Pajak Transaksi Elektronik, Menkeu Ingin Pungutan Mengikuti Perubahan Zaman

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa iklim usaha di Indonesia harus terus diperbaiki. Pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan.

Di era sekarang saat transaksi digital mulai naik daun, pemajakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi sangat penting. Menurut Sri, ini demi keadilan atau level playing field.

“Dalam hal ini para penyedia platform juga bisa diberikan kewenangan memungu pajak pertambahan nilai (PPn) atas nama negara yang kemudian diserahkan negara,” katanya melalui sambutan diskusi virtual, Kamis (3/12/2020).

Continue reading “Pajak Transaksi Elektronik, Menkeu Ingin Pungutan Mengikuti Perubahan Zaman”

Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan yang terakhir kali pembahasannya disampaikan, pemerintah secara substansi kurang mendalami tata cara pengadilan pajak dan PPN. 

Dalam hal ini, Hariyadi mensinyalir tidak ada poin pembahasan soal Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Continue reading “Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”

Ini kata pengamat pajak soal tax ratio 2020

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan tax ratio berada di level 11,6% pada tahun ini. Pengamat pajak menilai angka tersebut terlalu optimistis lantaran penerimaan pajak di tahun ini masih banyak kendala mengingat tahun lalu realisasinya hanya mampu tumbuh 1,4% year on year (yoy).

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai pada dasarnya, target tax ratio pemerintah merujuk pada penerimaan dari arti luas yaitu penerimaan pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNB) Sumber Daya Alam (SDA).

Namun sebagai catatan, komposisi penerimaan pajak merupakan yang terbesar dari ketiganya sehingga segala pencapaiannya akan memengaruhi tax ratio secara signifikan.

Dari sisi target penerimaan pajak sebesar Rp 1.642 T di 2020, berarti diperlukan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2% dari realisasi pajak 2019 yg sebesar Rp 1.332 T. Kata Darusalam ini tentu bukan angka yang mudah terutama dengan masih adanya ancaman gejolak ekonomi global.

Continue reading “Ini kata pengamat pajak soal tax ratio 2020”

Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.

RUU yang merupakan mandatori langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan mengubah konsep perpajakan luar negeri dari worldwide system jadi territorial system.

Beleid tersebut mengatur dalam territorial system penghasilan dari luar negeri berupa dividen dari entitas terbuka atau tertutup yakni penghasilan Badan Usaha Tetap (BUT) di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).

Spesifiknya, aturan baru mengatur jika wajib pajak (WP) merepatriasi dividen sekurang-kurangnya 30% akan dibebaskan dari PPh atas Dividen

Dalam hal ini, ketentuan PPh atas Dividen dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan disapu.

Continue reading “Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen”

Ditjen Pajak targetkan PPh orang pribadi tumbuh 15% tahun 2020, berikut strateginya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) adalah basis perpajakan yang cenderung konsisten tumbuh di antara pos pendapatan pajak lainnya. Untuk tetap menjaga tren positif ini, kantor pajak tengah mengatur strategi baik di dalam maupun di luar negeri.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, pada tahun ini penerimaan dari PPh OP sebesar Rp 12 triliun, tumbuh 15,28% dibanding target tahun lalu yang senilai Rp 10,4 triliun. 

Otoritas pajak optimistis proyeksi tersebut bisa tercapai lantaran tahun lalu PPh OP mampu melewati target dengan realisasi sebesar Rp 11,23 triliun. Bahkan secara pertumbuhan PPh OP paling moncer dibanding jenis PPh lainnya yakni mencapai 19,4% year on year (yoy).

Continue reading “Ditjen Pajak targetkan PPh orang pribadi tumbuh 15% tahun 2020, berikut strateginya”

Empat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak berganda

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah telah menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang berlaku efektif di tahun 2020. Dengan program ini, ada sejumlah keuntungan yang dapat dipetik pemerintah.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, mengatakan, ada empat keuntungan penghindaran pajak berganda dalam Multilateral Intrument (MLI).

Saat ini MLI yang diajukan Indonesia sudah meliputi empat aksi Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (BEPS) untuk mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

Pertama BEPS 2 tentang hybrid mistmatch arrangement. ini merupakan upaya untuk menangkal perencanaan pajak agresif karena perbedaan aturan pajak domestik antar negara.

Kedua, BEPS 6 tentang penyalahgunaan tax treaty, artinya jangan sampai tax treaty digunakan untuk penghindaran pajak. “Ini cukup valid sebab alat uji yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan ini melalui adopsi principle purpose test (PPT),” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Minggu (19/1).

Continue reading “Empat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak berganda”

Ada 62 perusahaan penerima tax holiday sepanjang 2019

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah mencatat ada total 62 perusahaan penerima tax holiday sampai dengan akhir 2019. Insentif perpajakan ini diberikan kepada perusahaan yang berbasis padat karya, dengan imbalan penguragan pajak sesuai periode dan jumlah investasi yang ditanamkan.

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yunirwansyah menyampaikan, realisasi investasi dari penerima tax holiday mencapai Rp 1.153 triliun.

Yunirwansyah menyampaikan untuk dapat memperoleh tax holiday, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, perusahaan merupakan industri pionir. Kedua, berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Ketiga merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan.

Continue reading “Ada 62 perusahaan penerima tax holiday sepanjang 2019”

Memitigasi Modus Penghindaran Pajak

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres No. 77/2019 tentang Pengesahan Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba atau (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Beleid ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di Paris 2 tahun silam yang digagas oleh Organization for Economic Cooperation (OECD), dalam rangka mengejar pajak perusahaan multinasional.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin mengatakan, pemerintah akan segera mengirimkan instrumen ratifikasi kepada OECD agar MLI dapat diberlakukan. Targetnya, MLI berlaku efektif 3 bulan ke depan.

“Secara paralel akan dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak asosiasi, dan petugas pajak terkait aturan turunan UU PPh,” ujar Arif, Senin (30/12/2019).

Continue reading “Memitigasi Modus Penghindaran Pajak”

Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan tahun depan diharapkan semua pelayanan WP dapat diakses lewat kanal resmi DJP dan chanel-chanel resminya. Contohnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan dan SPT PPh Masa dapat diakses lewat layanan online tanpa bertatap muka dengan petugas pajak.

“Ini strategi tahun depan dengan moda pelayanan serba online. Tapi, untuk validasi pemeriksaan untuk membuktikan status WP tetap di kantor DJP. Tetap ada term and condition-nya,” kata Suryo di kantornya, Selasa (10/12).

Oleh karena itu, Suryo bilang dalam konsep digitalisasi serba online ini peran contact center DJP akan diperkuat untuk mendukung kemudahan agar wajib pajak yang mengalami kesulitan melakukan transaksi perpajakan melalui layanan mandiri dapat dibantu oleh contact center DJP tanpa perlu secara fisik mengunjungi kantor pajak.

Continue reading “Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depan”

BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin kebijakan makroprudensial akan tetap akomodatif selaras dengan kondisi global dan sesuai kesepakatan dalam rakorpusda.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Retno Ponco Windarti menyatakan Bank Indonesia baru akan menangkap arah kebijakan Bank Indonesia pada Kamis (19/9/2019). Dia menilai keputusan atas suku bunga acuan masih berlanjut sampai besok siang.

Meski demikian dia menyebut bahwa peluang pelonggaran kebijakan makroprudensial juga akan disesuaikan dengan rakorpusda yang disepakati beberapa waktu lalu.

“Kebijakan makroprudensial masih belum berubah arah, masih akan akomodatif seperti yang disampaikan di rakorpusda yang lalu,” kata Retno kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Continue reading “BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif”