‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.

Tinggal di rumah bambu tanpa aliran listrik, masyarakat suku asli Banten ini memanen madu dari sarang-sarang lebah dan menenun kain tradisional dengan tangan mereka sendiri. Para pemudanya kemudian menjual barang-barang itu di Instagram.

“Istri saya menenun kain, lalu botol-botol madunya dipasok teman-teman,” tutur Danif. Terkadang, laki-laki berusia 27 tahun ini pergi ke luar desa untuk mengisi ulang ponsel pintarnya di sebuah kios.

“Sebagian masyarakat Baduy, terutama Baduy luar, kini menjadi lebih terbuka kepada dunia luar dan menjual produk-produk mereka secara daring,” ungkapnya.

Penerimaan Danif soal model pemasaran secara daring menjadi bukti booming industri e-commerce di Indonesia. Pasar ritel nasional berbasis internet meningkat 80 persen tahun lalu, didorong oleh banjir barang impor.

Pemerintah pun bertekad untuk berupaya mengendalikan penjualan dan mendapatkan bagian pajaknya. Ini adalah tantangan yang coba diselesaikan oleh banyak negara berkembang.

Faktor murahnya harga ponsel dan menjamurnya perusahaan kurir memanjakan kalangan berduit untuk mendapatkan segala macam barang yang mereka inginkan dari penjuru dunia.

Pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang pajak yang akan memaksa para startup e-commerce lokal dan raksasa digital seperti Google, Amazon, dan Netflix untuk membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

RUU tersebut, yang diperkirakan akan disahkan menjadi undang-undang tahun depan, juga akan menetapkan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan berdasarkan eksistensi ekonomi suatu perusahaan di Indonesia.

Continue reading “‘Ujian’ Pajak Google dan Amazon di Indonesia”

Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemungkinan shotrfall penerimaan pajak tahun ini akan lebih besar dari outlook pemerintah sebelumnya yang sebesar Rp 140,03 triliun. Hal ini akan berdampak pada defisit anggaran yang semakin lebar di pengujung tahun nanti.

“Kalau proyeksinya akan mengalami tambahan shortfall dari outlook kami sebelumnya, tentu konsekuensinya defisit akan lebih besar dari 1,93% PDB (outlook),” jelas Sri Mulyani Selasa (24/9). 

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan Selasa (24/9) mencatat, penerimaan pajak hingga Agustus 2019 hanya Rp 801,16 triliun atau tumbuh 0,21% year-on-year (yoy). 

Sri Mulyani mengakui, tantangan penerimaan pajak di semester kedua akan makin berat. Pasalnya, sentimen perlambatan ekonomi global turut menekan aktivitas ekonomi domestik sehingga setoran pajak ikut menurun, terutama dari wajib pajak perusahaan. 

Continue reading “Defisit berpotensi melebar di atas 1,93% PDB, apakah APBN 2019 masih aman?”

ASET TETAP (Bagian Kedua)

Harga Pembelian

Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tetap, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan­potongan lain.

Pada pembelian aset tetap secara tunai, mudah untuk menentukan harga pembelian. Namun jika pembayaran kasnya ditangguhkan, maka harga perolehan adalah harga tunai aset pada tanggal pembelian. Perbedaan antara nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga pada saat pembayaran dilakukan, kecuali biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi jika memenuhi pengaturan dan persyaratan dalam PSAK 26 Biaya Pinjaman.

Continue reading “ASET TETAP (Bagian Kedua)”

BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin kebijakan makroprudensial akan tetap akomodatif selaras dengan kondisi global dan sesuai kesepakatan dalam rakorpusda.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Retno Ponco Windarti menyatakan Bank Indonesia baru akan menangkap arah kebijakan Bank Indonesia pada Kamis (19/9/2019). Dia menilai keputusan atas suku bunga acuan masih berlanjut sampai besok siang.

Meski demikian dia menyebut bahwa peluang pelonggaran kebijakan makroprudensial juga akan disesuaikan dengan rakorpusda yang disepakati beberapa waktu lalu.

“Kebijakan makroprudensial masih belum berubah arah, masih akan akomodatif seperti yang disampaikan di rakorpusda yang lalu,” kata Retno kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Continue reading “BI : Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif”

Jika Suku Bunga BI Turun, Ekonomi 2020 Bisa Membaik

Bisnis.com, JAKARTA – Jika Bank Indonesia memangkas kembali suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate bulan ini, maka pertumbuhan ekonomi 2020 bisa lebih baik.

Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyatakan, bulan ini Bank Indonesia punya ruang untuk memangkas suku bunga acuan ataupun melonggarkan kebijakan makroprudensial.

“Saya kira akan diturunkan lagi bulan ini sebagai antisipasi ekonomi global dan Indonesia yang melambat,” jelas Lana kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Lana memprediksi Bank Indonesia akan memangkas 25 basis poin lagi dan menjadi 5,25 persen.

Dengan tiga kali pemangkasan tahun ini, Lana memproyeksikan dampak ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan tahun ini. Apalagi mengingat hanya tersisa 3 bulan lagi menuju akhir 2019.

“Memang efek pemangkasan suku bunga ini baru akan dirasakan 6 bulan ke depan. Target BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu tercapai 2020 bukan 2019,” jelasnya lagi.

