Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Perpajakan yang terakhir kali pembahasannya disampaikan, pemerintah secara substansi kurang mendalami tata cara pengadilan pajak dan PPN. 

Dalam hal ini, Hariyadi mensinyalir tidak ada poin pembahasan soal Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Continue reading “Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”

Kadin beri lima catatan yang harusnya ada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah saat ini sudah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau RUU Omnibus Law Perpajakan. Kendati begitu, draf tersebut belum juga disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. 

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Raden Pardede mengatakan, pihaknya belum menerima draf final RUU Omnibus Law Perpajakan.

Menurut Raden, sambil berjalan pembahasan beleid perpajakan tersebut, pemerintah perlu tetap menjunjung tinggi reformasi perpajakan.  Sehingga, beleid sapu jagad perpajakan ini tidak hanya menyokong investasi.

Setidaknya ada lima poin dari Kadin yang seyogyanya penting dimasukan dalam substansi RUU Omnibus Law Perpajakan.

Continue reading “Kadin beri lima catatan yang harusnya ada dalam RUU Omnibus Law Perpajakan”

Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin (22/1) telah menentukan 50 Rancangan Undang Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020. Salah satunya adalah, RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.

RUU Omnibus Law Perpajakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian dalam negeri lewat investasi ini menyederhanakan enam Undang-Undang (UU) antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU Kepabeanan, dan UU Cukai.

Dari draf resmi Direktorat Jeneral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima Kontan.co.id ada enam pokok muatan dalam beleid sapu jagad perpajakan ini. Pertama, peningkatan pendanaan investasi menurunkan tariff PPh Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% pada tahun 2021 dan 2022, serta 20% pada 2023.

Lalu menurunkan tarif PPh Badan Go Public sebanyak 3% dari tarif umum, penghapusan PPh Dividen Dalam Negeri (DN) sepanjang diinvestasikan di Indonesia, dan ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Continue reading “Masuk Prolegnas tahun 2020, apa saja sih isi Omnibus Law perpajakan?”

Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.

RUU yang merupakan mandatori langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan mengubah konsep perpajakan luar negeri dari worldwide system jadi territorial system.

Beleid tersebut mengatur dalam territorial system penghasilan dari luar negeri berupa dividen dari entitas terbuka atau tertutup yakni penghasilan Badan Usaha Tetap (BUT) di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).

Spesifiknya, aturan baru mengatur jika wajib pajak (WP) merepatriasi dividen sekurang-kurangnya 30% akan dibebaskan dari PPh atas Dividen

Dalam hal ini, ketentuan PPh atas Dividen dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan disapu.

Continue reading “Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividen”