibus Law Perpajakan.

Menurut Raden, sambil berjalan pembahasan beleid perpajakan tersebut, pemerintah perlu tetap menjunjung tinggi reformasi perpajakan.  Sehingga, beleid sapu jagad perpajakan ini tidak hanya menyokong investasi.

Setidaknya ada lima poin dari Kadin yang seyogyanya penting dimasukan dalam substansi RUU Omnibus Law Perpajakan.

Continue reading “Kadin beri lima catatan yang harusnya ada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”

Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin (22/1) telah menentukan 50 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020. Salah satunya adalah, RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.

RUU Omnibus Law Perpajakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian dalam negeri lewat investasi ini menyederhanakan enam Undang-Undang (UU) antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU Kepabeanan, dan UU Cukai.

Dari draf resmi Direktorat Jeneral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima Kontan.co.id ada enam pokok muatan dalam beleid sapu jagad perpajakan ini. Pertama, peningkatan pendanaan investasi menurunkan tariff PPh Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% pada tahun 2021 dan 2022, serta 20% pada 2023.

Lalu menurunkan tarif PPh Badan Go Public sebanyak 3% dari tarif umum, penghapusan PPh Dividen Dalam Negeri (DN) sepanjang diinvestasikan di Indonesia, dan ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Continue reading “Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?”

Ini alasan pemerintah rumuskan Omnibus Law sektor keuangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah ternyata tengah menggodok satu lagi Omnibus Law lain di samping Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Aturan sapu jagat yang tengah dirumuskan tersebut ialah Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu RUU prioritas yang diusulkan pemerintah untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Jika tak ada aral melintang, Prolegnas Prioritas 2020-2024 akan diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna siang hari ini, Rabu (22/1).

Sri Mulyani menambahkan, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembuatan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut. Di antaranya, keberadaan  Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang dianggap belum memadai.

Continue reading “Ini alasan pemerintah rumuskan Omnibus Law sektor keuangan”

Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.

RUU yang merupakan mandatori langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan mengubah konsep perpajakan luar negeri dari worldwide system jadi territorial system.

Beleid tersebut mengatur dalam territorial system penghasilan dari luar negeri berupa dividen dari entitas terbuka atau tertutup yakni penghasilan Badan Usaha Tetap (BUT) di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).

Spesifiknya, aturan baru mengatur jika wajib pajak (WP) merepatriasi dividen sekurang-kurangnya 30% akan dibebaskan dari PPh atas Dividen

Dalam hal ini, ketentuan PPh atas Dividen dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan disapu.

Continue reading “Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen”

Pemerintah persiapkan Omnibus Law untuk sektor keuangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. RUU tersebut rencananya juga akan berbentuk Omnibus Law, layaknya Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang juga masih disiapkan pemerintah hingga saat ini. 

“Pemerintah memang telah mengusulkan dalam urutan Prolegnas yang kami sampaikan untuk bidang ekonomi dan keuangan,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (22/1). 

RUU Omnibus Law untuk Sektor Keuangan, lanjut dia, merupakan salah satu yang paling diprioritaskan pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 di samping RUU Bea Meterai dan RUU Omnibus Law Perpajakan. 

Continue reading “Pemerintah persiapkan Omnibus Law untuk sektor keuangan”

Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Senyum para pengusaha sedang manis-manisnya. Bagaimana enggak manis? Pemerintah akan melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam waktu dekat.

Keputusan itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan – yang sekarang sedang disusun pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa Omnibus Law Perpajakan berpeluang memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Menurutnya, banyak poin yang masuk ke dalam Omnibus Law Perpajakan dibutuhkan oleh pengusaha.

Misalnya, penghapusan pajak dividen, penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh badan usaha, hingga ketentuan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari bisa menjadi subjek pajak luar negeri. “Saya rasa ini perkembangan yang luar biasa,” ujarnya.

Continue reading “Menyiasati Tekor Pajak karena Omnibus Law”

Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mega proyek Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan akan dibahas pada 2020. Rencananya beleid substansi relaksasi perpajakan terimplementasi pada 2021.

Pemerintah tidak menutup mata bahwa aturan sapu jagat tersebut akan berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak di tahun 2021. Otoritas Perpajakan memprediksi potential loss dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 atau pajak korporasi mencapai Rp 53 triliun, bila tahun 2021 PPh Badan dipangkas dari 25% menjadi 22%.

Tak hanya itu, negara juga bakal kehilangan penerimaan dari PPh Pasal 23 atau pajak deviden. Ketentuan dalam Omnibus Law Perpajakan mengatur Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% akan dibebaskan dari PPh Deviden.

Namun demikian pemerintah mengatakan potensi kehilangan pajak dari sana tidak terlalu besar. Sebagai gambaran, realisasi PPh Pasal 23 sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 39,7 triliun.

Continue reading “Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak”

UU Kepabeanan masuk Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Undang-Undang (UU) Kepabeanan menjadi salah satu materi baru dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Pengutan Ekonomi atau Omnibus Law Perpajakan. Penerimaan dari kepabeanan diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap penerimaan negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan batas atas denda kepabeanan akan direlaksasi dari 1.000% menjadi 400% dalam aturan sapu jagat pajak itu. Hal tersebut disampaikan pada saat Kemenkeu menggelar public hearing sosialisasi Omnibus Law Perpajakan dengan para pengusaha dan konsultan pajak, Rabu (5/12).

Kasubdit Komunikasi Dan Publikasi Bea Cukai Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan pengaturan denda kepabeanan menjadi penyempurna aturan sebelumnya yang dianggap kurang efektif. Alasannya, denda kepabeanan yang berlaku bagi para eksportir maupun importir kurang bayar baik dari sisi bea masuk maupun bea keluar ini terlalu tinggi. Alih-alih membayar, pengusaha kena denda banyak yang menunggak.

Continue reading “UU Kepabeanan masuk Omnibus Law Perpajakan”