LPS: DPK menguat, likuiditas perbankan melandai

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat terjadi akselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juli 2019 menjadi 8,01% (yoy). Ini membuat likuiditas perbankan mulai melandai.

Sebab di sisi lain, LPS juga mencatat terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit menjadi 9,58% (yoy) pada Juli 2019.

“Adanya perbaikan pertumbuhan DPK pada periode Juli dibanding bulan sebelumnya terjadi sejalan melambatnya pertumbuhan sisi kredit, sehingga berdampak pada LDR perbankan yang membaik ke level 93,81%,” tulis LPS dalam ringkasan eksekutifnya.

Akselerasi pertumbuhan DPK juga dinilai LPS mengurangi jarak dengan pertumbuhan kredit pada sekelompok bank. Meski demikian LPS menilai laju pertumbuhan kredit masih berpotensi membaik hingga akhir tahun.

Continue reading “LPS: DPK menguat, likuiditas perbankan melandai”

Meski kue uang elektronik dikerubuti, perbankan tetap bisa unjuk gigi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bisnis uang elektronik makin semarak. Besarnya kue uang elektronik di Tanah Air pun banyak membuat industri keuangan non bank (IKNB) turut ikut mencicipi bisnis tersebut. 

Kendati demikian, industri perbankan hingga kini nyatanya masih menjadi salah satu pemakan kue terbesar. Ambil contoh, PT Bank Mandiri Tbk, salah satu bank plat merah ini mengaku dengan adanya sinergi antar BUMN lewat dompet elektronik LinkAja kian membuat bisnis semakin luas.

Senior Vice President Transaction Banking and Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan bersama dengan Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) LinkAja bakal tumbuh menjadi salah satu pemain besar di bisnis uang elektronik berbasis server.

Menurutnya, lewat kolaborasi ini penetrasi transaksi non tunai LinkAja di tahun ini bakal menembus 6,2 juta pengguna aktif di tahun 2019 saja. Sekadar informasi, LinkAja merupakan uang elektronik berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan isi saldo dan menggunakannya untuk berbagai transaksi. 

Continue reading “Meski kue uang elektronik dikerubuti, perbankan tetap bisa unjuk gigi”

Core Indonesia prediksi penerimaan negara pada 2019 tak capai target, ini alasannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi penerimaan negara pada 2019 masih belum mencapai target.

“Ini memang belum mencapai target karena tidak ada momentum penggerak hingga akhir tahun nanti,” ujar Ekonom Core Yusuf Rendy kepada Kontan.co.id, Minggu (15/9).

Yusuf memprediksi penerimaan negara ada di sekitar Rp 1.960 triliun-Rp 1.991 triliun atau sekitar 90%-92% dari target penerimaan negara dalam APBN 2019. Defisitnya dapat mencapai 2% terhadap PDB-2,1% terhadap PDB.

Hal itu juga dipengaruhi oleh turunnya harga minyak dan batubara, serta penguatan rupiah ke level Rp 14.000 terhadap dolar Amerika Serikat.

Meski begitu, Yusuf melihat adanya peluang kenaikan harga minyak. Hal ini disebabkan oleh efek pengeboman pabrik Saudi Aramco yang merupakan penyuplai besar terhadap total produksi minyak Arab Saudi.

Continue reading “Core Indonesia prediksi penerimaan negara pada 2019 tak capai target, ini alasannya”

Ini usaha pemerintah untuk kejar target PNBP 2019

KONTAN.CO.ID – JAKARTAIndonesia Crude Price (ICP) dan harga acuan batubara kembali merosot. Ini membawa kekhawatiran, karena berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa hal yang memengaruhi penurunan harga tersebut antara lain perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang juga menyebabkan berkurangnya permintaan batubara dari China.

Pemerintah pun berharap tren penurunan ini tidak berlanjut. Oleh karenanya, pemerintah berusaha untuk memperbaiki kinerja dalam negeri di triwulan terakhir 2019 ini guna menyeimbangi situasi di luar.

“Kami sudah menekuni dan mempersiapkan beberapa langkah untuk mencapai target PNBP di 2019, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) dan batubara,” ujar Direktur PNBP Wawan Sunarjo kepada Kontan.co.id pada Rabu (11/9).

Menurut Wawan, optimalisasi penerimaan mineral dan batubara (minerba) bisa dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Continue reading “Ini usaha pemerintah untuk kejar target PNBP 2019”

Bank Indonesia (BI) dorong ekonomi digital lewat pesantren

KONTAN.CO.ID – BANJARMASIN. Bank Indonesia (BI) kembali mengadakan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI). Acara ini dibuka pada hari Kamis (12/9).

Dalam rangkaiannya, diadakan kuliah umum dengan tajuk Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Ekonomi Digital. Acara ini digelar di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar. Acara ini dihadiri perwakilan dari 90 pesantren.

“Saat ini, pembayaran dengan QR code memudahkan para pengguna smartphone untuk melakukan pembayaran secara real-time. Penggunaan kartu jadi terlihat tradisional,” kata Deputi Gubenur Bank Indonesia Rosmaya Hadi.

Kuliah umum ini berfokus memotivasi para santri untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi digital. Harapannya, anggapan pendidikan di pesantren yang konvensional akan pudar.

Continue reading “Bank Indonesia (BI) dorong ekonomi digital lewat pesantren”

Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah bermurah hati memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) super atau  superdeduction tax bagi wajib pajak (WP) badan yang melakukan kegiatan vokasi. 

Namun untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah juga menetapkan ketentuan evaluasi dari kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jika dinilai tak efektif, pemerintah tak segan mencabut insentif tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. 

Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019 yang baru saja terbit. 

