Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan yang terakhir kali pembahasannya disampaikan, pemerintah secara substansi kurang mendalami tata cara pengadilan pajak dan PPN. 

Dalam hal ini, Hariyadi mensinyalir tidak ada poin pembahasan soal Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Continue reading “Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”