Continue reading “Jika Suku Bunga BI Turun, Ekonomi 2020 Bisa Membaik”

Tekfin menghadang bank di bisnis pembayaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Accenture memprediksi penetrasi perusahaan teknologi finansial (Tekfin) akan menjadi ancaman serius bagi bank dalam bisnis pembayaran global. Menanggapi hal tersebut, sejumlah bank tanah air masih optimitis.

Hingga akhir 2019, Accenture dalam laporan bertajuk Global Payments Pulse Survey 2019 memprediksi bisnis pembayaran global bisa menghasilkan pendapatan hingga US$ 1,51 triliun. Dari nilai tersebut 91,9% atau setara US$ 1,39 triiliun masih akan dikuasai bank, sedangkan 8,1% atau setara US$ 121 miliar dikuasai pemain non-bank.

Sedangkan pada 2025, Accentrure memprediksi bisnis pembayaran bakal menghasilkan pendapatan hingga US$ 2,09 triliun. Sementara pangsa pasar bank diprediksi akan tergerus hingga menjadi 85,5% atau setara US$ 1,64 triliun saja. Sisa 14,5% atau setara US$ 444 miliar akan dikuasai pemain non bank.

Continue reading “Tekfin menghadang bank di bisnis pembayaran”

KAS DAN PIUTANG (Bagian Pertama)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa dapat:

  1. Memahami definisi dan jenis Kas;
  2. Memahami pencatatan kas kecil;
  3. Memahami rekonsiliasi bank sebagai pengelolaan kas;
  4. Memahami definisi dan jenis Piutang;
  5. Memahami pengakuan awal Piutang;
  6. Memahami Penurunan Nilai Piutang; dan
  7. Memahami Penghentian pengakuan Piutang.

Rujukan

  • PSAK 50 (2010) Instrumen Keuangan: Penyajian
  • PSAK 55 (2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
  • PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Pendahuluan

Setelah bab sebelumnya telah memberikan pengenalan mengenai instrument keuangan yang tercakup dalam PSAK 50, 55, dan PSAK 60, pada bab ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai Kas dan Piutang. Aliran kas sangat penting dalam kelangsungan hidup entitas, sehingga ada pepatah yang mengatakan “Cash is the king!”

Continue reading “KAS DAN PIUTANG (Bagian Pertama)”

Indef: Utang luar negeri swasta bakal membengkak di tahun ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan utang luar negeri (ULN) swasta bakal membengkak sampai dengan akhir tahun 2019 dari posisi saat ini.

Berdasarkan data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 395,3 miliar atau setara Rp5.545 triliun (kurs Rp14.038 per dolar AS) per Juli yang lalu. Angka tersebut tumbuh 10,3% secara tahunan dan secara bulanan naik 9,9%. 

BI mencatat ULN swasta termasuk BUMN sebesar US$197,8 miliar dari total ULN. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menyatakan penambahan utang tersebut dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Continue reading “Indef: Utang luar negeri swasta bakal membengkak di tahun ini”

PENGENALAN INSTRUMEN KEUANGAN (Bagian Kedua)

Definisi Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:

1.        Kas, seperti mata uang lokal dan asing dan deposito dibank;

2.        Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, seperti investasi saham pada entitas yang terdaftar di bursa;

3.        Hak kontraktual;

  • Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, seperti piutang usaha dan wesel tagih; atau
  • Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, seperti obligasi konversi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan kepemilikan saham pada entitas penerbit obligasi dan sebaliknya menimbulkan kewajiban kontraktual bagi penerbit obligasi untuk menyerahkan saham kepada pemegang obligasi; atau

4.        Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

  • Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas yang diterbitkan entitas, seperti kontrak untuk menerima jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas entitas yang setara dengan 10 kg emas; atau
  • Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrument ekuitas yang diterbitkan entitas.  Untuk tujuan ini, instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrument yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan.

Kas adalah bagian dari aset keuangan, sebab kas merupakan alat tukar dan dasar bagi pengakuan dan pengukuran seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi serupa juga merupakan aset keuangan, sebab setoran tunai memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau melakukan penarikan melalui cek atau instrument serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur.

Continue reading “PENGENALAN INSTRUMEN KEUANGAN (Bagian Kedua)”

Meski kue uang elektronik dikerubuti, perbankan tetap bisa unjuk gigi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bisnis uang elektronik makin semarak. Besarnya kue uang elektronik di Tanah Air pun banyak membuat industri keuangan non bank (IKNB) turut ikut mencicipi bisnis tersebut. 

Kendati demikian, industri perbankan hingga kini nyatanya masih menjadi salah satu pemakan kue terbesar. Ambil contoh, PT Bank Mandiri Tbk, salah satu bank plat merah ini mengaku dengan adanya sinergi antar BUMN lewat dompet elektronik LinkAja kian membuat bisnis semakin luas.

Senior Vice President Transaction Banking and Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan bersama dengan Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) LinkAja bakal tumbuh menjadi salah satu pemain besar di bisnis uang elektronik berbasis server.

Menurutnya, lewat kolaborasi ini penetrasi transaksi non tunai LinkAja di tahun ini bakal menembus 6,2 juta pengguna aktif di tahun 2019 saja. Sekadar informasi, LinkAja merupakan uang elektronik berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan isi saldo dan menggunakannya untuk berbagai transaksi. 

Continue reading “Meski kue uang elektronik dikerubuti, perbankan tetap bisa unjuk gigi”