Dalam pasal itu disebutkan Kementerian dan Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian insentif superdeduction tax kepada wajib pajak. 

Evaluasi dapat dilakukan oleh kementerian atau dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Juga oleh Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian atau Dinas daerah provinsi/kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, atau kementerian yang menjadi pembina sektor dari wajib pajak. 

Hal-hal yang dapat dievaluasi antara lain, pertama, kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran, keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan. 

Kedua, peningkatan kompetensi peserta kegiatan. Dan ketiga, hasil penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Continue reading “Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif”

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN LAPORAN ARUS KAS (Bagian Pertama)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat:

  1. Memahami tujuan dan kegunaan laporan laba rugi komprehensif;
  2. Menyadari keterbatasan laporan laba rugi;
  3. Mengenal unsur laporan laba rugi komprehensif;
  4. Mengenal bentuk penyajian laporan laba rugi komprehensif;
  5. Memahami metode penyajian beban;
  6. Memahami tujuan dan manfaat laporan arus kas;
  7. Mengenal penggolongan sumber dan penggunaan arus kas; dan
  8. Mengenal metode penyusunan laporan arus kas.

Rujukan

  • Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAK 1 (2014) Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAK 2 (2014) Laporan Arus Kas
  • PSAK 3 (2014) Laporan Keuangan Interim
  • PSAK 23 (2014) Pendapatan
  • PSAK 56 (2014) Laba per Saham
  • Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

Bagi suatu entitas yang bertujuan memperoleh laba, pengukuran dan evaluasi atas kinerja terutama terpusat pada laba yang dihasilkan atau kerugian yang diderita selama suatu periode tertentu. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu komponen utama laporan keuangan yang wajib disusun oleh suatu entitas. Perhitungan laba rugi sangat tergantung dari waktu dan cara pengakuan serta pengukuran penghasilan (income) baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain), serta beban (expense).

Perbedaan waktu pengakuan atau pemilihan metode pengakuan dan pengukuran akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Akuntansi keuangan menyusun laporan laba rugi komprehensif untuk digunakan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan   pengakuan dan pengukuran   unsur   unsur   penghasilan, pendapatan (revenue) atau keuntungan (gain), beban (expenses) serta kerugian (loss) sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun perlu disadari bahwa alternative yang seringkali tersedia untuk dipilih, pertentangan antar keandalan dan kegunaan informasi, serta perkembangan SAK yang sangat pesat dan dinamis serta memerlukan pemahaman tersendiri dalam menggunakan  laporan laba rugi komprehensif dalam pengambilan keputusan, agar tidak tersesat.

Continue reading “LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN LAPORAN ARUS KAS (Bagian Pertama)”

BPJS Kesehatan sebut kenaikan iuran JKN sudah tepat

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik pada 2020. Namun, kenaikan masih akan berada di taraf yang terjangkau.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kenaikan iuran ini merupakan kebijakan yang seharusnya terjadi. “Istilah kenaikan itu tidak pas karena saat ini kami mengupayakan iuran dengan nominal yang memang seharusnya, karena sebelumnya, iuran kita ini iuran diskon,” kata Fachmi pada Rabu (11/9) di Jakarta.

Besaran iuran yang ditetapkan itu, tak lepas dari langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audit guna melihat secara menyeluruh program kesehatan yang dijalankan di seluruh rumah sakit dan perusahaan yang mendaftarkan kepesertaan BPJS.

Continue reading “BPJS Kesehatan sebut kenaikan iuran JKN sudah tepat”

Kurs Pajak Pekan Ini, 11-17 September 2019

Bisnis.com, JAKARTA — Kurs pajak untuk periode 11-17 September 2019 terhadap dolar Amerika Serikat tercatat turun Rp63 per dolar AS dibandingkan dengan pekan lalu, menjadi Rp14.164 per dolar AS.

Kurs pajak terhadap dolar Singapura juga tercatat turun Rp14,57 per dolar Singapura, menjadi Rp10.232,33 per dolar Singapura.

Untuk kurs pajak terhadap Euro ditetapkan senilai Rp15.608,44 per euro. Kurs pajak tersebut turun Rp97,60 per euro dibandingkan pekan lalu yang berada di level Rp15.706,04 per euro.

Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling turun menjadi Rp17.341,84 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp17.356,94 per poundsterling.

Continue reading “Kurs Pajak Pekan Ini, 11-17 September 2019”

Bunga utang makin besar, Indef ingatkan pemerintah waspada mengelola utang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Alokasi belanja pemerintah pusat untuk melunasi bunga utang meningkat di tahun depan, yaitu menjadi Rp 295,2 triliun dalam APBN 2020. Anggaran tersebut tumbuh 6,9% dari outlook realisasi pembayaran bunga utang 2019 sebesar Rp 276,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani merinci, pembayaran bunga utang tahun depan terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 273,82 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 21,39 triliun.

Meski tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun lalu yang 7%, namun nilai nominal pembayaran bunga utang makin meningkat.

Berdasarkan Nota Keuangan, sepanjang periode tahun 2015–2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp 156,01 triliun menjadi Rp 276,11 triliun pada outlook APBN tahun 2019. Peningkatan bunga utang terjadi seiring dengan kenaikan outstanding utang.

Selain itu, nilai pembayaran bunga utang pemerintah tahun depan juga makin mendekati nilai pembiayaan utang yang sebesar Rp 351,9 triliun. Hal ini sempat menjadi kritik anggota Badan Anggaran DPR yang mengkhawatirkan pertumbuhan belanja bunga utang pemerintah.

Continue reading “Bunga utang makin besar, Indef ingatkan pemerintah waspada mengelola utang”